Mahfud MD mengatakan pemerintah terus memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan di Laut.https://news.okezone.com/read/2022/03/07/337/2557423/rpp-keamanan-laut-mahfud-md-sudah-diteken-menteri-terkaitidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/07/337/2557423/rpp-keamanan-laut-mahfud-md-sudah-diteken-menteri-terkaithttps://news.okezone.com/read/2022/03/07/337/2557423/rpp-keamanan-laut-mahfud-md-sudah-diteken-menteri-terkaitSenin 07 Maret 2022 11:00 WIBCarlos Roy FajartaMahfud MD menghadiri rapat di Bakamla (Foto: Istimewa)https://img.okezone.com/content/2022/03/07/337/2557423/rpp-keamanan-laut-mahfud-md-sudah-diteken-menteri-terkait-WXOovAp8ji.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD mengatakan pemerintah terus memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan di Laut. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla RI 'Mewujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional', Senin (7/3/2022) di Markas Bakamla RI, Jakarta Pusat. "RPP dan Omnibuslaw jadi tahap-tahapan yang sudah disepakati oleh Presiden itu ada tiga pertama dikeluarkan pertaruhan pemerintah yang saat ini sedang dibuat di Sekretariat Negara," ujar Mahfud MD. Ia menyebutkan bahwa saat ini RPP sudah ditandatangani oleh kementerian terkait seperti Menkumham, Menkopolhukam, Menkomarves, dan Mensesneg. Baca juga: Mahfud MD Ditantang Debat dengan Fadli Zon, Jawabannya Sungguh Menohok Sebagaimana diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) telah melaksanakan Rapat Terbatas membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sejak 2021 silam. Baca juga: Mahfud MD Bilang Banyak Aset Koruptor di Luar Negeri, KPK Janji Bakal KejarJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD mengatakan pemerintah terus memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan di Laut. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla RI 'Mewujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional', Senin (7/3/2022) di Markas Bakamla RI, Jakarta Pusat. "RPP dan Omnibuslaw jadi tahap-tahapan yang sudah disepakati oleh Presiden itu ada tiga pertama dikeluarkan pertaruhan pemerintah yang saat ini sedang dibuat di Sekretariat Negara," ujar Mahfud MD. Ia menyebutkan bahwa saat ini RPP sudah ditandatangani oleh kementerian terkait seperti Menkumham, Menkopolhukam, Menkomarves, dan Mensesneg. Baca juga: Mahfud MD Ditantang Debat dengan Fadli Zon, Jawabannya Sungguh Menohok Sebagaimana diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) telah melaksanakan Rapat Terbatas membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sejak 2021 silam. Baca juga: Mahfud MD Bilang Banyak Aset Koruptor di Luar Negeri, KPK Janji Bakal Kejar