Perindo  mencermati hasil dari berbagai lembaga survei terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.https://news.okezone.com/read/2022/02/26/337/2553634/tanggapi-hasil-survei-perindo-soroti-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-dengan-kinerja-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/26/337/2553634/tanggapi-hasil-survei-perindo-soroti-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-dengan-kinerja-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2022/02/26/337/2553634/tanggapi-hasil-survei-perindo-soroti-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-dengan-kinerja-pemerintahSabtu 26 Februari 2022 21:08 WIBArie Dwi SatrioKetua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heri Budianto (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/02/26/337/2553634/tanggapi-hasil-survei-perindo-soroti-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-dengan-kinerja-pemerintah-4copJcQ0kb.jpgJAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati hasil dari berbagai lembaga survei terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan hasil pemantauan Partai Perindo, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi di atas 70 persen. Hal itu, bagi Perindo perlu diapresiasi. Namun, Perindo justru menyoroti hal yang berbeda terkait indikator kepuasan masyarakat terkait kinerja seorang presiden dengan pemerintah. Perindo mempertanyakan apakah tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sama dengan kinerja pemerintahan. Baca Juga:  Siap Akomodasi Relawan Jokowi, Ketua DPP: Partai Perindo Inklusif & Peduli Rakyat Demikian diungkapkan Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto saat menghadiri diskusi virtual Polemik Trijaya dengan tema 'Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik' yang ditayangkan lewat akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (26/2/2022). "Justru saya ingin mempertanyakan begini, poin penting, bahwa kalau kita cermati misalnya, apakah tingkat kepuasan terhadap presiden dengan kinerja pemerintah itu sama? Atau berbeda? Justru ini yang perlu dicermati," ujar Heri. "Karena kita lihat secara umum, kalau tingkat kepuasan terhadap presiden ya tentu kami memberikan apresiasi sebagai partai pendukung pemerintah, tentu Perindo mengambil sikap terus mengawal presiden dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai 2024, itu clear bagi kami," imbuhnya. Menurut Heri, seharusnya lembaga survei bisa lebih spesifik dalam mengambil data atau wawancara soal tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Sebab, dalam pemerintahan ada pembantu presiden yakni, para menteri. Sehingga, masyarakat juga bisa menilai dan mengetahui bagaimana kinerja para menteri-menteri. Baca Juga: Melejit! Pendaftar Konvensi Rakyat Partai Perindo Tembus 800 Orang, TGB: Relawan Jokowi Ikut Daftar "Apabila ini dipotret, dan apabila ini dibuka ke publik, jadi kita tahu, secara utuh dalam tata kelola pemerintahan, bagian mana yang menteri-menteri dinilai publik ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, bagian mana yang menteri ini harus memacu kinerjanya di sisa pemerintahan, saya kira ini sangat dipentingkan, karena kita tahu kinerja para menteri juga akan mendongkrak kinerja pemerintahan. Sangat berbeda," bebernya. Heri berpandangan bahwa kinerja setiap pejabat negara berbeda-beda. Sehingga, tingkat kepuasan kinerjanya pun akan berbeda-beda. Oleh karenanya, ke depannya ia meminta kepada lembaga survei untuk lebih merinci juga penilaian terhadap kinerja para menteri. "Kalau para menteri ini dipotret surveinya, saya yakin kita juga akan melihat mana-mana menteri yang tadi. Nah kita tahu bahwa nomenklatur kementerian berbeda-beda. Ada menteri yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, ada yang menteri yang langsung dengan pelayanan publik, tentu ini juga harus dipisahkan," kata Heri.JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati hasil dari berbagai lembaga survei terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan hasil pemantauan Partai Perindo, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi di atas 70 persen. Hal itu, bagi Perindo perlu diapresiasi. Namun, Perindo justru menyoroti hal yang berbeda terkait indikator kepuasan masyarakat terkait kinerja seorang presiden dengan pemerintah. Perindo mempertanyakan apakah tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sama dengan kinerja pemerintahan. Baca Juga:  Siap Akomodasi Relawan Jokowi, Ketua DPP: Partai Perindo Inklusif & Peduli Rakyat Demikian diungkapkan Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto saat menghadiri diskusi virtual Polemik Trijaya dengan tema 'Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik' yang ditayangkan lewat akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (26/2/2022). "Justru saya ingin mempertanyakan begini, poin penting, bahwa kalau kita cermati misalnya, apakah tingkat kepuasan terhadap presiden dengan kinerja pemerintah itu sama? Atau berbeda? Justru ini yang perlu dicermati," ujar Heri. "Karena kita lihat secara umum, kalau tingkat kepuasan terhadap presiden ya tentu kami memberikan apresiasi sebagai partai pendukung pemerintah, tentu Perindo mengambil sikap terus mengawal presiden dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai 2024, itu clear bagi kami," imbuhnya. Menurut Heri, seharusnya lembaga survei bisa lebih spesifik dalam mengambil data atau wawancara soal tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Sebab, dalam pemerintahan ada pembantu presiden yakni, para menteri. Sehingga, masyarakat juga bisa menilai dan mengetahui bagaimana kinerja para menteri-menteri. Baca Juga: Melejit! Pendaftar Konvensi Rakyat Partai Perindo Tembus 800 Orang, TGB: Relawan Jokowi Ikut Daftar "Apabila ini dipotret, dan apabila ini dibuka ke publik, jadi kita tahu, secara utuh dalam tata kelola pemerintahan, bagian mana yang menteri-menteri dinilai publik ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, bagian mana yang menteri ini harus memacu kinerjanya di sisa pemerintahan, saya kira ini sangat dipentingkan, karena kita tahu kinerja para menteri juga akan mendongkrak kinerja pemerintahan. Sangat berbeda," bebernya. Heri berpandangan bahwa kinerja setiap pejabat negara berbeda-beda. Sehingga, tingkat kepuasan kinerjanya pun akan berbeda-beda. Oleh karenanya, ke depannya ia meminta kepada lembaga survei untuk lebih merinci juga penilaian terhadap kinerja para menteri. "Kalau para menteri ini dipotret surveinya, saya yakin kita juga akan melihat mana-mana menteri yang tadi. Nah kita tahu bahwa nomenklatur kementerian berbeda-beda. Ada menteri yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, ada yang menteri yang langsung dengan pelayanan publik, tentu ini juga harus dipisahkan," kata Heri.