Sejak Agustus 2021 lalu hingga saat ini anggaran PSB belum cairhttps://news.okezone.com/read/2022/06/09/610/2608496/anggaran-sekolah-gratis-di-sumsel-macet-sejak-tahun-laluidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/09/610/2608496/anggaran-sekolah-gratis-di-sumsel-macet-sejak-tahun-laluhttps://news.okezone.com/read/2022/06/09/610/2608496/anggaran-sekolah-gratis-di-sumsel-macet-sejak-tahun-laluKamis 09 Juni 2022 13:15 WIBDede FebriansyahIlustrasi/ Doc: Pixabayhttps://img.okezone.com/content/2022/06/09/610/2608496/anggaran-sekolah-gratis-di-sumsel-macet-sejak-tahun-lalu-FJAHh5XNQ6.jpg PALEMBANG - Anggota Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera memperjelas payung hukum dalam aturan Program Sekolah Berkeadilan (PSB) yang dulunya dikenal Program Sekolah Gratis (PSG). David mengungkapkan, sejak Agustus 2021 lalu hingga saat ini anggaran PSB belum cair. Maka dari itu, Pemprov Sumsel harus memberikan kejelasan terkait program ini. BACA JUGA:Aksi Nyata! Partai Perindo Bantu Siswi Putus Sekolah di Deliserdang "Sampai saat ini kami masih mengharapkan kejelasan tentang aturan PSB ini, karena dari Agustus 2021 sampai sekarang menjelang Triwulan-II tahun ini dana PSB belum bisa dicairkan, dimana BPKAD menyebut bahwa program ini belum ada payung hukumnya," ujar David, dikutip Kamis(9/6/2022). David pun meminta kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan supaya dapat sesegera mungkin menyelesaikan persoalan payung hukum tersebut. "Kami harapkan supaya jelang tahun ajaran baru nanti baik sekolah negeri maupun swasta segera mendapat kejelasan mengenai program ini, karena sampai sekarang ada beberapa tenaga honorer yang gajinya belum dibayarkan," tegas David. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi. BACA JUGA:Kisah Para Siswa SDI Ihyauddin: Belajar di Sekolah Kumuh karena Tempat Tinggal Jauh dari Pusat Kota "Nanti akan saya panggil pihak terkait dan segera kita tindaklanjuti persoalan ini," jelasnya. PALEMBANG - Anggota Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera memperjelas payung hukum dalam aturan Program Sekolah Berkeadilan (PSB) yang dulunya dikenal Program Sekolah Gratis (PSG). David mengungkapkan, sejak Agustus 2021 lalu hingga saat ini anggaran PSB belum cair. Maka dari itu, Pemprov Sumsel harus memberikan kejelasan terkait program ini. BACA JUGA:Aksi Nyata! Partai Perindo Bantu Siswi Putus Sekolah di Deliserdang "Sampai saat ini kami masih mengharapkan kejelasan tentang aturan PSB ini, karena dari Agustus 2021 sampai sekarang menjelang Triwulan-II tahun ini dana PSB belum bisa dicairkan, dimana BPKAD menyebut bahwa program ini belum ada payung hukumnya," ujar David, dikutip Kamis(9/6/2022). David pun meminta kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan supaya dapat sesegera mungkin menyelesaikan persoalan payung hukum tersebut. "Kami harapkan supaya jelang tahun ajaran baru nanti baik sekolah negeri maupun swasta segera mendapat kejelasan mengenai program ini, karena sampai sekarang ada beberapa tenaga honorer yang gajinya belum dibayarkan," tegas David. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi. BACA JUGA:Kisah Para Siswa SDI Ihyauddin: Belajar di Sekolah Kumuh karena Tempat Tinggal Jauh dari Pusat Kota "Nanti akan saya panggil pihak terkait dan segera kita tindaklanjuti persoalan ini," jelasnya.