Mahfud MD pernah mengusulkan presidential threshold sebesar 4% ke DPR.  https://news.okezone.com/read/2022/06/24/337/2617252/mahfud-md-pernah-usulkan-presidential-threshold-4idhttps://news.okezone.com/read/2022/06/24/337/2617252/mahfud-md-pernah-usulkan-presidential-threshold-4https://news.okezone.com/read/2022/06/24/337/2617252/mahfud-md-pernah-usulkan-presidential-threshold-4Jum'at 24 Juni 2022 07:26 WIBRiezky MaulanaMenko Polhukam Mahfud MD. (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/06/24/337/2617252/mahfud-md-pernah-usulkan-presidential-threshold-4-dNeyLTLSTY.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan Rizal Ramli yang menyebutnya setuju dengan presidential threshold 20%. Dia mengaku tak setuju dengan ambang batas sebesar itu. Di sisi yang sama, Mahfud juga tidak menyetujui bahwa syarat ambang batas berada di angka 0%. Dirinya lebih setuju jika Presidential Treshold di angka 4%. Hal ini disampaikan Mahfud di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Jumat (24/6/2022). "Saya pastikan Rizal Ramli salah. Dia memang pernah ke rumah dan bilang akan menggugat Presidental Threshold 0% ke MK. Saya bilang silahkan, bagus kalau MK mau memutus betitu. Tapi saya tak setuju 0% maupun 20%. Yang saya setuju dan sudah pernah usulkan di DPR adalah 4%," ujar Mahfud. Mahfud membeberkan alasannya mendukung presidential threshold 20 persen. Menurut dia, hal itu dikarenakan menurut UUD 1945 pasangan capres/cawapres diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu yang diatur dengan UU. BACA JUGA:Mahfud MD Minta TNI Tetap Konsisten Jaga Perlindungan HAM di Mata Internasional    Dia pun mengusulkan, parpol yang boleh mengusung capres maupun cawapres adalah parpol yang sudah memiliki kursi di DPR, yaitu yang mencapai ambang batas parlemen 4%. Itu karena suara 4% merupakan bukti partai tersebut didukung rakyat. "Saya usul agar parpol yang boleh mengusung pasangan adalah parpol yang sudah punya kursi di DPR yakni mencapai Parliamentary Threshold 4%. 4% adalah bukti "resmi' punya dukungan rakyat," jelasnya. Dia kembali mempersilakan Rizal Ramli menggugat jika masih tidak puas dengan angka presidential threshold yang saat ini berlaku. Menurut dia, bisa saja MK mengabulkan permohonan tersebut pada kesempatan tersebut. "Tapi saya selalu bilang, menurut MK, penentuan threshold itu ada di DPR, bukan di MK. Bagi MK boleh saja 0%, 4%, atau 20%, penentunya bukan MK, melainkan legislatif. Sejak dulu begitu sikap MK," tuturnya. JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan Rizal Ramli yang menyebutnya setuju dengan presidential threshold 20%. Dia mengaku tak setuju dengan ambang batas sebesar itu. Di sisi yang sama, Mahfud juga tidak menyetujui bahwa syarat ambang batas berada di angka 0%. Dirinya lebih setuju jika Presidential Treshold di angka 4%. Hal ini disampaikan Mahfud di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Jumat (24/6/2022). "Saya pastikan Rizal Ramli salah. Dia memang pernah ke rumah dan bilang akan menggugat Presidental Threshold 0% ke MK. Saya bilang silahkan, bagus kalau MK mau memutus betitu. Tapi saya tak setuju 0% maupun 20%. Yang saya setuju dan sudah pernah usulkan di DPR adalah 4%," ujar Mahfud. Mahfud membeberkan alasannya mendukung presidential threshold 20 persen. Menurut dia, hal itu dikarenakan menurut UUD 1945 pasangan capres/cawapres diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu yang diatur dengan UU. BACA JUGA:Mahfud MD Minta TNI Tetap Konsisten Jaga Perlindungan HAM di Mata Internasional    Dia pun mengusulkan, parpol yang boleh mengusung capres maupun cawapres adalah parpol yang sudah memiliki kursi di DPR, yaitu yang mencapai ambang batas parlemen 4%. Itu karena suara 4% merupakan bukti partai tersebut didukung rakyat. "Saya usul agar parpol yang boleh mengusung pasangan adalah parpol yang sudah punya kursi di DPR yakni mencapai Parliamentary Threshold 4%. 4% adalah bukti "resmi' punya dukungan rakyat," jelasnya. Dia kembali mempersilakan Rizal Ramli menggugat jika masih tidak puas dengan angka presidential threshold yang saat ini berlaku. Menurut dia, bisa saja MK mengabulkan permohonan tersebut pada kesempatan tersebut. "Tapi saya selalu bilang, menurut MK, penentuan threshold itu ada di DPR, bukan di MK. Bagi MK boleh saja 0%, 4%, atau 20%, penentunya bukan MK, melainkan legislatif. Sejak dulu begitu sikap MK," tuturnya.