<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pemerintah Kejar Target 70% Populasi Indonesia Dapat Vaksin</title><description>Pemerintah terus memfokuskan upaya pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari populasi penduduk.</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin"/><item><title>Pemerintah Kejar Target 70% Populasi Indonesia Dapat Vaksin</title><link>https://news.okezone.com/read/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin</guid><pubDate>Jum'at 19 November 2021 12:45 WIB</pubDate><dc:creator>Fahreza Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin-0tzAf4zw8W.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Vaksinasi Covid-19 (Foto: Dok Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/11/19/337/2504246/pemerintah-kejar-target-70-populasi-indonesia-dapat-vaksin-0tzAf4zw8W.jpg</image><title>Vaksinasi Covid-19 (Foto: Dok Okezone)</title></images><description>JAKARTA &amp;mdash; Pemerintah terus memfokuskan upaya pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama. Target ini diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021 mendatang.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan dalam program vaksinasi juga terdapat opsi untuk memperluas cakupan vaksinasi utamanya pada vaksin dosis ketiga atau booster di luar tenaga kesehatan.
Baca Juga:&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ratusan Warga Serbu Gerai Vaksinasi Dosis Kedua Partai Perindo di Kabupaten Semarang
Namun, untuk ini masih diperlukan kajian terlebih dahulu. Pengkajian dimaksud ialah data hasil sero prevalensi yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
&quot;Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa vaksin adalah hak setiap warga negara dan tidak akan dipungut biaya bagi target penerimanya,&quot; ucap Wiku dikutip dari rilis KPCPEN pada Jumat (18/11/2021).
Di samping itu, menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, sejauh ini aturan mobilitas dalam negeri masih merujuk ke SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021.
Baca Juga:&amp;nbsp;&amp;nbsp;Kebut Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Semarang, Partai Perindo Sasar Warga di Pelosok
Pada prinsipnya pemerintah menimbang perkembangan kasus Covid-19 yang dinamis. Dan jika diperlukan, akan dilakukan penyesuaian kebijakan butir kebijakan dengan menimbang pula peluang penularan lainnya untuk dapat diantisipasi semaksimal mungkin.
&quot;Pemerintah berusaha sesegera mungkin merumuskan kebijakan tentunya tanpa melupakan prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat implementatif dan efektif. Mohon untuk menunggu update selanjutnya,&quot; pungkas Wiku.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;mdash; Pemerintah terus memfokuskan upaya pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama. Target ini diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021 mendatang.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan dalam program vaksinasi juga terdapat opsi untuk memperluas cakupan vaksinasi utamanya pada vaksin dosis ketiga atau booster di luar tenaga kesehatan.
Baca Juga:&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ratusan Warga Serbu Gerai Vaksinasi Dosis Kedua Partai Perindo di Kabupaten Semarang
Namun, untuk ini masih diperlukan kajian terlebih dahulu. Pengkajian dimaksud ialah data hasil sero prevalensi yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
&quot;Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa vaksin adalah hak setiap warga negara dan tidak akan dipungut biaya bagi target penerimanya,&quot; ucap Wiku dikutip dari rilis KPCPEN pada Jumat (18/11/2021).
Di samping itu, menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, sejauh ini aturan mobilitas dalam negeri masih merujuk ke SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021.
Baca Juga:&amp;nbsp;&amp;nbsp;Kebut Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Semarang, Partai Perindo Sasar Warga di Pelosok
Pada prinsipnya pemerintah menimbang perkembangan kasus Covid-19 yang dinamis. Dan jika diperlukan, akan dilakukan penyesuaian kebijakan butir kebijakan dengan menimbang pula peluang penularan lainnya untuk dapat diantisipasi semaksimal mungkin.
&quot;Pemerintah berusaha sesegera mungkin merumuskan kebijakan tentunya tanpa melupakan prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat implementatif dan efektif. Mohon untuk menunggu update selanjutnya,&quot; pungkas Wiku.</content:encoded></item></channel></rss>
