Sebagian besar masyarakat melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram https://news.okezone.com/read/2022/06/06/337/2606569/rendahnya-penegakan-ham-dan-demokrasi-dalam-membangun-masyarakat-madani-di-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/06/337/2606569/rendahnya-penegakan-ham-dan-demokrasi-dalam-membangun-masyarakat-madani-di-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2022/06/06/337/2606569/rendahnya-penegakan-ham-dan-demokrasi-dalam-membangun-masyarakat-madani-di-indonesiaSenin 06 Juni 2022 16:33 WIBOpiniIlustrasi/ Foto: Freepikhttps://img.okezone.com/content/2022/06/06/337/2606569/rendahnya-penegakan-ham-dan-demokrasi-dalam-membangun-masyarakat-madani-di-indonesia-TDgfzMUA6j.JPGJAKARTA - Masyarakat madani atau civil society adalah istilah yang sangat akrab di telinga kita, betapa tidak, masyarakat madani yang terinspirasi dari kota Madinah di era Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang telah menjadi cita-cita masyarakat global bukan hanya negara-netara muslim. Masyarakat madani adalah sebuah konsep di mana setiap warga negara dapat hidup dalam situasi damai, yang secara garis besar dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang penuh kedamaian, saling toleransi dalam suasana rukun damai, sejahtera di tengah penegakan hukum dan iklim demokrasi sesunguhnya. Masyarakat madani atau yang selama ini diidentikan dengan civil society mengacu pada masyarakat demokratis di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang diatur dalam Piagam Madinah yang di dalamnya mengatur antara lain, prinsip kebebasan beragama, prinsip persaudaraan agama, prinsip persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, prinsip saling membantu yaitu setiap oranhg mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, prinsip persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, prinsip penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Tanpa pandang bulu, prinsip pemberlakuan adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, prinsip perdamaian dan kedamaian. Hal ini berarti pelaksanaan prinsip-prinsip masyarakat Madinah tersebut tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran, prinsip pegakuan hak atas setiap orang atau indvidu, dan prinsip ini adalah pengakuan terhadap penghormatan atas hak asasi setiap manusia. BACA JUGA:Korupsi Sangat Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Pertanyaanya kemudian apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia? Artikel ini menjawab hal itu secara spesifik dalam tinjauan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia agar mendapatkan jawaban yang terang menderang. Adapun pertimbangan penulis, karena membahas mengenai civil society tentunya tidak lepas dari penegakan HAM dan demokrasi, karena dua hal ini merupakan hal yang paling fundamental dan banyak menentukan indikator keberhasilan di dalamnya. HAM Hak Asasi Manusia secara definis dapat dijelaskan sebagai adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dunia, sejak lahir sampai mati. Mereka berlaku terlepas dari dari mana Anda berasal, apa yang Anda yakini atau bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. HAM melekat tidak pernah dapat diambil, meskipun kadang-kadang dapat dibatasi, misalnya jika seseorang melanggar hukum, atau untuk kepentingan keamanan nasional. Hak-hak dasar ini didasarkan pada nilai-nilai bersama seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat, dan kemandirian. Nilai-nilai ini ditentukan dan dilindungi oleh hukum. Yang menjadi masalah kemudian, ketika penegakan hukum berjalan tumpul ke atas dan tajam inilah yang masih terjadi di republik ini. Sejak awal kemerdekaan, sebenarnya para tokoh pendiri bangsa founding father sudah membekali NKRI dengan panduan demi terciptanya kepentingan nasional yang dicita-citakan. Hal itu tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila yang juga sekaligus sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang berada di dalamnya, diharapkan kehidupan demorkasi dapat tercipta seutuhnya. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi Konsep Religiositas, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverinitas, dan Konsep Keadilan Sosial, yang secara holistik menyatu dalam Konsep Kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan berbagai hak asasi manusia antara lain tentang hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28), hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (pasal 27) ayat (1), hak atas kebebasan berkumpul (pasal 28), hak atas kebebasan beragama (pasal 29), ak atas penghidupan yang layak (Pasal 27) ayat (2), dan hak atas pengajaran (pasal 31). Gelombang perjuangan yang menuntut hak-hak manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB terus diserukkan pascaperang Dunia II pada tahun 1948. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia terus menerus disempurnakan oleh PBB hingga saat ini. Berbagai perjanjian interasional telah disepakati berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politik. Baru-baru ini PBB telah menyetujui mengenai kewajiban warga negara di samping adanya hak-hak yang universal. Hak-hak sipil dan politik keamanan diri, hak atas kesamaan di depan badan peradilan, hak atas hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai hak untuk berserikat. