Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus mafia tanah Depok, Jawa Barat ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).https://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548047/bareskrim-limpahkan-kasus-mafia-tanah-depok-ke-jpuidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548047/bareskrim-limpahkan-kasus-mafia-tanah-depok-ke-jpuhttps://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548047/bareskrim-limpahkan-kasus-mafia-tanah-depok-ke-jpuRabu 16 Februari 2022 11:10 WIBCarlos Roy FajartaBareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/02/16/337/2548047/bareskrim-limpahkan-kasus-mafia-tanah-depok-ke-jpu-cqNU6OpRpF.jpgJAKARTA - Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus mafia tanah Depok, Jawa Barat ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Polri memastikan kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Eko Herwiyanto serta anggota DPRD Depok, Nurdin Al Ardisoma terus berjalan. "Berkas perkara kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Senin (14/2/2022) yang lalu," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Rabu (16/2/2022). Baca Juga:  Terima Aspirasi Mafia Tanah di Gresik, LaNyalla: Saya Akan Laporkan ke Tim Satgas Polri dan Kejaksaan Ia menyebutkan, saat ini kasus mafia tanah tersebut sudah memasuki tahap I. Di mana, JPU sedang memeriksa berkas perkara yang sudah dikirimkan penyidik Mabes Polri. "Sudah tahap I, penyidik menunggu jaksa untuk memeriksa berkas tersebut," katanya. Sebagaimana diketahui, Mabes Polri sudah menetapkan empat tersangka terkait pemalsuan surat tanah di Depok. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan pada 7 Januari 2022 lalu menyebutkan empat tersangka tersebut yakni EH, H, NA, dan BUR. Nama dari empat inisial tersebut yakni Eko Herwiyanto, Hanafi, Nurdin Al Ardisoma, dan Burhanudin Abu Bakar. Baca Juga:  Tenaga Ahli Wapres Minta Masyarakat Daftarkan Aset Cegah Mafia Tanah Tersangka Eko Heriyanto terlibat kasus mafia tanah saat dirinya menjabat sebagai Camat Sawangan. Eko Heriyanto kemudian berpindah tugas menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Ahmad Ramadhan menyebutkan penanganan mafia tanah tersebut terdaftar dalam LP/B Nomor 0372/VII 2020 Bareskrim tertanggal 8 Juli 2020 dengan pelapor atas nama Rudi Ringardi SH, dan korban atas nama haji Ema Sajili dan terlapornya adalah atas nama BA. Kata Ahmad Ramadhan, perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 378 KUHP, dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56. Kasus ini saat ini ditangani oleh Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. "Kami jelaskan bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta ini dibuat oleh saudara H dan saudara MA yang dibantu oleh saudara EH. Di mana, saudara EH saat itu jabatannya adalah Camat Sawangan. Jadi, saya ulangi saat itu, jadi saat ini beliau bukan camat lagi," jelas Ahmad Ramadhan. Para penyidik telah mendapatkan cukup bukti untuk meningkatkan kasus tersebut dan menetapkan tersangka. "Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah digunakan oleh tersangka atas nama BUR sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik Saudara Ema Sajili kepada pemerintah kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat pemakaman umum. Padahal, faktanya tanah milik saudara Ema tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan. Artinya dalam hal ini ada pemalsuan," tutur Ahmad Ramadhan. Pemalsuan ini dikatakannya merupakan modus yang dilakukan oleh pelaku BUR untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Depok. "Kemudian, penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi, dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawulowalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka BUR. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh Pemkot Depok," ucap Ahmad Ramadhan. Lebih lanjut, Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal dugaan kasus mafia tanah dengan modus pemalsuan. "Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, tentu dalam hal ini saksi ahli di bidang pertanahan. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Kemudian tentu berkoordinasi dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum," pungkas Ahmad Ramadhan. JAKARTA - Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus mafia tanah Depok, Jawa Barat ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Polri memastikan kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Eko Herwiyanto serta anggota DPRD Depok, Nurdin Al Ardisoma terus berjalan. "Berkas perkara kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Senin (14/2/2022) yang lalu," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Rabu (16/2/2022). Baca Juga:  Terima Aspirasi Mafia Tanah di Gresik, LaNyalla: Saya Akan Laporkan ke Tim Satgas Polri dan Kejaksaan Ia menyebutkan, saat ini kasus mafia tanah tersebut sudah memasuki tahap I. Di mana, JPU sedang memeriksa berkas perkara yang sudah dikirimkan penyidik Mabes Polri. "Sudah tahap I, penyidik menunggu jaksa untuk memeriksa berkas tersebut," katanya. Sebagaimana diketahui, Mabes Polri sudah menetapkan empat tersangka terkait pemalsuan surat tanah di Depok. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan pada 7 Januari 2022 lalu menyebutkan empat tersangka tersebut yakni EH, H, NA, dan BUR. Nama dari empat inisial tersebut yakni Eko Herwiyanto, Hanafi, Nurdin Al Ardisoma, dan Burhanudin Abu Bakar. Baca Juga:  Tenaga Ahli Wapres Minta Masyarakat Daftarkan Aset Cegah Mafia Tanah Tersangka Eko Heriyanto terlibat kasus mafia tanah saat dirinya menjabat sebagai Camat Sawangan. Eko Heriyanto kemudian berpindah tugas menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Ahmad Ramadhan menyebutkan penanganan mafia tanah tersebut terdaftar dalam LP/B Nomor 0372/VII 2020 Bareskrim tertanggal 8 Juli 2020 dengan pelapor atas nama Rudi Ringardi SH, dan korban atas nama haji Ema Sajili dan terlapornya adalah atas nama BA. Kata Ahmad Ramadhan, perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 378 KUHP, dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56. Kasus ini saat ini ditangani oleh Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. "Kami jelaskan bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta ini dibuat oleh saudara H dan saudara MA yang dibantu oleh saudara EH. Di mana, saudara EH saat itu jabatannya adalah Camat Sawangan. Jadi, saya ulangi saat itu, jadi saat ini beliau bukan camat lagi," jelas Ahmad Ramadhan. Para penyidik telah mendapatkan cukup bukti untuk meningkatkan kasus tersebut dan menetapkan tersangka. "Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah digunakan oleh tersangka atas nama BUR sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik Saudara Ema Sajili kepada pemerintah kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat pemakaman umum. Padahal, faktanya tanah milik saudara Ema tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan. Artinya dalam hal ini ada pemalsuan," tutur Ahmad Ramadhan. Pemalsuan ini dikatakannya merupakan modus yang dilakukan oleh pelaku BUR untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Depok. "Kemudian, penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi, dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawulowalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka BUR. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh Pemkot Depok," ucap Ahmad Ramadhan. Lebih lanjut, Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal dugaan kasus mafia tanah dengan modus pemalsuan. "Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, tentu dalam hal ini saksi ahli di bidang pertanahan. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Kemudian tentu berkoordinasi dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum," pungkas Ahmad Ramadhan.