Presiden Jokowi dan DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang karena dianggap terlalu besar.https://news.okezone.com/read/2022/04/14/337/2578762/efisiensi-anggaran-pemilu-2024-kpu-minta-mendagri-bantu-pengadaan-kantor-dan-gudangidhttps://news.okezone.com/read/2022/04/14/337/2578762/efisiensi-anggaran-pemilu-2024-kpu-minta-mendagri-bantu-pengadaan-kantor-dan-gudanghttps://news.okezone.com/read/2022/04/14/337/2578762/efisiensi-anggaran-pemilu-2024-kpu-minta-mendagri-bantu-pengadaan-kantor-dan-gudangKamis 14 April 2022 07:30 WIBCarlos Roy FajartaKetua KPU Hasyim Asyari (Foto: MNC Portal)https://img.okezone.com/content/2022/04/14/337/2578762/efisiensi-anggaran-pemilu-2024-kpu-minta-mendagri-bantu-pengadaan-kantor-dan-gudang-loxcXIc9GY.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang KPU. Dengan demikian KPU RI bisa segera menghitung ulang anggaran untuk Pemilu 2024 demi terlaksananya efisiensi anggaran yang diajukan untuk penyelengaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Jokowi dan DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang karena dianggap terlalu besar. Hasyim Asy'ari beralasan anggaran jumbo tersebut merupakan anggaran multi years dari 2022-2025. Di mana, lanjut dia, di antaranya dialokasikan untuk pembangunan kantor. Baca juga: Rapat di DPR, KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal Ia menyebut bahwa banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda, hingga menyewa ruko. "Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Baca juga: Jokowi Akan Terbitkan Perpres Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024 Ia menyebutkan bahwa apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur maka KPU bisa memangkas sejumlah mata anggaran. "Berdasarkan pengalaman 2020 kemarin meskipun dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ungkap Hasyim Asy'ari.Jika infrastruktur KPU bisa dibantu pemerintah pusat dan anggaran logistik bisa dibantu pemerintah daerah, Hasyim Asy'ari yakin anggaran KPU RI sebesar 76,7 Triliun masih bisa dipangkas. "Jadi review atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi. Inilah berbagai hal yang akan dibahas dan kami mohon bantuan pemerintah," pungkas Hasyim Asy'ari. Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah membantu pembangunan infrastruktur Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. "Kami akan sampaikan kepada Pemda, mungkin akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu," ujar Tito Karnavian dalam RDP tersebut. Namun, Mendagri mengungkapkan tidak bisa menjamin semua daerah bisa membantu memfasilitasi perbaikan kantor KPUD dan Bawaslu di daerah. "Kami juga sering memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada yang melaksanakan namun ada juga yang tidak," jelas Tito Karnavian. Baca juga: Mendagri Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan AmanJAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang KPU. Dengan demikian KPU RI bisa segera menghitung ulang anggaran untuk Pemilu 2024 demi terlaksananya efisiensi anggaran yang diajukan untuk penyelengaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Jokowi dan DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang karena dianggap terlalu besar. Hasyim Asy'ari beralasan anggaran jumbo tersebut merupakan anggaran multi years dari 2022-2025. Di mana, lanjut dia, di antaranya dialokasikan untuk pembangunan kantor. Baca juga: Rapat di DPR, KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal Ia menyebut bahwa banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda, hingga menyewa ruko. "Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Baca juga: Jokowi Akan Terbitkan Perpres Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024 Ia menyebutkan bahwa apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur maka KPU bisa memangkas sejumlah mata anggaran. "Berdasarkan pengalaman 2020 kemarin meskipun dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ungkap Hasyim Asy'ari.Jika infrastruktur KPU bisa dibantu pemerintah pusat dan anggaran logistik bisa dibantu pemerintah daerah, Hasyim Asy'ari yakin anggaran KPU RI sebesar 76,7 Triliun masih bisa dipangkas. "Jadi review atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi. Inilah berbagai hal yang akan dibahas dan kami mohon bantuan pemerintah," pungkas Hasyim Asy'ari. Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah membantu pembangunan infrastruktur Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. "Kami akan sampaikan kepada Pemda, mungkin akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu," ujar Tito Karnavian dalam RDP tersebut. Namun, Mendagri mengungkapkan tidak bisa menjamin semua daerah bisa membantu memfasilitasi perbaikan kantor KPUD dan Bawaslu di daerah. "Kami juga sering memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada yang melaksanakan namun ada juga yang tidak," jelas Tito Karnavian. Baca juga: Mendagri Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar dan Aman