Tak hanya uang, para pegawai pajak tersebut juga diduga menerima gratifikasi lainnyahttps://news.okezone.com/read/2022/01/27/337/2538489/6-pegawai-pajak-didakwa-terima-gratifikasi-rp18-8-miliar-dari-8-perusahaan-besaridhttps://news.okezone.com/read/2022/01/27/337/2538489/6-pegawai-pajak-didakwa-terima-gratifikasi-rp18-8-miliar-dari-8-perusahaan-besarhttps://news.okezone.com/read/2022/01/27/337/2538489/6-pegawai-pajak-didakwa-terima-gratifikasi-rp18-8-miliar-dari-8-perusahaan-besarKamis 27 Januari 2022 09:30 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/01/27/337/2538489/6-pegawai-pajak-didakwa-terima-gratifikasi-rp18-8-miliar-dari-8-perusahaan-besar-IX0vFRz0wQ.jpgJAKARTA - Sebanyak enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didakwa secara bersama-sama telah menerima gratifikasi sejumlah Rp9,4 miliar; 420.000 dolar Singapura atau Rp4,46 miliar; serta dolar Amerika Serikat setara Rp5 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, para pegawai pajak tersebut telah menerima gratifikasi senilai Rp18,8 miliar. Adapun enam pegawai pajak yang didakwa telah menerima gratifikasi yakni, mantan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra, Wawan Ridwan; mantan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak. Kemudian, Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Yulmanizar dan Febrian; mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Angin Prayitno Aji; serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP, Dadan Ramdani (DR). BACA JUGA:Terungkap, Ada Aliran Uang Suap Pejabat Pajak untuk Eks Pramugari Cantik Siwi Widi "(Mereka) melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang," demikian dikutip dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, Kamis (27/1/2022). Tak hanya uang, para pegawai pajak tersebut juga diduga menerima gratifikasi lainnya yang di antaranya, berupa fasilitas. Fasilitas yang diterima pegawai pajak tersebut di antaranya, berupa tiket pesawat dan hotel sebesar Rp5,6 juta. Dalam surat dakwaannya, Wawan dan Alfred masing-masing diduga telah menerima uang secara spesifik sebesar Rp1,036 miliar; 71.250 dolar Singapura; mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp625 juta; serta hotel sebesar Rp448 ribu. Penerimaan uang dan fasilitas itu diduga berkaitan dengan jabatan mereka di DJP. Adapun, gratifikasi yang diterima para pegawai pajak tersebut bersumber dari delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan nilai pajak delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi. Delapan perusahaan besar satu wajib pajak pribadi berdasarkan surat dakwaan Wawan dan Alfred yakni : 1. Gratifikasi dari PT Sahung Brantas Energi Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp400 juta. Angin dan Dadan menerima Rp80 juta. Sisanya Rp320 juta, dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp80 juta. 2. Gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp1,5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp650 juta. Sisanya Rp650 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp168.750.000. Sisa uang Rp150 juta diserahkan kepada Gunawan Sumargo. 3. Gratifikasi dari CV Perjuangan Steel Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp2,5 miliar. Sisa Rp2,5 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian, masing-masing Rp625 juta dalam bentuk mata uang dolar AS. 4. Gratifikasi dari PT Indolampung Perkasa Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp2,5 miliar. Angin dan Dadan menerima setara Rp800 juta. Sisa uang setara Rp2,5 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing 62.500 dolar Singapura. Sisa uang setara Rp200 juta digunakan untuk kas pemeriksa. 5. Gratifikasi dari PT ESTA INDONESIA Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp4 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp1,8 miliar. Sisa Rp1,8 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp450 juta. Sisa uang Rp400 juta fee untuk konsultan. 6. Gratifikasi dari wajib pajak pribadi Ridwan Pribadi Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp1,5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp750 juta. Sisa Rp750 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp187.500.000. 7. Gratifikasi dari PT Walet Kembar Lestari Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp1,2 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp600 juta. Sisa Rp600 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp150 juta. 8. Gratifikasi dari PT LINK NET Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang dalam bentuk dolar Singapura setara Rp700 juta. Angin dan Dadan menerima setara Rp350 juta. Sisanya setara Rp350 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing menerima uang dolar Singapura 8.750 dolar Singapura atau setara Rp87.500.000. 9. Gratifikasi dari PT Gunung Madu Plantations a. Pada 9 November 2017 , tim pemeriksa pajak memperoleh fasilitas penginapan Hotel Aston Lampung masing-masing seharga Rp448.000. Sehingga, biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp2.688.000. b. Pada 10 November 2017 memperoleh fasilitas tiket pesawat masing-masing sebesar Rp594.900. Sehingga, biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp2.974.500. