Firli mengaku akan berupaya optimal dalam memberantas korupsi.https://news.okezone.com/read/2021/12/09/337/2514372/curhat-ke-jokowi-firli-personel-kpk-terbatas-dan-tak-ada-perwakilan-di-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2021/12/09/337/2514372/curhat-ke-jokowi-firli-personel-kpk-terbatas-dan-tak-ada-perwakilan-di-daerahhttps://news.okezone.com/read/2021/12/09/337/2514372/curhat-ke-jokowi-firli-personel-kpk-terbatas-dan-tak-ada-perwakilan-di-daerahKamis 09 Desember 2021 12:42 WIBArie Dwi SatrioKetua KPK Firli Bahuri/ isthttps://img.okezone.com/content/2021/12/09/337/2514372/curhat-ke-jokowi-firli-personel-kpk-terbatas-dan-tak-ada-perwakilan-di-daerah-NgwqcB9cZ6.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan sejumlah kendala seperti kekurangan personel hingga keterbatasan KPK untuk membentuk perwakilan di daerah, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca juga: Ketua KPK Minta Presiden Jokowi Jadi Pemimpin "Orkestra" Pemberantasan Korupsi) "KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ungkap Firli di hadapan Jokowi saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hakordia 2021 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).  (Baca juga: Novel Baswedan Cs Tancap Gas Awasi Dana Covid dan Proyek Strategis) "Sesuai Undang-Undang 19 tahun 2019 lembaga komisi pemberantas korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara, sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," sambungnya. Kendati memiliki banyak keterbatasan, Firli mengaku akan berupaya optimal dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi, dipastikan Firli, tidak hanya akan terpusat di Ibu Kota, melainkan juga di seluruh daerah. "Kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," terangnya. Oleh karenanya, kata Firli, rangkaian acara Hakordia tahun 2021 diputuskan digelar di lima wilayah provinsi Indonesia. Kelima provinsi itu yakni, Sulawesi Tenggara; Kalimantan Selatan; Riau; Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Jakarta. "Bapak Presiden yang kami hormati walaupun pandemi kita hadapi begitu banyak tantangan yang kita perlu atasi. Tapi KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi," tutup Firli. JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan sejumlah kendala seperti kekurangan personel hingga keterbatasan KPK untuk membentuk perwakilan di daerah, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca juga: Ketua KPK Minta Presiden Jokowi Jadi Pemimpin "Orkestra" Pemberantasan Korupsi) "KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ungkap Firli di hadapan Jokowi saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hakordia 2021 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).  (Baca juga: Novel Baswedan Cs Tancap Gas Awasi Dana Covid dan Proyek Strategis) "Sesuai Undang-Undang 19 tahun 2019 lembaga komisi pemberantas korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara, sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," sambungnya. Kendati memiliki banyak keterbatasan, Firli mengaku akan berupaya optimal dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi, dipastikan Firli, tidak hanya akan terpusat di Ibu Kota, melainkan juga di seluruh daerah. "Kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," terangnya. Oleh karenanya, kata Firli, rangkaian acara Hakordia tahun 2021 diputuskan digelar di lima wilayah provinsi Indonesia. Kelima provinsi itu yakni, Sulawesi Tenggara; Kalimantan Selatan; Riau; Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Jakarta. "Bapak Presiden yang kami hormati walaupun pandemi kita hadapi begitu banyak tantangan yang kita perlu atasi. Tapi KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi," tutup Firli.