Polda Metro Jaya mengungkap 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin.https://news.okezone.com/read/2022/06/15/337/2611731/30-pesantren-khilafatul-muslimin-tak-terdaftar-di-kemenagidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/15/337/2611731/30-pesantren-khilafatul-muslimin-tak-terdaftar-di-kemenaghttps://news.okezone.com/read/2022/06/15/337/2611731/30-pesantren-khilafatul-muslimin-tak-terdaftar-di-kemenagRabu 15 Juni 2022 08:26 WIBWidya MichellaDirektur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono (Foto: Kemenag)https://img.okezone.com/content/2022/06/15/337/2611731/30-pesantren-khilafatul-muslimin-tak-terdaftar-di-kemenag-qBTUNiP2Wf.jpgJAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. Sekolah tersebut berbentuk pesantren dan tidak memiliki izin beroperasi.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Waryono menegaskan, pesantren yang telah didata pihak kepolisian tersebut sama sekali tidak terdaftar di Kemenag. “Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” ujar Waryono dikutip MPI dalam laman resmi Kemenag, Selasa 14 Juni 2022.  BACA JUGA:Kemenag: Khilafatul Muslimin Tidak Tepat Disebut Pesantren <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wNi8xNC8xLzE0OTE5Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, Waryono menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan. Sehingga, dipastikan pesantren tersebut tidak memiliki izin dalam mengelola satuan Pendidikan. “Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” ujarnya. BACA JUGA:Polisi Bakal Beberkan 30 Sekolah yang Terafiliasi Khilafatul Muslimin   “Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” ucap Waryono. Kendati demikian, Kemenag Pusat, Kanwil, dan Kab/Kota, terus bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di Kemenag. Kemenag juga bersinergi dengan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah. Karena tidak terdaftar, lanjut Waryono, menilai penyebutan Khilafatul Muslimin dengan istilah pesantren menjadi tidak tepat. “Kalau pun Khilafatul Muslimin menyebut dirinya sebagai “Pesantren”, maka itu hanya berlaku bagi internal warga Ormas Khilafatul Muslimin saja,” pungkasnya.JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. Sekolah tersebut berbentuk pesantren dan tidak memiliki izin beroperasi.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Waryono menegaskan, pesantren yang telah didata pihak kepolisian tersebut sama sekali tidak terdaftar di Kemenag. “Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” ujar Waryono dikutip MPI dalam laman resmi Kemenag, Selasa 14 Juni 2022.  BACA JUGA:Kemenag: Khilafatul Muslimin Tidak Tepat Disebut Pesantren <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wNi8xNC8xLzE0OTE5Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, Waryono menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan. Sehingga, dipastikan pesantren tersebut tidak memiliki izin dalam mengelola satuan Pendidikan. “Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” ujarnya. BACA JUGA:Polisi Bakal Beberkan 30 Sekolah yang Terafiliasi Khilafatul Muslimin   “Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” ucap Waryono. Kendati demikian, Kemenag Pusat, Kanwil, dan Kab/Kota, terus bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di Kemenag. Kemenag juga bersinergi dengan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah. Karena tidak terdaftar, lanjut Waryono, menilai penyebutan Khilafatul Muslimin dengan istilah pesantren menjadi tidak tepat. “Kalau pun Khilafatul Muslimin menyebut dirinya sebagai “Pesantren”, maka itu hanya berlaku bagi internal warga Ormas Khilafatul Muslimin saja,” pungkasnya.