Dia berharap, dengan adanya koordinasi ini proses perundangan akan bisa diprioritaskanhttps://news.okezone.com/read/2022/06/07/337/2607444/kpu-targetkan-aturan-tahapan-pemilu-2024-bisa-diundangkan-paling-lambat-jumat-besokidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/07/337/2607444/kpu-targetkan-aturan-tahapan-pemilu-2024-bisa-diundangkan-paling-lambat-jumat-besokhttps://news.okezone.com/read/2022/06/07/337/2607444/kpu-targetkan-aturan-tahapan-pemilu-2024-bisa-diundangkan-paling-lambat-jumat-besokSelasa 07 Juni 2022 20:26 WIBFelldy UtamaIlustrasi/ Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2022/06/07/337/2607444/kpu-targetkan-aturan-tahapan-pemilu-2024-bisa-diundangkan-paling-lambat-jumat-besok-odiO3mwk2w.jpg JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menargetkan aturan hukum dalam hal ini PKPU tentang tahapan, jadwal dan program Pemilu 2024 bisa diundangkan paling lambat pada hari Jumat mendatang. Hal itu diungkapkan saat disinggung soal belumnya disetujui rancangan PKPU tersebut. Ia berharap rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan pemerintah yang digelar hari ini bisa ada proses pengambilan keputusan. BACA JUGA:Ketua Bidang Organisasi dan Kader Partai Perindo Targetkan Perolehan 8 Persen di Pemilu 2024 "InsyaAllah kalau semuanya sudah beres hari ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekan inilah diundangkan," kata Hasyim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Yang terpenting, kata dia, sejak awal KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berwenang untuk mengundangkan produk hukum. Dia berharap, dengan adanya koordinasi ini proses perundangan akan bisa diprioritaskan. "Paling lambat Jumat diundangkan, tanggal 10 Juni 2022. Maka dengan begitu, sekali lagi begitu masuk tanggal 14 Juni 2022 dimulainya tahapan itu sudah ada dasar hukum yang kokoh," ujarnya. Sebelumnya, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi antara anggota KPU dengan pimpinan DPR. BACA JUGA:Tahapan Pemilu 2024 Bakal Dimulai 14 Juni, Sesuai dengan Jadwal yang Disepakati "Tadi sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah, bahwa tahapan Pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," kata Ketua DPR Puan Maharani, dalam jumpa persnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022). JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menargetkan aturan hukum dalam hal ini PKPU tentang tahapan, jadwal dan program Pemilu 2024 bisa diundangkan paling lambat pada hari Jumat mendatang. Hal itu diungkapkan saat disinggung soal belumnya disetujui rancangan PKPU tersebut. Ia berharap rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan pemerintah yang digelar hari ini bisa ada proses pengambilan keputusan. BACA JUGA:Ketua Bidang Organisasi dan Kader Partai Perindo Targetkan Perolehan 8 Persen di Pemilu 2024 "InsyaAllah kalau semuanya sudah beres hari ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekan inilah diundangkan," kata Hasyim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Yang terpenting, kata dia, sejak awal KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berwenang untuk mengundangkan produk hukum. Dia berharap, dengan adanya koordinasi ini proses perundangan akan bisa diprioritaskan. "Paling lambat Jumat diundangkan, tanggal 10 Juni 2022. Maka dengan begitu, sekali lagi begitu masuk tanggal 14 Juni 2022 dimulainya tahapan itu sudah ada dasar hukum yang kokoh," ujarnya. Sebelumnya, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi antara anggota KPU dengan pimpinan DPR. BACA JUGA:Tahapan Pemilu 2024 Bakal Dimulai 14 Juni, Sesuai dengan Jadwal yang Disepakati "Tadi sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah, bahwa tahapan Pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," kata Ketua DPR Puan Maharani, dalam jumpa persnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022).