Buruh kembali menyuarakan aspirasinya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).https://news.okezone.com/read/2021/12/08/338/2513707/demo-buruh-di-patung-kuda-barracuda-dan-water-cannon-disiagakanidhttps://news.okezone.com/read/2021/12/08/338/2513707/demo-buruh-di-patung-kuda-barracuda-dan-water-cannon-disiagakanhttps://news.okezone.com/read/2021/12/08/338/2513707/demo-buruh-di-patung-kuda-barracuda-dan-water-cannon-disiagakanRabu 08 Desember 2021 10:29 WIBMuhammad Refi SandiDemo buruh di Patung Kuda. (Foto: Refi Sandi)https://img.okezone.com/content/2021/12/08/338/2513707/demo-buruh-di-patung-kuda-barracuda-dan-water-cannon-disiagakan-Ns2iYHlUUD.jpgJAKARTA - Buruh kembali menyuarakan aspirasinya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Gabungan aliansi melakukan demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (8/12/2021). Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, massa aksi dari gabungan aliansi buruh mulai berdatangan menggunakan bus. Sementara itu, personel gabungan telah bersiaga.  Terlihat dua unit Barracuda dan Water Cannon bersiaga di kawasan Patung Kuda. Namun, lalu lintas Jalan Merdeka Barat belum ada pengalihan arus lalu lintas dan kawat berduri belum terpasang. Baca juga: 2 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Aliansi buruh direncanakan akan mengadakan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta. Adapun tuntutan mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan UMP.JAKARTA - Buruh kembali menyuarakan aspirasinya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Gabungan aliansi melakukan demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (8/12/2021). Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, massa aksi dari gabungan aliansi buruh mulai berdatangan menggunakan bus. Sementara itu, personel gabungan telah bersiaga.  Terlihat dua unit Barracuda dan Water Cannon bersiaga di kawasan Patung Kuda. Namun, lalu lintas Jalan Merdeka Barat belum ada pengalihan arus lalu lintas dan kawat berduri belum terpasang. Baca juga: 2 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Aliansi buruh direncanakan akan mengadakan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta. Adapun tuntutan mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan UMP.