Penyesuaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.https://news.okezone.com/read/2021/11/24/337/2506500/satgas-covid-19-tegaskan-penyesuaian-ppkm-kedepankan-prinsip-kehati-hatianidhttps://news.okezone.com/read/2021/11/24/337/2506500/satgas-covid-19-tegaskan-penyesuaian-ppkm-kedepankan-prinsip-kehati-hatianhttps://news.okezone.com/read/2021/11/24/337/2506500/satgas-covid-19-tegaskan-penyesuaian-ppkm-kedepankan-prinsip-kehati-hatianRabu 24 November 2021 07:55 WIBBinti MufaridaWiku Adisasmito. (Foto: Satgas Covid-19)https://img.okezone.com/content/2021/11/24/337/2506500/satgas-covid-19-tegaskan-penyesuaian-ppkm-kedepankan-prinsip-kehati-hatian-VfNApi0eQu.jpegJAKARTA - Penyesuaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Seperti halnya perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali periode 23 November - 6 Desember 2021. Perpanjangan ini berdasarkan hasil evaluasi dan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 61 Tahun 2021. Terdapat berbagai penyesuaian dalam pemberlakuan PPKM di luar Jawa - Bali. Adanya penyesuaian ini, dikarenakan pemerintah terus beradaptasi dengan perkembangan terkini pandemi Covid-19 di Indonesia. “Implementasi dari kebijakan ini akan terus dipantau dan juga dievaluasi,” ungkap Wiku dikutip dari keterangan resminya, Rabu (24/11/2021). Baca juga: Pemerintah Lanjutkan PPKM di Wilayah Luar Jawa-Bali hingga 6 Desember 2021 Beberapa penyesuaian tersebut meliputi kapasitas tempat ibadah di wilayah dengan level 2 dan 1. Seperti tempat ibadah yang berlokasi di zona hijau dan kuning dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%.  Selanjutnya, tempat ibadah yang berlokasi di zona oranye dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Dan tempat ibadah yang berlokasi di zona merah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%. “Untuk detail update zonasi dapat masyarakat akses pada dashboard publik resmi milik Satgas covert 19 yaitu covid19.go.id di bagian sebaran peta risiko,” imbuh Wiku. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat memeriksa penyesuaian berbagai sektor lainnya sesuai InMendagri tersebut. Pemda juga wajib segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Penting untuk diingat, penyesuaian yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 terkini dengan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian,” pungkas Wiku. JAKARTA - Penyesuaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Seperti halnya perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali periode 23 November - 6 Desember 2021. Perpanjangan ini berdasarkan hasil evaluasi dan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 61 Tahun 2021. Terdapat berbagai penyesuaian dalam pemberlakuan PPKM di luar Jawa - Bali. Adanya penyesuaian ini, dikarenakan pemerintah terus beradaptasi dengan perkembangan terkini pandemi Covid-19 di Indonesia. “Implementasi dari kebijakan ini akan terus dipantau dan juga dievaluasi,” ungkap Wiku dikutip dari keterangan resminya, Rabu (24/11/2021). Baca juga: Pemerintah Lanjutkan PPKM di Wilayah Luar Jawa-Bali hingga 6 Desember 2021 Beberapa penyesuaian tersebut meliputi kapasitas tempat ibadah di wilayah dengan level 2 dan 1. Seperti tempat ibadah yang berlokasi di zona hijau dan kuning dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%.  Selanjutnya, tempat ibadah yang berlokasi di zona oranye dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Dan tempat ibadah yang berlokasi di zona merah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%. “Untuk detail update zonasi dapat masyarakat akses pada dashboard publik resmi milik Satgas covert 19 yaitu covid19.go.id di bagian sebaran peta risiko,” imbuh Wiku. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat memeriksa penyesuaian berbagai sektor lainnya sesuai InMendagri tersebut. Pemda juga wajib segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Penting untuk diingat, penyesuaian yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 terkini dengan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian,” pungkas Wiku.