Asumsi kuota haji Indonesia tahun 2022 yang dijadikan dasar pembahasan BPIH sebanyak 110.500 jemaah atau 50% dari kuota haji 2019.https://news.okezone.com/read/2022/04/13/337/2578670/menag-asumsi-jamaah-haji-2022-sebanyak-110-500-jamaah-atau-50-kuotaidhttps://news.okezone.com/read/2022/04/13/337/2578670/menag-asumsi-jamaah-haji-2022-sebanyak-110-500-jamaah-atau-50-kuotahttps://news.okezone.com/read/2022/04/13/337/2578670/menag-asumsi-jamaah-haji-2022-sebanyak-110-500-jamaah-atau-50-kuotaRabu 13 April 2022 22:19 WIBTim OkezoneKomisi VIII DPR dan Kemenag sepakati biaya haji 2022. (Humas Kemenag)https://img.okezone.com/content/2022/04/13/337/2578670/menag-asumsi-jamaah-haji-2022-sebanyak-110-500-jamaah-atau-50-kuota-lgva9VwMkq.jpegJAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut, semua pembahasan terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50%. Kuota itu diasumsikan 50% dari tahun 2019 atau sekira 110.500 jamaah. "Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50% dari kuota haji tahun 2019," kata Menag, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022). Ia menyebut, kuota itu terdiri atas jamaah haji reguler dan khusus. "Ini terdiri dari kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang," sambungnya. Menag menegaskan, meskipun kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, tetapi ini sekaligus menjadi target pemerintah. Ia mengungkapkan hingga hari ini Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. BACA JUGA:DPR Harap Kemenag Tingkatkan Kualitas Haji dan Diplomasi Kuota ke Arab Saudi "Pemerintah optimis, pada musim haji tahun ini kita bisa memberangkatkan jemaah meskipun belum dalam jumlah normal, tapi optimal. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik," tutur Menag. Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta. "Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp39.886.009. Ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa," ungkap Menag, Rabu (13/4/2022). JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut, semua pembahasan terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50%. Kuota itu diasumsikan 50% dari tahun 2019 atau sekira 110.500 jamaah. "Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50% dari kuota haji tahun 2019," kata Menag, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022). Ia menyebut, kuota itu terdiri atas jamaah haji reguler dan khusus. "Ini terdiri dari kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang," sambungnya. Menag menegaskan, meskipun kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, tetapi ini sekaligus menjadi target pemerintah. Ia mengungkapkan hingga hari ini Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. BACA JUGA:DPR Harap Kemenag Tingkatkan Kualitas Haji dan Diplomasi Kuota ke Arab Saudi "Pemerintah optimis, pada musim haji tahun ini kita bisa memberangkatkan jemaah meskipun belum dalam jumlah normal, tapi optimal. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik," tutur Menag. Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta. "Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp39.886.009. Ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa," ungkap Menag, Rabu (13/4/2022).