Indra pun menggambarkan kondisi terkini soal gorden-gorden yang masih ada.https://news.okezone.com/read/2022/03/28/337/2569180/anggaran-rp48-miliar-untuk-gorden-rumah-dpr-sekjen-13-tahun-tak-digantiidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/28/337/2569180/anggaran-rp48-miliar-untuk-gorden-rumah-dpr-sekjen-13-tahun-tak-digantihttps://news.okezone.com/read/2022/03/28/337/2569180/anggaran-rp48-miliar-untuk-gorden-rumah-dpr-sekjen-13-tahun-tak-digantiSenin 28 Maret 2022 16:38 WIBFelldy UtamaSekjen DPR Indra/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2022/03/28/337/2569180/anggaran-rp48-miliar-untuk-gorden-rumah-dpr-sekjen-13-tahun-tak-diganti-YYrU9uX1eG.jpgJAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra membeberkan anggaran sebesar Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas DPR yang bersumber dari APBN Tahun 2022. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya rumah dinas DPR belum melakukan pergantian gorden. (Baca juga: Anggarkan Rp48 Miliar untuk Gorden Rumah Dinas, Ini Penjelasan Pimpinan DPR) "13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra di media center DPR RI, Senin (28/3/22). Indra pun menggambarkan kondisi terkini soal gorden-gorden yang masih ada. Dia menyebut, dengan kondisi ini ada sejumlah anggota dewan justru menggunakan uang pribadinya untuk mengganti gorden-gorden yang sudah rusak. "Saya nggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah, ada yang robek," ujarnya. Sehingga, kata dia, sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota DPR kepada Kesetjenan untuk pergantian gorden dan vitrase di rumah jabatan, yang memang kondisinya sudah sangat tidak layak. "Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1, 2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah," pungkasnya. Berdasarkan data yang terpampang dalam situs lpse.dpr.go.id, rencana pengadaan itu tertulis dengan kode RUP 30509211 dengan nama paket 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'. "Nilai pagu paket Rp.48.745.624.000,00. Nilai HPS Paket Rp. 45.767.446.332,84," bunyi isi dalam situs tersebut yang dikutip, Sabtu (26/3/2022). JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra membeberkan anggaran sebesar Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas DPR yang bersumber dari APBN Tahun 2022. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya rumah dinas DPR belum melakukan pergantian gorden. (Baca juga: Anggarkan Rp48 Miliar untuk Gorden Rumah Dinas, Ini Penjelasan Pimpinan DPR) "13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra di media center DPR RI, Senin (28/3/22). Indra pun menggambarkan kondisi terkini soal gorden-gorden yang masih ada. Dia menyebut, dengan kondisi ini ada sejumlah anggota dewan justru menggunakan uang pribadinya untuk mengganti gorden-gorden yang sudah rusak. "Saya nggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah, ada yang robek," ujarnya. Sehingga, kata dia, sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota DPR kepada Kesetjenan untuk pergantian gorden dan vitrase di rumah jabatan, yang memang kondisinya sudah sangat tidak layak. "Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1, 2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah," pungkasnya. Berdasarkan data yang terpampang dalam situs lpse.dpr.go.id, rencana pengadaan itu tertulis dengan kode RUP 30509211 dengan nama paket 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'. "Nilai pagu paket Rp.48.745.624.000,00. Nilai HPS Paket Rp. 45.767.446.332,84," bunyi isi dalam situs tersebut yang dikutip, Sabtu (26/3/2022).