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain mencakup hak-hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat sekerja, hak untuk pensiun, ha katas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarga, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan ha katas pendidikan. Penegakan HAM di Idonesia Penegakan HAM di Indonesia masih merupakan PR besar, sebagai contoh nyata, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan akhir tahun 2021. Selama setahun lembaga itu telah menerima 2.598 aduan, baik dari masyarakat maupun organisasi. YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari beberapa kantor LBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari pelanggaran 305 kasus HAM tersebut, rinciannya antara lain 37 kasus atau 12 persen pelanggaran HAM terkait hak perempuan. Hak agraria 11 kasus atau 4 persen, lingkungan hidup 9 kasus atau 3 persen. Kemudian hak sipil 104 kasus atau 34 persen, hak politik 2 kasus atau 1 persen, hak pekerjaan 73 kasus atau 24 persen, dan fair trail 50 kasus atau 16 persen. BACA JUGA:Surat Pimpinan KPK ke Komnas HAM: Hak Asasi Apa yang Dilanggar pada Alih Status Pegawai? Beberapa peristiwa yang jadi sorotan YLBHI di antaranya yaitu terkait tindakan kesewenang-wenangan aparat kepada masyarakat. Salah satu contoh, saat demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, memasuki pertengahan tahun 2021 juga terjadi upaya penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan untuk kesekian kalinya dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) Penegakan Demokrasi di Indonesia Sebagian besar masyarakat melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran, stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia telah berada dalam otoriterisme. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan. Pendapat itu antara lain berdasarkan oleh survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap 38 peserta terpilih, yang karena keragaman gender, usia, profesi dan awal wilayahnya dapat dikatakan sebagai miniature Indonesia. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia memang menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan,tetapi tidak sama. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi).Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian ayang tak terpisahkan dari praktek demokrasi dimana pemegang kekuasaan (pemerintah dan rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. . Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak memberi peluang adanya kebebasan yang tak terbatas sehingga semua kelompok kepentingan memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Adanya pembatasan dalam system pemerintahan demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan. BACA JUGA:Melalui Civil Society Forum 2022, AS Dukung Kemajuan Demokrasi Inklusif di Indonesia Maka setelah itu terciptalah pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rule of Law (Rechsstaat). Namun seiring dengan mencuatnya isu mengenai demokrasi seiring itu pula kita kerap menemui berbagai jenis pelanggaran demokrasi yang terjadi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai jenis kasus pelanggaran demokrasi. Sebagaimana dalam 4 Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia dari masa ke masa seperti berikut ini. Money Politic Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal kerpa kita temui disetiap penyelenggaran pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong kedalam kasus pelanggaran. hal ini tertuang jelas dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.” Intimidasi Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. ntimidasi (juga disebut cowing) dimaksudkan adalah perilaku “yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan “takut cedera” atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Berikut merupakan Contoh Kasus intimidasi dalam pelaksanaan Demokrasi Kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnyamasa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh, Nyak AriefFadhillah Syah kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor Panwas Aceh, Senin (2/4), mengatakan, kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai menggelar kampanye.“Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Penggelembuangan Suara Salah Satu Kandidat Kehilangan satu suara atau penggelembungan satu suara pun merupakan noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi penghitungan Pemilu . “Hukum yang paling dasar dari seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara adalah bagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya,” dikutip dari salah satu politisi ternaman partai PDIP. BACA JUGA:LBH Perindo Sebut Milenial dan Hukum Berhubungan Erat, Ini Penjelasannya    Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan adil (jurdil) sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemili yang LUBER dan Jurdil. Penggemlembungan suaran bukan hanya merugikan salah satu psangan kandidat tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat UUD 1945. Tragedi Trisakti Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang berbeda, Sebagaimana pada Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam ejarah demokrasi Indonesia. Dimana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 – 1998), Hafidin Royan (1976 – 1998 ), dan Hendriawan Sie (1975 – 1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika maa orde baru demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya, bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada tregedi trisakti. Dilatarbe;akangi oleh kondisi Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 aksi ini sendiri adalah perwujudan dari impelementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Rapuhnya sistem demokrasi di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Di inaternal sendiri salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendidikan politik. Seperti dengan mudah kita cermati, mereka yang memiliki kekayaan dapat dengan mudah memiliki kekuasaan baik di tingkat daerah hingga pusat. