Pasalnya, pelaksanaan kegiatan haji tinggal menghitung harihttps://news.okezone.com/read/2022/06/02/337/2604605/biaya-operasional-haji-bertambah-rp1-5-triliun-begini-tanggapan-perindoidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/02/337/2604605/biaya-operasional-haji-bertambah-rp1-5-triliun-begini-tanggapan-perindohttps://news.okezone.com/read/2022/06/02/337/2604605/biaya-operasional-haji-bertambah-rp1-5-triliun-begini-tanggapan-perindoKamis 02 Juni 2022 20:02 WIBTim OkezoneKetua DPP Perindo Abdul Khaliq Ahmad/ Foto: Istimewahttps://img.okezone.com/content/2022/06/02/337/2604605/perindo-kritisi-penambahan-biaya-operasional-haji-rp1-5-triliun-6YGblzfFHx.jpgJAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyayangkan kebijakan penambahan biaya operasional Haji sebesar Rp1,5 triliun yang diajukan oleh Menteri Agama dan telah disetujui DPR RI. Pasalnya, pelaksanaan kegiatan haji tinggal menghitung hari. BACA JUGA:Masjidil Haram Kian Padat, Jamaah Haji Indonesia Diminta Tetap Pakai Masker Sebagaimana diketahui, pemberangkatan kloter pertama haji akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang. "Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelennggaraan haji belum profesional, kurang cermat dan kurang antisipatif," katanya Kamis (2/6/2022). Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan pemegang otoritas Haji Arab Saudi sebelum menetapkan anggaran alokasi pembiayaan operasional haji di Arab Saudi. Khususnya, lanjut Abdul Khaliq, yangg terkait dengan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya, Selisih kurs kontrak penerbangan, dan operasional haji khusus.Kendatipun Komisi VIII DPR RI telah menyetujui penambahan biaya operasional haji tersebut, namun menurutnya kebijakan yang datang belakangan ini agak dipaksakan. BACA JUGA:Bolehkah Wanita Berhaji tanpa Mahram? "Sepertinya Menteri Agama memfaitaccompli karena persiapan penyelenggaraan haji sudah sangat mendesak," ujarnya. Partai Perindo pun mengingatkan agar kebijakan ini tidak terulang kembali pada penyelenggaraan haji yg akan datang. "Hal ini dapat mengurangi profesionalitas, juga akan menghilangkan public trust terhadap pemerintah sebagai operator penyelenggaraan haji," tegasnya.JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyayangkan kebijakan penambahan biaya operasional Haji sebesar Rp1,5 triliun yang diajukan oleh Menteri Agama dan telah disetujui DPR RI. Pasalnya, pelaksanaan kegiatan haji tinggal menghitung hari. BACA JUGA:Masjidil Haram Kian Padat, Jamaah Haji Indonesia Diminta Tetap Pakai Masker Sebagaimana diketahui, pemberangkatan kloter pertama haji akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang. "Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelennggaraan haji belum profesional, kurang cermat dan kurang antisipatif," katanya Kamis (2/6/2022). Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan pemegang otoritas Haji Arab Saudi sebelum menetapkan anggaran alokasi pembiayaan operasional haji di Arab Saudi. Khususnya, lanjut Abdul Khaliq, yangg terkait dengan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya, Selisih kurs kontrak penerbangan, dan operasional haji khusus.Kendatipun Komisi VIII DPR RI telah menyetujui penambahan biaya operasional haji tersebut, namun menurutnya kebijakan yang datang belakangan ini agak dipaksakan. BACA JUGA:Bolehkah Wanita Berhaji tanpa Mahram? "Sepertinya Menteri Agama memfaitaccompli karena persiapan penyelenggaraan haji sudah sangat mendesak," ujarnya. Partai Perindo pun mengingatkan agar kebijakan ini tidak terulang kembali pada penyelenggaraan haji yg akan datang. "Hal ini dapat mengurangi profesionalitas, juga akan menghilangkan public trust terhadap pemerintah sebagai operator penyelenggaraan haji," tegasnya.