Farhan meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar.https://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548222/komisi-i-dpr-minta-pemda-tak-halangi-pembangunan-infrastruktur-digitalidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548222/komisi-i-dpr-minta-pemda-tak-halangi-pembangunan-infrastruktur-digitalhttps://news.okezone.com/read/2022/02/16/337/2548222/komisi-i-dpr-minta-pemda-tak-halangi-pembangunan-infrastruktur-digitalRabu 16 Februari 2022 14:51 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/02/16/337/2548222/komisi-i-dpr-minta-pemda-tak-halangi-pembangunan-infrastruktur-digital-b04ZlpcSTt.jpgJAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farhan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung dan tak menghambat transformasi digital yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Farhan, pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo. "Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif Pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI Kominfo," kata Farhan kepada wartawan, Rabu (16/2/2022). Farhan meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar. BACA JUGA:DPR Bahas Revisi UU Penyiaran, Siaran Berbasis Internet hingga Media Baru Ia mencontohkan dirinya yang menjalin komunikasi antara Pemprov Jabar, termasuk dengan Pemkab/Pemkot di Jabar dengan stakeholders swasta dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital. "Minggu 20 Februari di Kabupaten Pangandara dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar akan meresmikan layanan access point internet hasil kerjasama dengan BAKTI Kominfo," ujarnya. Saat disinggung sejumlah pemda, termasuk Pemkot Surabaya yang membebankan biaya sewa tanah mahal untuk penggelaran kabel telekomunikasi hingga melakukan ancaman, Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurutnya, kunci transformasi digital adalah kolaborasi. "Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota, harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses Internet di wilayahnya," katanya. "Lagi pula harga tanah itu akan tidak berdampak ketika satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," ujar Farhan menambahkan.JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farhan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung dan tak menghambat transformasi digital yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Farhan, pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo. "Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif Pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI Kominfo," kata Farhan kepada wartawan, Rabu (16/2/2022). Farhan meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar. BACA JUGA:DPR Bahas Revisi UU Penyiaran, Siaran Berbasis Internet hingga Media Baru Ia mencontohkan dirinya yang menjalin komunikasi antara Pemprov Jabar, termasuk dengan Pemkab/Pemkot di Jabar dengan stakeholders swasta dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital. "Minggu 20 Februari di Kabupaten Pangandara dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar akan meresmikan layanan access point internet hasil kerjasama dengan BAKTI Kominfo," ujarnya. Saat disinggung sejumlah pemda, termasuk Pemkot Surabaya yang membebankan biaya sewa tanah mahal untuk penggelaran kabel telekomunikasi hingga melakukan ancaman, Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurutnya, kunci transformasi digital adalah kolaborasi. "Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota, harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses Internet di wilayahnya," katanya. "Lagi pula harga tanah itu akan tidak berdampak ketika satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," ujar Farhan menambahkan.