Ganjil-genap diterapkan di 11 wilayah di Jabar yang berstatus PPKM level 3. https://news.okezone.com/read/2022/02/10/340/2545392/ppkm-level-3-ganjil-genap-diterapkan-di-11-daerah-di-jabaridhttps://news.okezone.com/read/2022/02/10/340/2545392/ppkm-level-3-ganjil-genap-diterapkan-di-11-daerah-di-jabarhttps://news.okezone.com/read/2022/02/10/340/2545392/ppkm-level-3-ganjil-genap-diterapkan-di-11-daerah-di-jabarKamis 10 Februari 2022 18:28 WIBAdi HaryantoGanjil-genap diterapkan di daerah di wilayah Jabar berstatus PPKM level 3. (MPI)https://img.okezone.com/content/2022/02/10/340/2545392/ppkm-level-3-ganjil-genap-diterapkan-di-11-daerah-di-jabar-uwFBlrtw15.jpgCIMAHI - Rekayasa lalu lintas bakal diterapkan di 11 daerah di Jawa Barat (Jabar) yang masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Rekayasa yang dilakukan mencakup pemberlakuan ganjil-genap dan pengalihan arus lalu lintas. "Untuk membatasi pegerakan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di daerah yang melaksanakan PPKM Level 3, maka dilakukan ganjil genap dan pengalihan arus lalu lintas," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo di Mapolres Cimahi, Kamis (10/2/2022). Kesebelas daerah yang dimaksud adalah 10 daerah di wilayah Bandung Raya dan Bodebek, serta satu lagi Kota Cirebon. Hal itu mengacu kepada Inmendagri Nomor 9 tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM Jawa-Bali. Ibrahim menyebutkan, pemberlakuan ganjil genap dan pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan sesuai dengan dinamika kesibukan masyarakat. Sementara terkait penindakan pelanggaran bakal dilakukan secara persuasif dan edukatif. "Pelanggarannya kita beri tindakan persuasif dan edukatif, tetapi petutas tidak akan segan memberikan tindakan tegas apabila memang perlu dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19," tuturnya. BACA JUGA:KSP Tegaskan Kenaikan Level PPKM Tidak Berkaitan dengan Bulan Ramadhan Pihaknya juga akan tetap melakukan pengawasan bersama Satgas Penanganan Covid-19 di area publik. Sebab berdasarkan Inmendagri nomor 9 Tahun 2022 harus ada pembatasan pengunjung hanya 50%. Termasuk juga pembatasan jam operasional hingga pukul 21.00 WIB. Sementara terkait pengawasan di objek wisata, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak pengelola wisata, Satgas Covid-19, dan TNI/Polri. Sebab meski PPKM Level 3, objek wisata masih bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan menerapkan prokes ketat. "Kalau di objek wisata memang sudah ada aturan pembatasannya, kapasitas 50%. Itu yang kita awasi pelaksanaan di lapangannya," tuturnya. CIMAHI - Rekayasa lalu lintas bakal diterapkan di 11 daerah di Jawa Barat (Jabar) yang masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Rekayasa yang dilakukan mencakup pemberlakuan ganjil-genap dan pengalihan arus lalu lintas. "Untuk membatasi pegerakan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di daerah yang melaksanakan PPKM Level 3, maka dilakukan ganjil genap dan pengalihan arus lalu lintas," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo di Mapolres Cimahi, Kamis (10/2/2022). Kesebelas daerah yang dimaksud adalah 10 daerah di wilayah Bandung Raya dan Bodebek, serta satu lagi Kota Cirebon. Hal itu mengacu kepada Inmendagri Nomor 9 tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM Jawa-Bali. Ibrahim menyebutkan, pemberlakuan ganjil genap dan pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan sesuai dengan dinamika kesibukan masyarakat. Sementara terkait penindakan pelanggaran bakal dilakukan secara persuasif dan edukatif. "Pelanggarannya kita beri tindakan persuasif dan edukatif, tetapi petutas tidak akan segan memberikan tindakan tegas apabila memang perlu dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19," tuturnya. BACA JUGA:KSP Tegaskan Kenaikan Level PPKM Tidak Berkaitan dengan Bulan Ramadhan Pihaknya juga akan tetap melakukan pengawasan bersama Satgas Penanganan Covid-19 di area publik. Sebab berdasarkan Inmendagri nomor 9 Tahun 2022 harus ada pembatasan pengunjung hanya 50%. Termasuk juga pembatasan jam operasional hingga pukul 21.00 WIB. Sementara terkait pengawasan di objek wisata, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak pengelola wisata, Satgas Covid-19, dan TNI/Polri. Sebab meski PPKM Level 3, objek wisata masih bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan menerapkan prokes ketat. "Kalau di objek wisata memang sudah ada aturan pembatasannya, kapasitas 50%. Itu yang kita awasi pelaksanaan di lapangannya," tuturnya.