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi suatu hal yang amat penting. Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyaraakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur antara lain manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan. Berikutnya, adalah kebebasan intelektual diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai akan kemampuan intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kebeebasan intelektual ini merupakan sayarat utama di dalam kemampuannya untuk memformulasikan sistem nilai yang ingin diwujdukannya demi untuk kepentingan bersama. Tanpa kebebasan intelektual tidak dapat diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung-ruginya. Anggota masyarakat yang bodoh, tidak dapat mengambil keputusan yang intelejen. Kemampuan intelektual yang terus dipasung melahirkan manusia-manusia tanpa inisiatif dan cenederung tunduk pada kekuasaan otoriter Sebagaimana dikutip dari buku “PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, DAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA” yang ditulis oleh Prof.Dr.H.A.R, TILAAR,M.Sc.Ed. bahwa kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (self realization). Hal ini berarti setiap anggota masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya setiap peserta didik tanpa didiskriminasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama. Diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya dalam melaksanakan sesuatu yang terbaik. Setisp anggota masyarakat bersaing secara sehat bukan karena berdarakna pertimbangan-pertimbangan subyektif, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang obyektif karena masyaarakat yang demokratis adalah masyaraakat yang berdasarkan sistem merit. Termasuk di dalam self realization ialah hak berserikat atau berorganisasi. Demokrasi lebih dari suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga terbukanya kesempatan untuk setiap individu menyatakan potensi kemanusiaannya dalm. Berserikat, di dalam organiasasi setiap anggota dapat menyatakan kemampuannya, baik sebagai pemimpin, sebagai penggagas, ataupun sebagai pelaksana, yang sadar akan kemmapuannya dan dapat menyumbangkan secara optimal akan potensinya kepada diri sendiri dan sesame manusia dalam masyarakatnya. BACA JUGA:YLBHI Sebut 239 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Setahun Terakhir    Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan. Sebagaimana dikutip dari Buku Pendidikan Pancasila Buku Ajar Pancasila, bahwa dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia dengan mudah kita dapat melihat bagaimana para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk mengelola negara sebagai eksekutif yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat selaku pemegang kedaulatan, justeru dilukai. Berita mengnai kasus korupsi tersebut sontak mengundang reaksi keras dari publik mengingat, perilaku tidak terpuji yang dilakukan Juliari P Batubara dan sejumlah pejabat teras di Kementrian Sosial RI itu telah merugikan negara dengan mengambil keuntungan pribadi dari dana bantuan Covid-19 yang jelas-jelas dialokasikan Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19. Majelis Hakim menyatakan, Juliari terbukti menerima uang Rp 14,7 miliar yang diterima pada periode Mei 2020 – November 2020. Tudingan tidak berperikemanusiaan pun dialamatkan kepada mantan Mensos Juliardi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia dengan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang seharusnya mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan dirinya dan koleganya. Sebagai aparatur penyelenggara negara, Juliardi P dan jajarannya di Kemensos seharusnya berpedoman kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui Pancasila salah satu kedudukannya adalah mengandung norma-norma yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Perilaku Juliari Batubara dinilai telah menciderai rasa kemanusiaan yang berkeadilan tersebut tentu tidak berlebihan apalagi saat ini rakyat Indonsia sedang bertaruh nyawa dalam menghadapi Covid-19 yang berdampak tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga pasa ekonomi, sosial tapi juga sendi-sendi kehidupan lainnya. Penetapan Pandemi Covid-19 sebagai bencana Non Alam nasional sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020. Di usianya yang hampir 77 tahun merdeka, proses penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup panjang, bahkan ada suara pesimis dari berbagai kalangan dengan menyebut demokrasi telah sirna tergantikan oleh oligarki politik yang bersekongkol dengan oligarki bisnis. Dengan situasi tersebut tentunya pembangunan