Negosiasi keamanan ini telah menimbulkan keprihatinan dari negara-negara di kawasan, terutama Australia dan Selandia Baru.https://news.okezone.com/read/2022/03/29/18/2569608/kepulauan-solomon-benarkan-gelar-negosiasi-keamanan-dengan-chinaidhttps://news.okezone.com/read/2022/03/29/18/2569608/kepulauan-solomon-benarkan-gelar-negosiasi-keamanan-dengan-chinahttps://news.okezone.com/read/2022/03/29/18/2569608/kepulauan-solomon-benarkan-gelar-negosiasi-keamanan-dengan-chinaSelasa 29 Maret 2022 12:04 WIBAntaraMenteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele berbincang dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing, China, 21 September 2019. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/03/29/18/2569608/kepulauan-solomon-benarkan-gelar-negosiasi-keamanan-dengan-china-d8kawTAvGe.jpgSYDNEY - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan reaksi terhadap negosiasi keamanan negaranya dengan China "sangat menghina". Ini merupakan komentar pertama Sogavare tentang usulan perjanjian keamanan dengan Beijing. Pada Selasa (29/3/2022) Sogavare mengatakan kepada parlemen bahwa dokumen keamanan yang bocor dengan China adalah rancangan dan dia tidak akan memberikan rincian tentang isi dari kesepakatan yang diusulkan. BACA JUGA: China Diam-Diam Negosiasi Kesepakatan Keamanan Rahasia di Pasifik Selatan "Kami tidak ditekan dengan cara apa pun oleh teman-teman baru kami dan tidak ada niat apa pun untuk meminta China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon," katanya. Dia menambahkan, Kepulauan Solomon sebelumnya telah meminta Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut dan ditolak, karena Australia mengatakan tidak pantas mengingat program pertahanannya dengan Papua Nugini. "Kami tidak berniat, Ketua Dewan, untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan geopolitik," katanya, seraya menambahkan bahwa negara kepulauan Pasifik itu tidak akan "berpihak". Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan tentang potensi pakta keamanan antara pulau Pasifik itu dan China yang dapat mengarah ke pangkalan militer. BACA JUGA: Massa Jarah Toko dan Bakar Gedung Parlemen, Kepulauan Solomon Berlakukan Lockdown 36 Jam Perdana Menteri Selandia Baru Jacinta Ardern mengatakan pada Senin (28/3/2022) bahwa kemungkinan pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dan China itu memiliki "potensi militerisasi kawasan". Sogavare mengatakan dia telah bertukar pesan teks dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang masalah ini dan juga telah menulis surat kepadanya pada Selasa pagi.SYDNEY - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan reaksi terhadap negosiasi keamanan negaranya dengan China "sangat menghina". Ini merupakan komentar pertama Sogavare tentang usulan perjanjian keamanan dengan Beijing. Pada Selasa (29/3/2022) Sogavare mengatakan kepada parlemen bahwa dokumen keamanan yang bocor dengan China adalah rancangan dan dia tidak akan memberikan rincian tentang isi dari kesepakatan yang diusulkan. BACA JUGA: China Diam-Diam Negosiasi Kesepakatan Keamanan Rahasia di Pasifik Selatan "Kami tidak ditekan dengan cara apa pun oleh teman-teman baru kami dan tidak ada niat apa pun untuk meminta China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon," katanya. Dia menambahkan, Kepulauan Solomon sebelumnya telah meminta Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut dan ditolak, karena Australia mengatakan tidak pantas mengingat program pertahanannya dengan Papua Nugini. "Kami tidak berniat, Ketua Dewan, untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan geopolitik," katanya, seraya menambahkan bahwa negara kepulauan Pasifik itu tidak akan "berpihak". Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan tentang potensi pakta keamanan antara pulau Pasifik itu dan China yang dapat mengarah ke pangkalan militer. BACA JUGA: Massa Jarah Toko dan Bakar Gedung Parlemen, Kepulauan Solomon Berlakukan Lockdown 36 Jam Perdana Menteri Selandia Baru Jacinta Ardern mengatakan pada Senin (28/3/2022) bahwa kemungkinan pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dan China itu memiliki "potensi militerisasi kawasan". Sogavare mengatakan dia telah bertukar pesan teks dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang masalah ini dan juga telah menulis surat kepadanya pada Selasa pagi.