Pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara baru terbagi dalam 5 klaster. https://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528568/pemindahan-kementerian-dan-lembaga-ke-ibu-kota-baru-terbagi-dalam-5-klaster-ini-daftarnyaidhttps://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528568/pemindahan-kementerian-dan-lembaga-ke-ibu-kota-baru-terbagi-dalam-5-klaster-ini-daftarnyahttps://news.okezone.com/read/2022/01/06/337/2528568/pemindahan-kementerian-dan-lembaga-ke-ibu-kota-baru-terbagi-dalam-5-klaster-ini-daftarnyaKamis 06 Januari 2022 23:06 WIBTim OkezonePemindahan kementerian/lembaga ke ibu kota negara baru dibagi dalam beberapa klaster. (Ist) https://img.okezone.com/content/2022/01/06/337/2528568/pemindahan-kementerian-dan-lembaga-ke-ibu-kota-baru-terbagi-dalam-5-klaster-ini-daftarnya-U9ppkzk77H.jpgJAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tersebut pada semester I/2024. Dengan berpindahnya ibu kota, kantor-kantor kementerian maupun lembaga yang tadinya berada di Jakarta akan dipindah ke Kaltim. Berdasarkan update data yang diperoleh dari PPN/Bappenas, Kamis (6/1/2022), pemindahan kementerian/lembaga (K/L) ke Kaltim dibagi dalam beberapa klaster. Klaster pertama adalah Presiden dan Wapres, Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK), Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves). Berikutnya Kementerian Triumvirat, yaitu Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, sebagai Plt Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan hadir menjalankan tugas secara bersamaan. Lalu, K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres, yaitu Kemensetneg, Setkab, KSP, dan Wantimpres. Berikutnya K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan (Kemen-PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemen-PANRB, BPKP). K/L lainnya yang termasuk dalam klaster 1 adalah kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN baru, yaitu Kemenkominfo, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN). Selanjutnya, K/L yang mendukung penegakan hukum, yaitu Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK. Pada klaster 2, K/L yang akan dipindah ke IKN adalah Kemenhub, KLHK, dan Kemen-BUMN. Selanjutnya, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDTT, Kemen-PPPA, dan Kemenpora. K/L yang akan dipindahkan pada klaster 3 adalah Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, Kemen-ESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM. Baca Juga : Siap-Siap! Sri Mulyani Sebut Harga Tanah di Ibu Kota Baru Akan Naik Klaster 4 adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yaitu BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, Wantannas, LKPP, BRIN, dan BPOM. Sementara pada klaster terakhir ada 5 adalah lembaga nonstruktural, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, PPATK, ORI, KASN, PIP, BNPP, KIP, KKIP, dan DPOD. Tidak semua lembaga yang ada di Jakarta dipindahkan ke Ibu Kota baru. Lembaga tersebut adalah ANRI, BSN, BMKG, Bapeten, Perpusnas, KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, SKK Migas, BP Batan, BP2MI, Baznas, BPKN, serta lembaga lainnya. Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemindahan ibukota negara direncanakan ke Kalimantan Timur pada semester I-2024. “Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya. Dalam pemindahan ibu kota. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando dalam keterangan resmi, Kamis (23/12/2021). JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tersebut pada semester I/2024. Dengan berpindahnya ibu kota, kantor-kantor kementerian maupun lembaga yang tadinya berada di Jakarta akan dipindah ke Kaltim. Berdasarkan update data yang diperoleh dari PPN/Bappenas, Kamis (6/1/2022), pemindahan kementerian/lembaga (K/L) ke Kaltim dibagi dalam beberapa klaster. Klaster pertama adalah Presiden dan Wapres, Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK), Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves). Berikutnya Kementerian Triumvirat, yaitu Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, sebagai Plt Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan hadir menjalankan tugas secara bersamaan. Lalu, K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres, yaitu Kemensetneg, Setkab, KSP, dan Wantimpres. Berikutnya K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan (Kemen-PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemen-PANRB, BPKP). K/L lainnya yang termasuk dalam klaster 1 adalah kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN baru, yaitu Kemenkominfo, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN). Selanjutnya, K/L yang mendukung penegakan hukum, yaitu Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK. Pada klaster 2, K/L yang akan dipindah ke IKN adalah Kemenhub, KLHK, dan Kemen-BUMN. Selanjutnya, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDTT, Kemen-PPPA, dan Kemenpora. K/L yang akan dipindahkan pada klaster 3 adalah Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, Kemen-ESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM. Baca Juga : Siap-Siap! Sri Mulyani Sebut Harga Tanah di Ibu Kota Baru Akan Naik Klaster 4 adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yaitu BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, Wantannas, LKPP, BRIN, dan BPOM. Sementara pada klaster terakhir ada 5 adalah lembaga nonstruktural, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, PPATK, ORI, KASN, PIP, BNPP, KIP, KKIP, dan DPOD. Tidak semua lembaga yang ada di Jakarta dipindahkan ke Ibu Kota baru. Lembaga tersebut adalah ANRI, BSN, BMKG, Bapeten, Perpusnas, KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, SKK Migas, BP Batan, BP2MI, Baznas, BPKN, serta lembaga lainnya. Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemindahan ibukota negara direncanakan ke Kalimantan Timur pada semester I-2024. “Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya. Dalam pemindahan ibu kota. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando dalam keterangan resmi, Kamis (23/12/2021).