masyarakat madani ‘civil society’ pun hanyalah sebuah wacana tanpa kenyataan. Yani Sulastiani, Nurokhim, dan Lukman Nulhakim Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana Angkatan 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten Penulis: Yani Sulastiani, Nurokhim, dan Lukman Nulhakim, Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, BantenJAKARTA - Masyarakat madani atau civil society adalah istilah yang sangat akrab di telinga kita, betapa tidak, masyarakat madani yang terinspirasi dari kota Madinah di era Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang telah menjadi cita-cita masyarakat global bukan hanya negara-netara muslim. Masyarakat madani adalah sebuah konsep di mana setiap warga negara dapat hidup dalam situasi damai, yang secara garis besar dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang penuh kedamaian, saling toleransi dalam suasana rukun damai, sejahtera di tengah penegakan hukum dan iklim demokrasi sesunguhnya. Masyarakat madani atau yang selama ini diidentikan dengan civil society mengacu pada masyarakat demokratis di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang diatur dalam Piagam Madinah yang di dalamnya mengatur antara lain, prinsip kebebasan beragama, prinsip persaudaraan agama, prinsip persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, prinsip saling membantu yaitu setiap oranhg mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, prinsip persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, prinsip penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Tanpa pandang bulu, prinsip pemberlakuan adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, prinsip perdamaian dan kedamaian. Hal ini berarti pelaksanaan prinsip-prinsip masyarakat Madinah tersebut tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran, prinsip pegakuan hak atas setiap orang atau indvidu, dan prinsip ini adalah pengakuan terhadap penghormatan atas hak asasi setiap manusia. BACA JUGA:Korupsi Sangat Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Pertanyaanya kemudian apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia? Artikel ini menjawab hal itu secara spesifik dalam tinjauan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia agar mendapatkan jawaban yang terang menderang. Adapun pertimbangan penulis, karena membahas mengenai civil society tentunya tidak lepas dari penegakan HAM dan demokrasi, karena dua hal ini merupakan hal yang paling fundamental dan banyak menentukan indikator keberhasilan di dalamnya. HAM Hak Asasi Manusia secara definis dapat dijelaskan sebagai adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dunia, sejak lahir sampai mati. Mereka berlaku terlepas dari dari mana Anda berasal, apa yang Anda yakini atau bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. HAM melekat tidak pernah dapat diambil, meskipun kadang-kadang dapat dibatasi, misalnya jika seseorang melanggar hukum, atau untuk kepentingan keamanan nasional. Hak-hak dasar ini didasarkan pada nilai-nilai bersama seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat, dan kemandirian. Nilai-nilai ini ditentukan dan dilindungi oleh hukum. Yang menjadi masalah kemudian, ketika penegakan hukum berjalan tumpul ke atas dan tajam inilah yang masih terjadi di republik ini. Sejak awal kemerdekaan, sebenarnya para tokoh pendiri bangsa founding father sudah membekali NKRI dengan panduan demi terciptanya kepentingan nasional yang dicita-citakan. Hal itu tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila yang juga sekaligus sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang berada di dalamnya, diharapkan kehidupan demorkasi dapat tercipta seutuhnya. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi Konsep Religiositas, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverinitas, dan Konsep Keadilan Sosial, yang secara holistik menyatu dalam Konsep Kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan berbagai hak asasi manusia antara lain tentang hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28), hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (pasal 27) ayat (1), hak atas kebebasan berkumpul (pasal 28), hak atas kebebasan beragama (pasal 29), ak atas penghidupan yang layak (Pasal 27) ayat (2), dan hak atas pengajaran (pasal 31). Gelombang perjuangan yang menuntut hak-hak manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB terus diserukkan pascaperang Dunia II pada tahun 1948. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia terus menerus disempurnakan oleh PBB hingga saat ini. Berbagai perjanjian interasional telah disepakati berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politik. Baru-baru ini PBB telah menyetujui mengenai kewajiban warga negara di samping adanya hak-hak yang universal. Hak-hak sipil dan politik keamanan diri, hak atas kesamaan di depan badan peradilan, hak atas hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai hak untuk berserikat. