Anies meminta Menaker meninjau ulang UMP 2022 demi keadilan. https://news.okezone.com/read/2021/11/29/338/2508990/naik-rp37-ribu-anies-minta-menaker-tinjau-ulang-ump-2022-demi-keadilanidhttps://news.okezone.com/read/2021/11/29/338/2508990/naik-rp37-ribu-anies-minta-menaker-tinjau-ulang-ump-2022-demi-keadilanhttps://news.okezone.com/read/2021/11/29/338/2508990/naik-rp37-ribu-anies-minta-menaker-tinjau-ulang-ump-2022-demi-keadilanSenin 29 November 2021 12:58 WIBJonathan SimanjuntakGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto : Sindo)https://img.okezone.com/content/2021/11/29/338/2508990/naik-rp37-ribu-anies-minta-menaker-tinjau-ulang-ump-2022-demi-keadilan-xAX2qPOXQA.jpgJAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meninjau ulang penetapan upah minimum provinsi (UMP) di wilayah Ibu Kota. Hal ini untuk menyesuaikan UMP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0;85%) menjadi Rp4.453.935/bulan. “Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen,” ujar Anies dalam suratnya, Senin (29/11/2021). Anies juga menyoroti, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta hanya sebesar 8,6 persen. Secara rinci mulai dari tahun 2016 yakni 14,8 persen, kenudian 2017 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0 persen, lalu 2020 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen. “Berkenan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada bu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” ucapnya. “Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud,” tuturnya. Baca Juga : UMP Jakarta 2022 Cuma Naik Rp37.000 Jadi Rp4,45 Juta Hal itu ditambah, menurut Anies, di wilayah DKI Jakarta terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Misalnya pada Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 tahun 2021, tercatat sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan. “Mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten,” ucap Anies. Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji ulang penghitungan UMP untuk tahun 2022. Ia memastikan akan membahas kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan. JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meninjau ulang penetapan upah minimum provinsi (UMP) di wilayah Ibu Kota. Hal ini untuk menyesuaikan UMP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0;85%) menjadi Rp4.453.935/bulan. “Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen,” ujar Anies dalam suratnya, Senin (29/11/2021). Anies juga menyoroti, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta hanya sebesar 8,6 persen. Secara rinci mulai dari tahun 2016 yakni 14,8 persen, kenudian 2017 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0 persen, lalu 2020 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen. “Berkenan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada bu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” ucapnya. “Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud,” tuturnya. Baca Juga : UMP Jakarta 2022 Cuma Naik Rp37.000 Jadi Rp4,45 Juta Hal itu ditambah, menurut Anies, di wilayah DKI Jakarta terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Misalnya pada Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 tahun 2021, tercatat sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan. “Mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten,” ucap Anies. Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji ulang penghitungan UMP untuk tahun 2022. Ia memastikan akan membahas kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan.