Akhir-akhir ini berita dihebohkan dengan ASN di Nusa Tenggara Barat (NTB) diwajibkan membeli tiket MotoGP.https://news.okezone.com/read/2022/03/04/337/2556419/heboh-asn-diwajibkan-beli-tiket-motogp-sekda-ntb-tidak-ada-kata-wajibidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/04/337/2556419/heboh-asn-diwajibkan-beli-tiket-motogp-sekda-ntb-tidak-ada-kata-wajibhttps://news.okezone.com/read/2022/03/04/337/2556419/heboh-asn-diwajibkan-beli-tiket-motogp-sekda-ntb-tidak-ada-kata-wajibJum'at 04 Maret 2022 16:25 WIBedy gustanIlustrasi Sirkuit Mandalika (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2022/03/04/337/2556419/heboh-asn-diwajibkan-beli-tiket-motogp-sekda-ntb-tidak-ada-kata-wajib-2q8QV0ZIRS.jpgMATARAM - Akhir-akhir ini berita dihebohkan dengan ASN di Nusa Tenggara Barat (NTB) diwajibkan membeli tiket MotoGP. Menyikapi hal itu, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariyadi menyampaikan ASN Pemprov NTB tidak mungkin diwajibkan membeli tiket MotoGP. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memfasilitasi ASN di masing-masing OPD. Termasuk keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya agar memperoleh tiket MotoGP. "Jumlah ASN Pemprov NTB 14 ribu orang. Sementara untuk pemprov quotanya cuma 4.000 tiket untuk ASN, keluarga, tetangga,masyarakat yang bisa difasilitasi," tegas Lalu Gita Ariyadi kepada wartawan Jumat (4/3/2022). Dikatakan, sejatinya kepala OPD dan penjabat utama diimbau menonton dan memfasilitasi ASN agar Ka OPD dan ASN paham apa kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan motoGP 2022 untuk disempurnakan di tahun mendatang. Menonton sambil bekerja sebagai bahan evaluasi kebijakan. Diharapkan, Kepala OPD dan ASN bisa jadi juru bicara daerah bila ditanya kolega luar daerah bisa menjelaskan sekaligus promosi dengan baik tentang MotoGP dan side event lainnya. "Dalam surat yang saya tanda tangani yang disiapkan oleh Pak Sadimin dan nomornya ada SAG, tidak ada kata wajib," ujar Sekda. Dia menegaskan, surat yang disiapkan pak Sadimin discount 10% merupakan hasil setelah pak Sadimin koordinasi dengan PT. ITDC sekaligus hasil membahas skema pembiayaan yang dibahas bersama. Selanjutnya, hasil pembahasan itu sudah dilaporkan kepada Gubernur di Pendopo. BACA JUGA:Belum Terjual Habis, Heboh PNS Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika Lalu Gita mengaku menandatangani surat itu karena sesuai prosedur dan berdasarkan paraf para assisten terkait. Menurutnya, tidak ada semangat berlebihan apalagi tanpa sepengetahuan pimpinan. "Surat edaran itu kami anggap sudah diproses sesuai prosedur meski waktu itu discountnya baru 10%. Surat itu sangat dibutuhkan pak Sadimin untuk sosialisasi agar penjualan tiket meningkat. Bila sekarang bapak gubernur merilis ada discount tiket sampai 80%, saya pribadi bersyukur dan berterima kasih ke pak gubernur, dan bahkan kami berdoa mudah-mudahan bisa discount sampai 100%," ungkapnya. Menurutnya, hal itu sudah menjadi bahasan dalam rapat agar diskon diperbesar sehingga tidak ada biaya ekstra lagi selain biaya tiket, misalnya untuk biaya antigen persyaratan penonton dan lainnya.Sebelumnya, Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah dalam akun media sosialnya meluruskan informasi terkait kewajiban PNS Pemprov NTB membeli tiket MotoGP. Menurut Bang Zul sapaan karibnya mengatakan informasi mengenai diskon 10% untuk tiket MotoGP itu belum final. Dia menilai, Sekda Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariyadi terlalu bersemangat agar pelaksanaan MotoGP itu meriah dan sukses. "Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan Discount 