Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika Presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev.https://news.okezone.com/read/2022/02/23/18/2551542/ketegangan-meningkat-menlu-rusia-pertanyakan-hak-kedaulatan-ukrainaidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/23/18/2551542/ketegangan-meningkat-menlu-rusia-pertanyakan-hak-kedaulatan-ukrainahttps://news.okezone.com/read/2022/02/23/18/2551542/ketegangan-meningkat-menlu-rusia-pertanyakan-hak-kedaulatan-ukrainaRabu 23 Februari 2022 06:07 WIBAntaraMenlu Rusia Sergey Lavrov (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/02/23/18/2551542/ketegangan-meningkat-menlu-rusia-pertanyakan-hak-kedaulatan-ukraina-JlsN8xXy2n.jpgMOSKOW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (22/2) mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut. "Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya, dikutip Kantor Berita Interfax. Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika Presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat. Baca juga:  Ketegangan Meningkat, India Mulai Evakuasi Warga dari Ukraina Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur. Baca juga: Menlu Rusia Kecam Penarikan Pasukan AS dan NATO Secara Tergesa-gesa "Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," ujarnya. MOSKOW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (22/2) mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut. "Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya, dikutip Kantor Berita Interfax. Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika Presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat. Baca juga:  Ketegangan Meningkat, India Mulai Evakuasi Warga dari Ukraina Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur. Baca juga: Menlu Rusia Kecam Penarikan Pasukan AS dan NATO Secara Tergesa-gesa "Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," ujarnya.