Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikam rencana kerja.https://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528263/presiden-jokowi-cabut-izin-2-078-perusahaan-tambangidhttps://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528263/presiden-jokowi-cabut-izin-2-078-perusahaan-tambanghttps://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528263/presiden-jokowi-cabut-izin-2-078-perusahaan-tambangKamis 06 Januari 2022 13:24 WIBFahreza RizkyPresiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2022/01/06/337/2528263/presiden-jokowi-cabut-izin-2-078-perusahaan-tambang-bWD34Z5DJB.jpgJAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba resmi dicabut pemerintah pada hari ini, Kamis (6/1/2022). Tindakan tegas itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) dan mengoreksi ketimpangan serta ketidakadilan. "Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikam rencana kerja,"ujarnya saat jumpa pers dari Istana Bogor. Jokowi menuturkan, izin yang sudah diberikan bertahun-tahun kepada perusahaan penambangan tersebut tidak diikuti kewajiban untuk menyampaikan rencana kerja terhadap pemerintah. "Izin yang sudah bertahun-tahun sudah diberikan tapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Jokowi. Dalam jumpa pers itu, Jokowi tampak ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Baca Juga : KLHK: Izin Hutan Alam yang Dikeluarkan di Era Jokowi Hanya 400 Ribu HaJAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba resmi dicabut pemerintah pada hari ini, Kamis (6/1/2022). Tindakan tegas itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) dan mengoreksi ketimpangan serta ketidakadilan. "Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikam rencana kerja,"ujarnya saat jumpa pers dari Istana Bogor. Jokowi menuturkan, izin yang sudah diberikan bertahun-tahun kepada perusahaan penambangan tersebut tidak diikuti kewajiban untuk menyampaikan rencana kerja terhadap pemerintah. "Izin yang sudah bertahun-tahun sudah diberikan tapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Jokowi. Dalam jumpa pers itu, Jokowi tampak ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Baca Juga : KLHK: Izin Hutan Alam yang Dikeluarkan di Era Jokowi Hanya 400 Ribu Ha