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain mencakup hak-hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat sekerja, hak untuk pensiun, ha katas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarga, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan ha katas pendidikan. Penegakan HAM di Idonesia Penegakan HAM di Indonesia masih merupakan PR besar, sebagai contoh nyata, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan akhir tahun 2021. Selama setahun lembaga itu telah menerima 2.598 aduan, baik dari masyarakat maupun organisasi. YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari beberapa kantor LBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari pelanggaran 305 kasus HAM tersebut, rinciannya antara lain 37 kasus atau 12 persen pelanggaran HAM terkait hak perempuan. Hak agraria 11 kasus atau 4 persen, lingkungan hidup 9 kasus atau 3 persen. Kemudian hak sipil 104 kasus atau 34 persen, hak politik 2 kasus atau 1 persen, hak pekerjaan 73 kasus atau 24 persen, dan fair trail 50 kasus atau 16 persen. BACA JUGA:Surat Pimpinan KPK ke Komnas HAM: Hak Asasi Apa yang Dilanggar pada Alih Status Pegawai? Beberapa peristiwa yang jadi sorotan YLBHI di antaranya yaitu terkait tindakan kesewenang-wenangan aparat kepada masyarakat. Salah satu contoh, saat demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, memasuki pertengahan tahun 2021 juga terjadi upaya penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan untuk kesekian kalinya dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) Penegakan Demokrasi di Indonesia Sebagian besar masyarakat melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran, stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia telah berada dalam otoriterisme. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan. Pendapat itu antara lain berdasarkan oleh survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap 38 peserta terpilih, yang karena keragaman gender, usia, profesi dan awal wilayahnya dapat dikatakan sebagai miniature Indonesia. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia memang menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan,tetapi tidak sama. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi).Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian ayang tak terpisahkan dari praktek demokrasi dimana pemegang kekuasaan (pemerintah dan rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. . Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak memberi peluang adanya kebebasan yang tak terbatas sehingga semua kelompok kepentingan memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Adanya pembatasan dalam system pemerintahan demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan. BACA JUGA:Melalui Civil Society Forum 2022, AS Dukung Kemajuan Demokrasi Inklusif di Indonesia Maka setelah itu terciptalah pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rule of Law (Rechsstaat). Namun seiring dengan mencuatnya isu mengenai demokrasi seiring itu pula kita kerap menemui berbagai jenis pelanggaran demokrasi yang terjadi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai jenis kasus pelanggaran demokrasi. Sebagaimana dalam 4 Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia dari masa ke masa seperti berikut ini. Money Politic Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal kerpa kita temui disetiap penyelenggaran pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong kedalam kasus pelanggaran. hal ini tertuang jelas dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.” Intimidasi Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. ntimidasi (juga disebut cowing) dimaksudkan adalah perilaku “yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan “takut cedera” atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Berikut merupakan Contoh Kasus intimidasi dalam pelaksanaan Demokrasi Kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnyamasa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh, Nyak AriefFadhillah Syah kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor Panwas Aceh, Senin (2/4), mengatakan, kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai menggelar kampanye.“Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Penggelembuangan Suara Salah Satu Kandidat Kehilangan satu suara atau penggelembungan satu suara pun merupakan noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi penghitungan Pemilu . “Hukum yang paling dasar dari seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara adalah bagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya,” dikutip dari salah satu politisi ternaman partai PDIP. BACA JUGA:LBH Perindo Sebut Milenial dan Hukum Berhubungan Erat, Ini Penjelasannya    Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan adil (jurdil) sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemili yang LUBER dan Jurdil. Penggemlembungan suaran bukan hanya merugikan salah satu psangan kandidat tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat UUD 1945. Tragedi Trisakti Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang berbeda, Sebagaimana pada Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam ejarah demokrasi Indonesia. Dimana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 – 1998), Hafidin Royan (1976 – 1998 ), dan Hendriawan Sie (1975 – 1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika maa orde baru demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya, bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada tregedi trisakti. Dilatarbe;akangi oleh kondisi Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 aksi ini sendiri adalah perwujudan dari impelementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Rapuhnya sistem demokrasi di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Di inaternal sendiri salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendidikan politik. Seperti dengan mudah kita cermati, mereka yang memiliki kekayaan dapat dengan mudah memiliki kekuasaan baik di tingkat daerah hingga pusat. