RKUHP nantinya akan menjadi arah bagaimana demokrasi di Indonesia akan berjalan.https://news.okezone.com/read/2022/06/25/337/2618059/dpr-harus-lebih-kritis-saat-bahas-naskah-rkuhpidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/25/337/2618059/dpr-harus-lebih-kritis-saat-bahas-naskah-rkuhphttps://news.okezone.com/read/2022/06/25/337/2618059/dpr-harus-lebih-kritis-saat-bahas-naskah-rkuhpSabtu 25 Juni 2022 12:52 WIBJonathan SimanjuntakFoto: MNC Portalhttps://img.okezone.com/content/2022/06/25/337/2618059/dpr-harus-lebih-kritis-saat-bahas-naskah-rkuhp-HbyDoYOQKU.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk lebih aktif dan kritis saat membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya RKUHP nantinya menjadi dasar dan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia. (Baca juga: Minta Draft RKUHP Dibuka, Perindo: Agar Publik Beri Masukan Kontekstual) Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Asfinawati menyebut, beberapa kali anggota DPR justru tidak ada pembahasan lagi mengenai RKUHP ini dalam beberapa kesempatan. "Ada pernyataan bahwa DPR akan ikut pemerintah secara substansi, tentu saja kami sebagai masyarakat kami mengharapkan DPR lebih aktif, karena ini sekali diketok dia akan susah lagi diubah," kata Asfinawati dalam Polemik MNC Trijaya "Quo Vadis RKUHP", Sabtu (25/6/2022). Apalagi, kata dia, RKUHP nantinya akan menjadi arah bagaimana demokrasi di Indonesia akan berjalan. Tak sedikit juga, banyak pasal-pasal besar yang masuk dalam Undang-Undang tersebut dinilainya mengancam kebebasan berekspresi. "Jadi ini dan termasuk pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi jadi nasib bangsa kita ini demokrasi mau dibawa ke mana memang tergantung RKUHP," katanya. "Jadi harapannya DPR lebih kritis pada naskah yang akan diajukan," imbuhnya. Wanita pegiat HAM ini meminta pemerintah harus bisa membuka diri bagi masyarakat dalam menerima masukan-masukan. Menurutnya, pembentukan suatu undang-undang bukan hanya bisa berasal dari teori ataupun putusan-putusan MK. "Tidak harus masukan itu ilmiah, masyarakat adat itu bisa sangat atau bisa lebih bagus dari kita semua menyampaikan pandangan lebih dalam," pungkasnya. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk lebih aktif dan kritis saat membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya RKUHP nantinya menjadi dasar dan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia. (Baca juga: Minta Draft RKUHP Dibuka, Perindo: Agar Publik Beri Masukan Kontekstual) Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Asfinawati menyebut, beberapa kali anggota DPR justru tidak ada pembahasan lagi mengenai RKUHP ini dalam beberapa kesempatan. "Ada pernyataan bahwa DPR akan ikut pemerintah secara substansi, tentu saja kami sebagai masyarakat kami mengharapkan DPR lebih aktif, karena ini sekali diketok dia akan susah lagi diubah," kata Asfinawati dalam Polemik MNC Trijaya "Quo Vadis RKUHP", Sabtu (25/6/2022). Apalagi, kata dia, RKUHP nantinya akan menjadi arah bagaimana demokrasi di Indonesia akan berjalan. Tak sedikit juga, banyak pasal-pasal besar yang masuk dalam Undang-Undang tersebut dinilainya mengancam kebebasan berekspresi. "Jadi ini dan termasuk pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi jadi nasib bangsa kita ini demokrasi mau dibawa ke mana memang tergantung RKUHP," katanya. "Jadi harapannya DPR lebih kritis pada naskah yang akan diajukan," imbuhnya. Wanita pegiat HAM ini meminta pemerintah harus bisa membuka diri bagi masyarakat dalam menerima masukan-masukan. Menurutnya, pembentukan suatu undang-undang bukan hanya bisa berasal dari teori ataupun putusan-putusan MK. "Tidak harus masukan itu ilmiah, masyarakat adat itu bisa sangat atau bisa lebih bagus dari kita semua menyampaikan pandangan lebih dalam," pungkasnya.