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang dan fasilitas tersebut, para terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan Undang-undang. Padahal, penerimaan itu tanpa alasan hak yang sah menurut hukum. Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.JAKARTA - Sebanyak enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didakwa secara bersama-sama telah menerima gratifikasi sejumlah Rp9,4 miliar; 420.000 dolar Singapura atau Rp4,46 miliar; serta dolar Amerika Serikat setara Rp5 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, para pegawai pajak tersebut telah menerima gratifikasi senilai Rp18,8 miliar. Adapun enam pegawai pajak yang didakwa telah menerima gratifikasi yakni, mantan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra, Wawan Ridwan; mantan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak. Kemudian, Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Yulmanizar dan Febrian; mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Angin Prayitno Aji; serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP, Dadan Ramdani (DR). BACA JUGA:Terungkap, Ada Aliran Uang Suap Pejabat Pajak untuk Eks Pramugari Cantik Siwi Widi "(Mereka) melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang," demikian dikutip dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, Kamis (27/1/2022). Tak hanya uang, para pegawai pajak tersebut juga diduga menerima gratifikasi lainnya yang di antaranya, berupa fasilitas. Fasilitas yang diterima pegawai pajak tersebut di antaranya, berupa tiket pesawat dan hotel sebesar Rp5,6 juta. Dalam surat dakwaannya, Wawan dan Alfred masing-masing diduga telah menerima uang secara spesifik sebesar Rp1,036 miliar; 71.250 dolar Singapura; mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp625 juta; serta hotel sebesar Rp448 ribu. Penerimaan uang dan fasilitas itu diduga berkaitan dengan jabatan mereka di DJP. Adapun, gratifikasi yang diterima para pegawai pajak tersebut bersumber dari delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan nilai pajak delapan perusahaan besar dan satu wajib pajak pribadi. Delapan perusahaan besar satu wajib pajak pribadi berdasarkan surat dakwaan Wawan dan Alfred yakni : 1. Gratifikasi dari PT Sahung Brantas Energi Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp400 juta. Angin dan Dadan menerima Rp80 juta. Sisanya Rp320 juta, dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp80 juta. 2. Gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp1,5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp650 juta. Sisanya Rp650 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp168.750.000. Sisa uang Rp150 juta diserahkan kepada Gunawan Sumargo. 3. Gratifikasi dari CV Perjuangan Steel Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima Rp5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp2,5 miliar. Sisa Rp2,5 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian, masing-masing Rp625 juta dalam bentuk mata uang dolar AS. 4. Gratifikasi dari PT Indolampung Perkasa Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp2,5 miliar. Angin dan Dadan menerima setara Rp800 juta. Sisa uang setara Rp2,5 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing 62.500 dolar Singapura. Sisa uang setara Rp200 juta digunakan untuk kas pemeriksa. 5. Gratifikasi dari PT ESTA INDONESIA Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp4 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp1,8 miliar. Sisa Rp1,8 miliar dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp450 juta. Sisa uang Rp400 juta fee untuk konsultan. 6. Gratifikasi dari wajib pajak pribadi Ridwan Pribadi Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp1,5 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp750 juta. Sisa Rp750 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp187.500.000. 7. Gratifikasi dari PT Walet Kembar Lestari Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang Rp1,2 miliar. Angin dan Dadan menerima Rp600 juta. Sisa Rp600 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing Rp150 juta. 8. Gratifikasi dari PT LINK NET Wawan dan Dadan bersama terdakwa lain menerima uang dalam bentuk dolar Singapura setara Rp700 juta. Angin dan Dadan menerima setara Rp350 juta. Sisanya setara Rp350 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing menerima uang dolar Singapura 8.750 dolar Singapura atau setara Rp87.500.000. 9. Gratifikasi dari PT Gunung Madu Plantations a. Pada 9 November 2017 , tim pemeriksa pajak memperoleh fasilitas penginapan Hotel Aston Lampung masing-masing seharga Rp448.000. Sehingga, biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp2.688.000. b. Pada 10 November 2017 memperoleh fasilitas tiket pesawat masing-masing sebesar Rp594.900. Sehingga, biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp2.974.500. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang dan fasilitas tersebut, para terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan Undang-undang. Padahal, penerimaan itu tanpa alasan hak yang sah menurut hukum. Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.