Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian AATR/BPN untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah.https://news.okezone.com/read/2022/03/10/337/2559739/instruksi-lengkap-jokowi-pada-2-pemimpin-otorita-ikn-nusantaraidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/10/337/2559739/instruksi-lengkap-jokowi-pada-2-pemimpin-otorita-ikn-nusantarahttps://news.okezone.com/read/2022/03/10/337/2559739/instruksi-lengkap-jokowi-pada-2-pemimpin-otorita-ikn-nusantaraKamis 10 Maret 2022 20:51 WIBArie Dwi SatrioPresiden Jokowi lantik pimpinan otorita IKN Nusantara (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2022/03/10/337/2559739/instruksi-lengkap-jokowi-pada-2-pemimpin-otorita-ikn-nusantara-CjBMXI39lG.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoesebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keduanya dilantik sebagai pemimpin IKN Nusantara pada Kamis, (10/3/2022), siang tadi. Presiden sempat menyampaikan sejumlah arahan dan instruksi kepada Bambang dan Dhony soal pembangunan IKN Nusantara. Utamanya, yang dibahas Presiden yakni berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara. “Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2022). "Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," sambungnya. Selanjutnya, Presiden juga menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Jokowi meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMy8xMC8xLzE0NTg3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BACA JUGA:Presiden Lantik Bambang Susantono Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe Wakilnya "Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan," terangnya. Selain itu, kepala negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. "Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai," ujarnya.Kemudian, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala negara meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN. "Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ucapnya. Di penghujung arahannya, Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. "Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoesebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keduanya dilantik sebagai pemimpin IKN Nusantara pada Kamis, (10/3/2022), siang tadi. Presiden sempat menyampaikan sejumlah arahan dan instruksi kepada Bambang dan Dhony soal pembangunan IKN Nusantara. Utamanya, yang dibahas Presiden yakni berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara. “Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2022). "Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," sambungnya. Selanjutnya, Presiden juga menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Jokowi meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMy8xMC8xLzE0NTg3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BACA JUGA:Presiden Lantik Bambang Susantono Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe Wakilnya "Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan," terangnya. Selain itu, kepala negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. "Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai," ujarnya.Kemudian, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala negara meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN. "Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ucapnya. Di penghujung arahannya, Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. "Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa," pungkasnya.