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi suatu hal yang amat penting. Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyaraakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur antara lain manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan. Berikutnya, adalah kebebasan intelektual diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai akan kemampuan intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kebeebasan intelektual ini merupakan sayarat utama di dalam kemampuannya untuk memformulasikan sistem nilai yang ingin diwujdukannya demi untuk kepentingan bersama. Tanpa kebebasan intelektual tidak dapat diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung-ruginya. Anggota masyarakat yang bodoh, tidak dapat mengambil keputusan yang intelejen. Kemampuan intelektual yang terus dipasung melahirkan manusia-manusia tanpa inisiatif dan cenederung tunduk pada kekuasaan otoriter Sebagaimana dikutip dari buku “PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, DAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA” yang ditulis oleh Prof.Dr.H.A.R, TILAAR,M.Sc.Ed. bahwa kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (self realization). Hal ini berarti setiap anggota masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya setiap peserta didik tanpa didiskriminasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama. Diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya dalam melaksanakan sesuatu yang terbaik. Setisp anggota masyarakat bersaing secara sehat bukan karena berdarakna pertimbangan-pertimbangan subyektif, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang obyektif karena masyaarakat yang demokratis adalah masyaraakat yang berdasarkan sistem merit. Termasuk di dalam self realization ialah hak berserikat atau berorganisasi. Demokrasi lebih dari suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga terbukanya kesempatan untuk setiap individu menyatakan potensi kemanusiaannya dalm. Berserikat, di dalam organiasasi setiap anggota dapat menyatakan kemampuannya, baik sebagai pemimpin, sebagai penggagas, ataupun sebagai pelaksana, yang sadar akan kemmapuannya dan dapat menyumbangkan secara optimal akan potensinya kepada diri sendiri dan sesame manusia dalam masyarakatnya. BACA JUGA:YLBHI Sebut 239 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Setahun Terakhir    Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan. Sebagaimana dikutip dari Buku Pendidikan Pancasila Buku Ajar Pancasila, bahwa dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia dengan mudah kita dapat melihat bagaimana para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk mengelola negara sebagai eksekutif yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat selaku pemegang kedaulatan, justeru dilukai. Berita mengnai kasus korupsi tersebut sontak mengundang reaksi keras dari publik mengingat, perilaku tidak terpuji yang dilakukan Juliari P Batubara dan sejumlah pejabat teras di Kementrian Sosial RI itu telah merugikan negara dengan mengambil keuntungan pribadi dari dana bantuan Covid-19 yang jelas-jelas dialokasikan Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19. Majelis Hakim menyatakan, Juliari terbukti menerima uang Rp 14,7 miliar yang diterima pada periode Mei 2020 – November 2020. Tudingan tidak berperikemanusiaan pun dialamatkan kepada mantan Mensos Juliardi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia dengan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang seharusnya mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan dirinya dan koleganya. Sebagai aparatur penyelenggara negara, Juliardi P dan jajarannya di Kemensos seharusnya berpedoman kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui Pancasila salah satu kedudukannya adalah mengandung norma-norma yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Perilaku Juliari Batubara dinilai telah menciderai rasa kemanusiaan yang berkeadilan tersebut tentu tidak berlebihan apalagi saat ini rakyat Indonsia sedang bertaruh nyawa dalam menghadapi Covid-19 yang berdampak tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga pasa ekonomi, sosial tapi juga sendi-sendi kehidupan lainnya. Penetapan Pandemi Covid-19 sebagai bencana Non Alam nasional sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020. Di usianya yang hampir 77 tahun merdeka, proses penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup panjang, bahkan ada suara pesimis dari berbagai kalangan dengan menyebut demokrasi telah sirna tergantikan oleh oligarki politik yang bersekongkol dengan oligarki bisnis. Dengan situasi tersebut tentunya pembangunan masyarakat madani ‘civil society’ pun hanyalah sebuah wacana tanpa kenyataan. Yani Sulastiani, Nurokhim, dan Lukman Nulhakim Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana Angkatan 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten Penulis: Yani Sulastiani, Nurokhim, dan Lukman Nulhakim, Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten