<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Usut Dugaan Jual-Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Purnawirawan Polri </title><description>KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo</description><link>https://news.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri"/><item><title>Usut Dugaan Jual-Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Purnawirawan Polri </title><link>https://news.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri</guid><pubDate>Selasa 15 Februari 2022 10:28 WIB</pubDate><dc:creator>Arie Dwi Satrio</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri-kG8zNqehEf.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi  (Foto: Dok. Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/02/15/337/2547390/usut-dugaan-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-panggil-purnawirawan-polri-kG8zNqehEf.jpg</image><title>Ilustrasi  (Foto: Dok. Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hari ini.

Kesepuluh saksi tersebut yakni, Purnawirawan Polri, Sumardji; mantan Camat, Suharto; Ibu Rumah Tangga (IRT), Usdayati; mantan Anggota DPRD Probolinggo, Hasyim bin H Aliwafa; Kadisnakertrans Pemkab Probolinggo, Dody Nur Baskoro; Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab Probolinggo, H Saleh.

Kemudian, empat pihak swasta, Imasah Fandi R Putra, Herry Budiawan, Moh Hafidli serta Hasan. Mereka bakal diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah di Polres Probolinggo. &quot;Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,&quot; kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (15/2/2022).

BACA JUGA:Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Garap Legislator Probolinggo asal NasDem

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.
Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.</description><content:encoded>JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hari ini.

Kesepuluh saksi tersebut yakni, Purnawirawan Polri, Sumardji; mantan Camat, Suharto; Ibu Rumah Tangga (IRT), Usdayati; mantan Anggota DPRD Probolinggo, Hasyim bin H Aliwafa; Kadisnakertrans Pemkab Probolinggo, Dody Nur Baskoro; Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab Probolinggo, H Saleh.

Kemudian, empat pihak swasta, Imasah Fandi R Putra, Herry Budiawan, Moh Hafidli serta Hasan. Mereka bakal diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah di Polres Probolinggo. &quot;Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,&quot; kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (15/2/2022).

BACA JUGA:Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Garap Legislator Probolinggo asal NasDem

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.
Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.</content:encoded></item></channel></rss>