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik. Ini berita belum final," ujarnya dalam akun Facebook. Politisi PKS ini menilai pihaknya dalam proses negoisasi. Bahkan bukan hanya untuk ASN, diskon tiket MotoGP juga diupayakan untuk masyarakat NTB dan prosentasenya jauh lebih besar dari 10 % sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan.MATARAM - Akhir-akhir ini berita dihebohkan dengan ASN di Nusa Tenggara Barat (NTB) diwajibkan membeli tiket MotoGP. Menyikapi hal itu, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariyadi menyampaikan ASN Pemprov NTB tidak mungkin diwajibkan membeli tiket MotoGP. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memfasilitasi ASN di masing-masing OPD. Termasuk keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya agar memperoleh tiket MotoGP. "Jumlah ASN Pemprov NTB 14 ribu orang. Sementara untuk pemprov quotanya cuma 4.000 tiket untuk ASN, keluarga, tetangga,masyarakat yang bisa difasilitasi," tegas Lalu Gita Ariyadi kepada wartawan Jumat (4/3/2022). Dikatakan, sejatinya kepala OPD dan penjabat utama diimbau menonton dan memfasilitasi ASN agar Ka OPD dan ASN paham apa kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan motoGP 2022 untuk disempurnakan di tahun mendatang. Menonton sambil bekerja sebagai bahan evaluasi kebijakan. Diharapkan, Kepala OPD dan ASN bisa jadi juru bicara daerah bila ditanya kolega luar daerah bisa menjelaskan sekaligus promosi dengan baik tentang MotoGP dan side event lainnya. "Dalam surat yang saya tanda tangani yang disiapkan oleh Pak Sadimin dan nomornya ada SAG, tidak ada kata wajib," ujar Sekda. Dia menegaskan, surat yang disiapkan pak Sadimin discount 10% merupakan hasil setelah pak Sadimin koordinasi dengan PT. ITDC sekaligus hasil membahas skema pembiayaan yang dibahas bersama. Selanjutnya, hasil pembahasan itu sudah dilaporkan kepada Gubernur di Pendopo. BACA JUGA:Belum Terjual Habis, Heboh PNS Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika Lalu Gita mengaku menandatangani surat itu karena sesuai prosedur dan berdasarkan paraf para assisten terkait. Menurutnya, tidak ada semangat berlebihan apalagi tanpa sepengetahuan pimpinan. "Surat edaran itu kami anggap sudah diproses sesuai prosedur meski waktu itu discountnya baru 10%. Surat itu sangat dibutuhkan pak Sadimin untuk sosialisasi agar penjualan tiket meningkat. Bila sekarang bapak gubernur merilis ada discount tiket sampai 80%, saya pribadi bersyukur dan berterima kasih ke pak gubernur, dan bahkan kami berdoa mudah-mudahan bisa discount sampai 100%," ungkapnya. Menurutnya, hal itu sudah menjadi bahasan dalam rapat agar diskon diperbesar sehingga tidak ada biaya ekstra lagi selain biaya tiket, misalnya untuk biaya antigen persyaratan penonton dan lainnya.Sebelumnya, Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah dalam akun media sosialnya meluruskan informasi terkait kewajiban PNS Pemprov NTB membeli tiket MotoGP. Menurut Bang Zul sapaan karibnya mengatakan informasi mengenai diskon 10% untuk tiket MotoGP itu belum final. Dia menilai, Sekda Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariyadi terlalu bersemangat agar pelaksanaan MotoGP itu meriah dan sukses. "Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan Discount 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik. Ini berita belum final," ujarnya dalam akun Facebook. Politisi PKS ini menilai pihaknya dalam proses negoisasi. Bahkan bukan hanya untuk ASN, diskon tiket MotoGP juga diupayakan untuk masyarakat NTB dan prosentasenya jauh lebih besar dari 10 % sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan.