Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor.https://news.okezone.com/read/2022/03/23/337/2566692/kebijakan-penanganan-covid-19-diminta-libatkan-teknologi-sainsidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/23/337/2566692/kebijakan-penanganan-covid-19-diminta-libatkan-teknologi-sainshttps://news.okezone.com/read/2022/03/23/337/2566692/kebijakan-penanganan-covid-19-diminta-libatkan-teknologi-sainsRabu 23 Maret 2022 22:50 WIBAntaraIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/23/337/2566692/kebijakan-penanganan-covid-19-diminta-libatkan-teknologi-sains-mMZcSTkSCC.jpgJAKARTA - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi, namun juga aspek budaya dan sosial. Menurutnya, Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor. “Perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya science. Kemudian, setelah science (sudah dianggap) penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi science," jelasnya dalam webinar bertema "Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi". BACA JUGA:Satgas Covid-19: Tingkat Kepatuhan Penggunaan Masker di 1.811 Desa Masih Rendah "Intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan. Ketidakpahaman mengenai science dan literasi science yang rendah mengakibatkan science dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan,” kata Satryo. Di samping itu, lanjut dia, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat. Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata. "Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama," katanya. Di Australia, lanjut dia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerja sama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi. "Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik," katanya. JAKARTA - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi, namun juga aspek budaya dan sosial. Menurutnya, Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor. “Perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya science. Kemudian, setelah science (sudah dianggap) penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi science," jelasnya dalam webinar bertema "Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi". BACA JUGA:Satgas Covid-19: Tingkat Kepatuhan Penggunaan Masker di 1.811 Desa Masih Rendah "Intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan. Ketidakpahaman mengenai science dan literasi science yang rendah mengakibatkan science dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan,” kata Satryo. Di samping itu, lanjut dia, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat. Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata. "Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama," katanya. Di Australia, lanjut dia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerja sama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi. "Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik," katanya.