Staf Khusus Mensesneg mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak berkaitan dengan pemerintah. https://news.okezone.com/read/2022/02/28/337/2554167/soal-isu-penundaan-pemilu-2024-istana-tidak-berkaitan-dengan-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2022/02/28/337/2554167/soal-isu-penundaan-pemilu-2024-istana-tidak-berkaitan-dengan-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2022/02/28/337/2554167/soal-isu-penundaan-pemilu-2024-istana-tidak-berkaitan-dengan-pemerintahSenin 28 Februari 2022 13:32 WIBArie Dwi SatrioIstana menyatakan isu penundaan Pemilu 2024 tidak berkaitan dengan pemerintah. (Ilustrasi/Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/02/28/337/2554167/soal-isu-penundaan-pemilu-2024-istana-tidak-berkaitan-dengan-pemerintah-uMrWZoqy3Y.jpgJAKARTA - Muncul wacana agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Wacana penundaan pemilu itu didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, wacana penundaan pemilu dikritik keras dan ditolak sejumlah pihak, di antaranya, pakar hukum hingga akademisi karena bertentangan dengan konstitusi. Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik (parpol). Istana mengklaim tidak tahu-menahu. Oleh karenanya, ia meminta wacana penundaan pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik. "Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022). "Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujarnya. Faldo menjelaskan, saat ini pemerintah fokus membangkitkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Karena itu, tidak ada waktu pemerintah untuk mengurusi pemilu yang masih akan berlangsung dua tahun lagi. Saat ini, pemerintah fokus pemulihan kesehatan hingga perekenomian. BACA JUGA:KPU Tegaskan Tak Ada Alasan Menunda Pemilu 2024 "Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ujarnya. Saat ini, ia menambahkan, Presiden Jokowi juga sedang sibuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota difokuskan sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. "Jadi kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," tuturnya.JAKARTA - Muncul wacana agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Wacana penundaan pemilu itu didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, wacana penundaan pemilu dikritik keras dan ditolak sejumlah pihak, di antaranya, pakar hukum hingga akademisi karena bertentangan dengan konstitusi. Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik (parpol). Istana mengklaim tidak tahu-menahu. Oleh karenanya, ia meminta wacana penundaan pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik. "Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022). "Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujarnya. Faldo menjelaskan, saat ini pemerintah fokus membangkitkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Karena itu, tidak ada waktu pemerintah untuk mengurusi pemilu yang masih akan berlangsung dua tahun lagi. Saat ini, pemerintah fokus pemulihan kesehatan hingga perekenomian. BACA JUGA:KPU Tegaskan Tak Ada Alasan Menunda Pemilu 2024 "Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ujarnya. Saat ini, ia menambahkan, Presiden Jokowi juga sedang sibuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota difokuskan sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. "Jadi kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," tuturnya.