Beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah.https://news.okezone.com/read/2022/03/18/337/2563896/geger-beredar-undangan-rakor-pemilu-2024-diundur-dan-pj-kepala-daerah-ini-kata-mahfud-mdidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/18/337/2563896/geger-beredar-undangan-rakor-pemilu-2024-diundur-dan-pj-kepala-daerah-ini-kata-mahfud-mdhttps://news.okezone.com/read/2022/03/18/337/2563896/geger-beredar-undangan-rakor-pemilu-2024-diundur-dan-pj-kepala-daerah-ini-kata-mahfud-mdJum'at 18 Maret 2022 14:40 WIBRaka Dwi NoviantoMenko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/18/337/2563896/geger-beredar-undangan-rakor-pemilu-2024-diundur-dan-pj-kepala-daerah-ini-kata-mahfud-md-rVkSi2Qiv4.jpgJAKARTA - Beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah. Undangan tersebut dilengkapi dengan kop surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Dalam surat undangan terlihat mengundang Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Balikpapan. Dalam rapat tersebut akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Baca Juga:  Soal Pemilu 2024, Begini Sikap PBNU Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, undangan rapat koordinasi tersebut untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. "Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (18/3/2022). Mahfud mengatakan, pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak. "Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," kata Mahfud. Baca Juga:  Lawan Luhut soal Penundaan Pemilu 2024, Puan: Kami Punya Big Data SendiriJAKARTA - Beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah. Undangan tersebut dilengkapi dengan kop surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Dalam surat undangan terlihat mengundang Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Balikpapan. Dalam rapat tersebut akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Baca Juga:  Soal Pemilu 2024, Begini Sikap PBNU Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, undangan rapat koordinasi tersebut untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. "Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (18/3/2022). Mahfud mengatakan, pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak. "Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," kata Mahfud. Baca Juga:  Lawan Luhut soal Penundaan Pemilu 2024, Puan: Kami Punya Big Data Sendiri