Kita harus mengacu lagi kesana karena yang menjadi keputusan-keputusan Muktamar.https://news.okezone.com/read/2021/12/30/337/2524874/gus-yahya-tegaskan-nu-ambil-jarak-dengan-politik-praktisidhttps://news.okezone.com/read/2021/12/30/337/2524874/gus-yahya-tegaskan-nu-ambil-jarak-dengan-politik-praktishttps://news.okezone.com/read/2021/12/30/337/2524874/gus-yahya-tegaskan-nu-ambil-jarak-dengan-politik-praktisKamis 30 Desember 2021 12:55 WIBWidya MichellaKetum PBNU Gus Yahya (foto : MNC Media)https://img.okezone.com/content/2021/12/30/337/2524874/gus-yahya-tegaskan-nu-ambil-jarak-dengan-politik-praktis-Hs7kTSu5ZN.jpgJAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) periode 2021-2026, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU mengambil jarak dengan politik praktis sejak keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Muktamar NU. Di mana NU tidak lagi diperbolehkan jadi pihak di dalam kompetisi politik praktis mulai dari keputusan pada Muktamar ke 26 NU tahun 1979 di Semarang dan Muktamar ke 27 tahun 1984 di Situbondo. Lalu disempurnakan dalam Muktamar ke 28 NU tahun 1989 di Yogyakarta. "Kita harus mengacu lagi kesana karena yang menjadi keputusan-keputusan Muktamar itu menurut posisinya dari NU di tengah pergulatan kebangsaan," ucap Gus Yahya saat ditemui MNC Portal di Kantor PBNU Jakarta, Kamis (30/12/2021). Baca Juga : Gus Yahya Ingin Kader NU di Pusat dan Daerah Bekerja Seirama Gus Yahya mengatakan, sebelumnya NU sempat menjadi partai politik (parpol) pada tahun 1945 hingga 1971. Namun sekarang, NU kembali menjadi perkumpulan yang mengambil jarak dari politik praktis dan tidak menjadi pihak dalam kompetisi perpolitikan di Indonesia. "Kita ingin memposisikan NU sungguh-sungguh sebagai penyangga keutuhan bangsa. Bukan hanya ikut-ikutan bertempur melawan kelompok lain, tapi kita ingin supaya NU ini menjadi jembatan terhadap hal yang terhambat komunikasinya, itu posisi NU," kata dia. Selain itu, NU lanjut Gus Yahya memiliki konsen yang sangat dalam terhadap tren meningkatnya ekspoitasi identitas baik itu etnik dan agama, sebab hal itu kini dijadikan bahan politik. Menurutnya kedua hal Ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan perpecahan, serta polarisasi di tengah masyarakat.Sehingga, sebagai Ketum baru PBNU, ia ingin melakukan upaya untuk menyembuhkan luka-luka polarisasi yang sudah terlanjur terjadi. Serta bersungguh sungguh mengkampanyekan untuk berhenti melakukan politik identitas. "Kita juga harus bersungguh-sungguh mengkampanyekan. Kita ajak semua stakeholder dan masyarakat mari berhenti melakukan strategi politik identitas," ujar dia.JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) periode 2021-2026, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU mengambil jarak dengan politik praktis sejak keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Muktamar NU. Di mana NU tidak lagi diperbolehkan jadi pihak di dalam kompetisi politik praktis mulai dari keputusan pada Muktamar ke 26 NU tahun 1979 di Semarang dan Muktamar ke 27 tahun 1984 di Situbondo. Lalu disempurnakan dalam Muktamar ke 28 NU tahun 1989 di Yogyakarta. "Kita harus mengacu lagi kesana karena yang menjadi keputusan-keputusan Muktamar itu menurut posisinya dari NU di tengah pergulatan kebangsaan," ucap Gus Yahya saat ditemui MNC Portal di Kantor PBNU Jakarta, Kamis (30/12/2021). Baca Juga : Gus Yahya Ingin Kader NU di Pusat dan Daerah Bekerja Seirama Gus Yahya mengatakan, sebelumnya NU sempat menjadi partai politik (parpol) pada tahun 1945 hingga 1971. Namun sekarang, NU kembali menjadi perkumpulan yang mengambil jarak dari politik praktis dan tidak menjadi pihak dalam kompetisi perpolitikan di Indonesia. "Kita ingin memposisikan NU sungguh-sungguh sebagai penyangga keutuhan bangsa. Bukan hanya ikut-ikutan bertempur melawan kelompok lain, tapi kita ingin supaya NU ini menjadi jembatan terhadap hal yang terhambat komunikasinya, itu posisi NU," kata dia. Selain itu, NU lanjut Gus Yahya memiliki konsen yang sangat dalam terhadap tren meningkatnya ekspoitasi identitas baik itu etnik dan agama, sebab hal itu kini dijadikan bahan politik. Menurutnya kedua hal Ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan perpecahan, serta polarisasi di tengah masyarakat.Sehingga, sebagai Ketum baru PBNU, ia ingin melakukan upaya untuk menyembuhkan luka-luka polarisasi yang sudah terlanjur terjadi. Serta bersungguh sungguh mengkampanyekan untuk berhenti melakukan politik identitas. "Kita juga harus bersungguh-sungguh mengkampanyekan. Kita ajak semua stakeholder dan masyarakat mari berhenti melakukan strategi politik identitas," ujar dia.