KPU sebagai pihak penyelenggara harus tetap mengantisipasi segala hal yang terjadi.https://news.okezone.com/read/2022/05/30/337/2602852/kpu-masih-anggarkan-biaya-apd-rp4-6-miliar-untuk-pemilu-2024-ini-alasannyaidhttps://news.okezone.com/read/2022/05/30/337/2602852/kpu-masih-anggarkan-biaya-apd-rp4-6-miliar-untuk-pemilu-2024-ini-alasannyahttps://news.okezone.com/read/2022/05/30/337/2602852/kpu-masih-anggarkan-biaya-apd-rp4-6-miliar-untuk-pemilu-2024-ini-alasannyaSenin 30 Mei 2022 22:00 WIBFelldy UtamaIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/05/30/337/2602852/kpu-masih-anggarkan-biaya-apd-rp4-6-miliar-untuk-pemilu-2024-ini-alasannya-tI4WhiHaU9.jpgJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menganggarkan keperluan alat pelindung diri (APD) yang digunakan dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. "Karena status kedaruratan bencana nasional non-alam berupa Covid-19 sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal," kata Hasyim dalam jumpa persnya di media center KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022). Menurutnya, KPU sebagai pihak penyelenggara harus tetap mengantisipasi segala hal yang terjadi. Hal seperti ini telah dilakukan semenjak Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. BACA JUGA:KPU Batam Perkirakan Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp93 Miliar "Dialokasikan APD sebesar Rp4.652.046.435, kisarannya 6,07 persen. Ini kategori anggaran non elektoral," ujarnya. Hasyim menyampaikan bahwa untuk persoalan anggaran APD ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berharap, KPU hanya mengelola aspek yang bersifat elektoral saja. "Nah seperti APD ini sebisa mungkin nanti yang bertanggung jawab dari pemerintah yang punya otoritas, seperti Kemenkes. Tergantung presiden," tutur dia melanjutkan. JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menganggarkan keperluan alat pelindung diri (APD) yang digunakan dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. "Karena status kedaruratan bencana nasional non-alam berupa Covid-19 sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal," kata Hasyim dalam jumpa persnya di media center KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022). Menurutnya, KPU sebagai pihak penyelenggara harus tetap mengantisipasi segala hal yang terjadi. Hal seperti ini telah dilakukan semenjak Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. BACA JUGA:KPU Batam Perkirakan Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp93 Miliar "Dialokasikan APD sebesar Rp4.652.046.435, kisarannya 6,07 persen. Ini kategori anggaran non elektoral," ujarnya. Hasyim menyampaikan bahwa untuk persoalan anggaran APD ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berharap, KPU hanya mengelola aspek yang bersifat elektoral saja. "Nah seperti APD ini sebisa mungkin nanti yang bertanggung jawab dari pemerintah yang punya otoritas, seperti Kemenkes. Tergantung presiden," tutur dia melanjutkan.