Menurut Satgas, aplikasi tersebut dibuat murni untuk keselamatan masyarakat.    https://news.okezone.com/read/2022/04/15/337/2579793/as-soroti-dugaan-pelanggaran-ham-aplikasi-pedulilindungi-apa-kata-satgas-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2022/04/15/337/2579793/as-soroti-dugaan-pelanggaran-ham-aplikasi-pedulilindungi-apa-kata-satgas-covid-19https://news.okezone.com/read/2022/04/15/337/2579793/as-soroti-dugaan-pelanggaran-ham-aplikasi-pedulilindungi-apa-kata-satgas-covid-19Jum'at 15 April 2022 21:08 WIBDimas ChoirulIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/04/15/337/2579793/as-soroti-dugaan-pelanggaran-ham-aplikasi-pedulilindungi-apa-kata-satgas-covid-19-TJrDfB8eZ7.jpgJAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 angkat bicara terkait tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi. Menurut Satgas, aplikasi tersebut dibuat murni untuk keselamatan masyarakat. "Dalam menghadapi pandemi yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, Peduli Lindungi dibuat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu contact tracing, status kesehatan individual serta digitalisasi sertifikat vaksin," ujar Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satgas Covid-19 Mayjen TNI Suharyanto saat dihubungi MNC Portal, Jumat (15/4/2022). Lebih lanjut, ia memastikan, pemerintah telah menjamin keamanan serta menjaga privasi data masyarakat dalam aplikasi itu. "Semua ini untuk memastikan agar kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara aman selama Covid. Pemerintah telah menjamin kerahasiaan data dan hanya digunakan untuk penanganan Covid semata," lanjutnya. BACA JUGA:AS Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Mahfud MD: Justru untuk Lindungi Rakyat! Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) telah merilis hasil laporan Praktik HAM di seluruh dunia pada tahun 2021. Dari 198 negara dan wilayah dunia, Indonesia termasuk negara yang disorot AS. Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, salah satu poin laporan status HAM yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, tercantum catatan dugaan pelanggaran HAM terkait PeduliLindungi, aplikasi tracing Covif-19 pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas. Terdapat sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi pada poin F. Adapun isi dari poin laporan tersebut yakni: "Undang-undang mensyaratkan surat perintah pengadilan untuk penggeledahan kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Pasukan keamanan umumnya menghormati persyaratan ini. Undang-undang juga mengatur penggeledahan tanpa surat perintah ketika keadaan "mendesak dan memaksa." Polisi di seluruh negeri kadang-kadang mengambil tindakan tanpa otoritas yang tepat atau melanggar privasi individu. LSM mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon. Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu. JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 angkat bicara terkait tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi. Menurut Satgas, aplikasi tersebut dibuat murni untuk keselamatan masyarakat. "Dalam menghadapi pandemi yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, Peduli Lindungi dibuat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu contact tracing, status kesehatan individual serta digitalisasi sertifikat vaksin," ujar Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satgas Covid-19 Mayjen TNI Suharyanto saat dihubungi MNC Portal, Jumat (15/4/2022). Lebih lanjut, ia memastikan, pemerintah telah menjamin keamanan serta menjaga privasi data masyarakat dalam aplikasi itu. "Semua ini untuk memastikan agar kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara aman selama Covid. Pemerintah telah menjamin kerahasiaan data dan hanya digunakan untuk penanganan Covid semata," lanjutnya. BACA JUGA:AS Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Mahfud MD: Justru untuk Lindungi Rakyat! Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) telah merilis hasil laporan Praktik HAM di seluruh dunia pada tahun 2021. Dari 198 negara dan wilayah dunia, Indonesia termasuk negara yang disorot AS. Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, salah satu poin laporan status HAM yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, tercantum catatan dugaan pelanggaran HAM terkait PeduliLindungi, aplikasi tracing Covif-19 pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas. Terdapat sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi pada poin F. Adapun isi dari poin laporan tersebut yakni: "Undang-undang mensyaratkan surat perintah pengadilan untuk penggeledahan kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Pasukan keamanan umumnya menghormati persyaratan ini. Undang-undang juga mengatur penggeledahan tanpa surat perintah ketika keadaan "mendesak dan memaksa." Polisi di seluruh negeri kadang-kadang mengambil tindakan tanpa otoritas yang tepat atau melanggar privasi individu. LSM mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon. Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu.