Bupati nonaktif Probolinggo diduga menyembunyikan aset hasil korupsi suap jual beli jabatan kepala desa dengan memakai nama orang lain.https://news.okezone.com/read/2022/05/31/337/2603093/bupati-nonaktif-probolinggo-diduga-sembunyikan-aset-hasil-korupsi-pakai-nama-orang-lainidhttps://news.okezone.com/read/2022/05/31/337/2603093/bupati-nonaktif-probolinggo-diduga-sembunyikan-aset-hasil-korupsi-pakai-nama-orang-lainhttps://news.okezone.com/read/2022/05/31/337/2603093/bupati-nonaktif-probolinggo-diduga-sembunyikan-aset-hasil-korupsi-pakai-nama-orang-lainSelasa 31 Mei 2022 12:14 WIBArie Dwi SatrioPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto : MNC Portal)https://img.okezone.com/content/2022/05/31/337/2603093/bupati-nonaktif-probolinggo-diduga-sembunyikan-aset-hasil-korupsi-pakai-nama-orang-lain-uTH4NzFN4r.jfifJAKARTA - Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS), diduga menyembunyikan aset hasil korupsi dengan cara menggunakan identitas pihak lain. Aset yang disembunyikan Puput Tantriana Sari itu diduga hasil dari penerimaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. Dugaan penyembunyian aset tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa 4 saksi pada Senin, 30 Mei 2022. Keempat saksi tersebut adalah seorang Advokat, Fajar Nugraha Eka Putra, dan tiga pihak swasta, Luqmanul Hakim; M Arief Budhi Santoso; serta Roni Y Hoetomo. "Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (31/5/2022). Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Pasangan suami-istri (pasutri) itu ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun 20 orang tersangka lainnya itu adalah Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen. BACA JUGA:KPK Selisik Pencucian Uang Bupati Nonaktif Probolinggo Lewat 4 Saksi    Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo. Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo. Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan. Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin. JAKARTA - Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS), diduga menyembunyikan aset hasil korupsi dengan cara menggunakan identitas pihak lain. Aset yang disembunyikan Puput Tantriana Sari itu diduga hasil dari penerimaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. Dugaan penyembunyian aset tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa 4 saksi pada Senin, 30 Mei 2022. Keempat saksi tersebut adalah seorang Advokat, Fajar Nugraha Eka Putra, dan tiga pihak swasta, Luqmanul Hakim; M Arief Budhi Santoso; serta Roni Y Hoetomo. "Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (31/5/2022). Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Pasangan suami-istri (pasutri) itu ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun 20 orang tersangka lainnya itu adalah Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen. BACA JUGA:KPK Selisik Pencucian Uang Bupati Nonaktif Probolinggo Lewat 4 Saksi    Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo. Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo. Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan. Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.