Irine Yusiana Roba menyampaiman bahwa negara yang tergabung dalam IPU didorong untuk menciptakan parlemen yang ramah gender.https://news.okezone.com/read/2022/03/24/337/2567048/negara-anggota-ipu-didorong-ciptakan-parlemen-ramah-genderidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/24/337/2567048/negara-anggota-ipu-didorong-ciptakan-parlemen-ramah-genderhttps://news.okezone.com/read/2022/03/24/337/2567048/negara-anggota-ipu-didorong-ciptakan-parlemen-ramah-genderKamis 24 Maret 2022 12:28 WIBJonathan SimanjuntakIlustrasi (Foto : Believe Earth)https://img.okezone.com/content/2022/03/24/337/2567048/negara-anggota-ipu-didorong-ciptakan-parlemen-ramah-gender-VlekrQ2i3G.jpgBALI - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Irine Yusiana Roba menyampaiman bahwa negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) didorong untuk menciptakan parlemen yang ramah gender. Hal tersebut untuk menghasilkan representasi perempuan yang terus digaungkan dalam Forum Women of Parliamentary di Sidang IPU. Dalam beberapa tahun berkiprah pada forum perempuan, Irine menyampaikan bahwa pengambilan keputusan atas peran aktif perempuan dianggap penting. Menurutnya, aksi tersebut untuk mendorong negara-negara mempunyai keputusan parlemen yang ramah dan responsif gender. “Paling utama tadi tegaskan, tugas tidak hanya parlemen perempuan tetapi juga anggota parlemen. Di mana menciptakan parlemen yg ramah gender dan responsif,” kata Irine ketika ditemui di Bali, Kamis (24/3/2022). Apalagi, tambah Irine jika melihat ke sejumlah negara, masih ada yang tidak mempunyai parlemen perempuan. Tak hanya itu, Irine juga mengungkapkan di negara lainnya tidak mempunyai toilet untuk anggota parlemen perempuan. Karena itu, forum parlemen perempuan di IPU harus menjadikan institusi parlemen sebagai tempat yang ramah gender dan responsif gender. Hal ini dengan tetap menggenjot partisipasi aktif perempuan itu sendiri. BACA JUGA:Di Sidang IPU, DPR RI dan Parlemen Mesir Berbagi Pengalaman soal Pemindahan Ibu Kota "Jadi maslaah kuota ataupun keterlibatan banyaknya anggota parlemen perempuan bukan kita pinggirkan. Tetapi ada poin-poin penting yang sebenarnya perlu kita kejar juga sembari kita meningkatkan number atau jumlah perempuan di dalam perlemen," ujar Irine. “Tentu banyak banget, poin-poin penting yang bisa kita adopsi di negeri sendiri. Jadi bagaimana kita harus dan mau untuk menciptakan DPR RI sebagai intitusi yang ramah gender dan sensitif gender.” pungkasnya.BALI - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Irine Yusiana Roba menyampaiman bahwa negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) didorong untuk menciptakan parlemen yang ramah gender. Hal tersebut untuk menghasilkan representasi perempuan yang terus digaungkan dalam Forum Women of Parliamentary di Sidang IPU. Dalam beberapa tahun berkiprah pada forum perempuan, Irine menyampaikan bahwa pengambilan keputusan atas peran aktif perempuan dianggap penting. Menurutnya, aksi tersebut untuk mendorong negara-negara mempunyai keputusan parlemen yang ramah dan responsif gender. “Paling utama tadi tegaskan, tugas tidak hanya parlemen perempuan tetapi juga anggota parlemen. Di mana menciptakan parlemen yg ramah gender dan responsif,” kata Irine ketika ditemui di Bali, Kamis (24/3/2022). Apalagi, tambah Irine jika melihat ke sejumlah negara, masih ada yang tidak mempunyai parlemen perempuan. Tak hanya itu, Irine juga mengungkapkan di negara lainnya tidak mempunyai toilet untuk anggota parlemen perempuan. Karena itu, forum parlemen perempuan di IPU harus menjadikan institusi parlemen sebagai tempat yang ramah gender dan responsif gender. Hal ini dengan tetap menggenjot partisipasi aktif perempuan itu sendiri. BACA JUGA:Di Sidang IPU, DPR RI dan Parlemen Mesir Berbagi Pengalaman soal Pemindahan Ibu Kota "Jadi maslaah kuota ataupun keterlibatan banyaknya anggota parlemen perempuan bukan kita pinggirkan. Tetapi ada poin-poin penting yang sebenarnya perlu kita kejar juga sembari kita meningkatkan number atau jumlah perempuan di dalam perlemen," ujar Irine. “Tentu banyak banget, poin-poin penting yang bisa kita adopsi di negeri sendiri. Jadi bagaimana kita harus dan mau untuk menciptakan DPR RI sebagai intitusi yang ramah gender dan sensitif gender.” pungkasnya.