KPK meminta Kepala IKN untuk melaporkan perkembangan pembangunan. https://news.okezone.com/read/2022/03/21/337/2565242/kpk-minta-agar-setiap-perkembangan-pembangunan-ikn-nusantara-dilaporkanidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/21/337/2565242/kpk-minta-agar-setiap-perkembangan-pembangunan-ikn-nusantara-dilaporkanhttps://news.okezone.com/read/2022/03/21/337/2565242/kpk-minta-agar-setiap-perkembangan-pembangunan-ikn-nusantara-dilaporkanSenin 21 Maret 2022 14:50 WIBArie Dwi SatrioGedung KPK. (Ilustrasi/Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/21/337/2565242/kpk-minta-agar-setiap-perkembangan-pembangunan-ikn-nusantara-dilaporkan-UlzNZ4kRuW.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, berpesan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, agar melaporkan setiap perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). "Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal, dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi," kata Alexander Marwata saat bertemu Bambang Susantono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, menekankan pihaknya siap mendukung dan mengawal pembangunan IKN Nusantara. Bahkan, kata Alex, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal serta mengawasi tata kelola hingga proses pelaksanaan pembangunan Ibu Kota baru di Kaltim. "KPK juga telah membentuk satuan tugas untuk mendampingi agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi," ujarnya. Alex juga memberikan catatan dan masukan untuk mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan proses pembangunan IKN. Beberapa di antaranya, Alex mengingatkan sejumlah hal terkait penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya. Kemudian juga, kata Alex, terkait kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemerintah terkait pemindahan nantinya dan aset-aset milik negara. Alex berharap koordinasi serta komunikasi antara KPK dengan Kepala Otorita IKN bisa berjalan dengan baik dalam proses pelaksanaan pembangunannya. "Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik," tuturnya. BACA JUGA:Kepala Otorita IKN Nusantara Temui Pimpinan KPK, Bahas Dugaan Bagi-Bagi Kavling? Sekadar informasi, KPK dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Direktorat Monitoring KPK akan melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA). Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait. "Sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara," beber Alex. Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Para pejabat tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran. JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, berpesan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, agar melaporkan setiap perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). "Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal, dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi," kata Alexander Marwata saat bertemu Bambang Susantono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, menekankan pihaknya siap mendukung dan mengawal pembangunan IKN Nusantara. Bahkan, kata Alex, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal serta mengawasi tata kelola hingga proses pelaksanaan pembangunan Ibu Kota baru di Kaltim. "KPK juga telah membentuk satuan tugas untuk mendampingi agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi," ujarnya. Alex juga memberikan catatan dan masukan untuk mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan proses pembangunan IKN. Beberapa di antaranya, Alex mengingatkan sejumlah hal terkait penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya. Kemudian juga, kata Alex, terkait kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemerintah terkait pemindahan nantinya dan aset-aset milik negara. Alex berharap koordinasi serta komunikasi antara KPK dengan Kepala Otorita IKN bisa berjalan dengan baik dalam proses pelaksanaan pembangunannya. "Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik," tuturnya. BACA JUGA:Kepala Otorita IKN Nusantara Temui Pimpinan KPK, Bahas Dugaan Bagi-Bagi Kavling? Sekadar informasi, KPK dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Direktorat Monitoring KPK akan melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA). Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait. "Sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara," beber Alex. Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Para pejabat tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran.