Sebuah pesawat patroli maritim P-8A disorot laser pada Kamis (16/2) saat terbang di atas dekat Australia Utara.https://news.okezone.com/read/2022/02/21/18/2550363/pesawatnya-disorot-laser-australia-tuduh-china-lakukan-intimidasiidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/21/18/2550363/pesawatnya-disorot-laser-australia-tuduh-china-lakukan-intimidasihttps://news.okezone.com/read/2022/02/21/18/2550363/pesawatnya-disorot-laser-australia-tuduh-china-lakukan-intimidasiSenin 21 Februari 2022 06:56 WIBAntaraPM Australia Scott Morrison (Foto: Antara/Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/02/21/18/2550363/pesawatnya-disorot-laser-australia-tuduh-china-lakukan-intimidasi-wKBJpGq5B8.jpgMELBOURNE - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menuduh China melakukan “tindakan intimidasi” setelah kapal angkatan laut China mengarahkan laser ke pesawat pengintai militer Australia pekan lalu. Sebuah pesawat patroli maritim P-8A disorot laser pada Kamis (16/2) saat terbang di atas dekat Australia Utara. Departemen Pertahanan (Dephan) mengatakan laser itu berasal dari kapal Angkatan Laut Pembebasan Rakyat (PLA-N) yang berpotensi membahayakan nyawa. Morrison mengatakan pemerintahannya akan menuntut jawaban dari China. “Saya tidak bisa melihatnya selain dari tindakan intimidasi, tidak beralasan,” terangnya.  Baca juga: PM Australia Tidak Menyesal Batalkan Kesepakatan Kapal Selam dengan Prancis “Dan Australia tidak akan pernah menerima tindakan intimidasi seperti itu,” lanjutnya. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyebut insiden itu “aksi yang sangat agresif” yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Australia.  Baca juga: PM Australia: Vaksinasi Tidak Akan Akhiri 'Lockdown' di Sydney“Saya rasa pemerintah China berharap tidak ada yang akan berbicara tentang tindakan intimidasi agresif ini,” ujarnya kepada televisi Sky News. “Kami melihat berbagai bentuk aksi itu tepat di seluruh kawasan dan di banyak bagian dunia,” katanya. Dephan mengatakan kapal China berlayar ke Timur dengan kapal PLA-N lain melintasi Laut Arafura pada saat insiden itu terjadi. Laut itu terletak di antara pantai utara Australia dan pantai Selatan Papua Nugini. Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Australia melarang Huawei Technologies Co Ltd dari jaringan broadband 5G-nya pada 2018. Kebijakan itu sebagai upaya memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing dan mendesak investigasi independen terhadap asal-usul Covid-19.MELBOURNE - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menuduh China melakukan “tindakan intimidasi” setelah kapal angkatan laut China mengarahkan laser ke pesawat pengintai militer Australia pekan lalu. Sebuah pesawat patroli maritim P-8A disorot laser pada Kamis (16/2) saat terbang di atas dekat Australia Utara. Departemen Pertahanan (Dephan) mengatakan laser itu berasal dari kapal Angkatan Laut Pembebasan Rakyat (PLA-N) yang berpotensi membahayakan nyawa. Morrison mengatakan pemerintahannya akan menuntut jawaban dari China. “Saya tidak bisa melihatnya selain dari tindakan intimidasi, tidak beralasan,” terangnya.  Baca juga: PM Australia Tidak Menyesal Batalkan Kesepakatan Kapal Selam dengan Prancis “Dan Australia tidak akan pernah menerima tindakan intimidasi seperti itu,” lanjutnya. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyebut insiden itu “aksi yang sangat agresif” yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Australia.  Baca juga: PM Australia: Vaksinasi Tidak Akan Akhiri 'Lockdown' di Sydney“Saya rasa pemerintah China berharap tidak ada yang akan berbicara tentang tindakan intimidasi agresif ini,” ujarnya kepada televisi Sky News. “Kami melihat berbagai bentuk aksi itu tepat di seluruh kawasan dan di banyak bagian dunia,” katanya. Dephan mengatakan kapal China berlayar ke Timur dengan kapal PLA-N lain melintasi Laut Arafura pada saat insiden itu terjadi. Laut itu terletak di antara pantai utara Australia dan pantai Selatan Papua Nugini. Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Australia melarang Huawei Technologies Co Ltd dari jaringan broadband 5G-nya pada 2018. Kebijakan itu sebagai upaya memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing dan mendesak investigasi independen terhadap asal-usul Covid-19.