Guru pesantren di OKI dituntut 8 tahun penjara terkait kasus pencabulan terhadap 12 santrinya. https://news.okezone.com/read/2022/02/18/340/2549063/cabuli-12-santri-guru-pesantren-di-oki-dituntut-8-tahun-penjaraidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/18/340/2549063/cabuli-12-santri-guru-pesantren-di-oki-dituntut-8-tahun-penjarahttps://news.okezone.com/read/2022/02/18/340/2549063/cabuli-12-santri-guru-pesantren-di-oki-dituntut-8-tahun-penjaraJum'at 18 Februari 2022 01:32 WIBDede FebriansyahGuru pesantren di OKI dituntut 8 tahun penjara karena cabuli 12 santrinya. (Ilustrasi/Ist)https://img.okezone.com/content/2022/02/17/340/2549063/cabuli-12-santri-guru-pesantren-di-oki-dituntut-8-tahun-penjara-HAkXXqDNPZ.jpgOKI - Pengadilan Negeri Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa RP (19), guru di pondok pesantren di wilayah Kayuagung. RP terjerat kasus pencabulan terhadap ke-12 santrinya. Dalam sidang virtual yang diketuai langsung oleh Ketua Pengadilan Kayuagung, Tira Tirtona, yakni membacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI, Abdi Reza Fachlewi Junus. Pada sidang perdana yang digelar, Kamis (27/01) lalu, JPU mendakwa RP melanggar Pasal 82 ayat 1, 2,4, Jo Pasal 76 huruf E UU No 17 tahun 2016. Tentang penetapan PRU tahun 2016, perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002, dan perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, dengan ancaman 15 sampai 20 tahun. Dalam sidang lanjutan yang digelar JPU menjatuhkan tuntutan lebih ringan dari tuntutan awal yakni selama 8 tahun penjara dengan denda Rp2 miliar dan subsider 6 bulan. Kasi Pidum Kejari OKI, Husni Mubaroq mengatakan, pihaknya mempunyai ancaman minimal dan maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak-Anak. "Kalau dakwaannya 15 tahun belum tentu dituntut 15 tahun juga, tidak seperti itu. Pastinya kita memberikan tuntutan 8 tahun tersebut karena ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan," ujar Husni, Kamis (17/2/2022). BACA JUGA:Kakek 60 Tahun di Aceh Lakukan Pencabulan Sesama Jenis, Modus Minta Pijat Ia menambahkan, hal yang meringankan bagi terdakwa RP di antaranya jujur, sopan, mengakui perbuatannya, belum pernah di hukum, dan intinya yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses persidangan. "Pasal yang dikenakan yakni Pasal 82 Ayat 1 ayat 2 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 65 Ayat 1 KUHP," ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa dari Posbakum, Candra Eka Septawan menjelaskan, kliennya akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis atas tuntutan itu. "Sebenarnya tuntutan 8 tahun ini masih tinggi, karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan asusila itu. Tetapi, dia hanya menyuruh untuk membuka baju dan celana saja," tuturnya. OKI - Pengadilan Negeri Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa RP (19), guru di pondok pesantren di wilayah Kayuagung. RP terjerat kasus pencabulan terhadap ke-12 santrinya. Dalam sidang virtual yang diketuai langsung oleh Ketua Pengadilan Kayuagung, Tira Tirtona, yakni membacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI, Abdi Reza Fachlewi Junus. Pada sidang perdana yang digelar, Kamis (27/01) lalu, JPU mendakwa RP melanggar Pasal 82 ayat 1, 2,4, Jo Pasal 76 huruf E UU No 17 tahun 2016. Tentang penetapan PRU tahun 2016, perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002, dan perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, dengan ancaman 15 sampai 20 tahun. Dalam sidang lanjutan yang digelar JPU menjatuhkan tuntutan lebih ringan dari tuntutan awal yakni selama 8 tahun penjara dengan denda Rp2 miliar dan subsider 6 bulan. Kasi Pidum Kejari OKI, Husni Mubaroq mengatakan, pihaknya mempunyai ancaman minimal dan maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak-Anak. "Kalau dakwaannya 15 tahun belum tentu dituntut 15 tahun juga, tidak seperti itu. Pastinya kita memberikan tuntutan 8 tahun tersebut karena ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan," ujar Husni, Kamis (17/2/2022). BACA JUGA:Kakek 60 Tahun di Aceh Lakukan Pencabulan Sesama Jenis, Modus Minta Pijat Ia menambahkan, hal yang meringankan bagi terdakwa RP di antaranya jujur, sopan, mengakui perbuatannya, belum pernah di hukum, dan intinya yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses persidangan. "Pasal yang dikenakan yakni Pasal 82 Ayat 1 ayat 2 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 65 Ayat 1 KUHP," ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa dari Posbakum, Candra Eka Septawan menjelaskan, kliennya akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis atas tuntutan itu. "Sebenarnya tuntutan 8 tahun ini masih tinggi, karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan asusila itu. Tetapi, dia hanya menyuruh untuk membuka baju dan celana saja," tuturnya.