Kebijakan ganti rugi tersebut dianggap sangat membantu peternak yang hewan ternaknya harus dimusnahkan akibat wabah itu.https://news.okezone.com/read/2022/06/27/337/2619310/pemerintah-ganti-rugi-hewan-yang-mati-akibat-pmk-begini-respons-peternakidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/27/337/2619310/pemerintah-ganti-rugi-hewan-yang-mati-akibat-pmk-begini-respons-peternakhttps://news.okezone.com/read/2022/06/27/337/2619310/pemerintah-ganti-rugi-hewan-yang-mati-akibat-pmk-begini-respons-peternakSenin 27 Juni 2022 22:29 WIBPutra Ramadhani AstyawanIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/06/27/337/2619310/pemerintah-ganti-rugi-hewan-yang-mati-akibat-pmk-begini-respon-peternak-I50MyZSA6C.jpgJAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengganti rugi bagi para peternak atas sapi-sapi yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), sebesar Rp10 juta per satu ekor mendapatkan respon positif. Melihat hal tersebut, Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, kebijakan ganti rugi tersebut dianggap sangat membantu peternak yang hewan ternaknya harus dimusnahkan secara paksa akibat wabah itu. “Bagus. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan harga sapi sesungguhnya. Tapi kalau dilihat ada perhatian pemerintah dan negara hadir di tengah kesulitan peternak ya,” kata Rochadi kepada wartawan, Senin (27/6/2022). BACA JUGA:Kementan Anggarkan Rp2,8 Triliun untuk Penyediaan 43,66 Juta Dosis Vaksin PMK Namun dia sedikit memberikan saran agar bantuan kepada peternak sapi perah diberikan bantuan tidak dalam uang tunai demi kelanjutan usaha mereka. BACA JUGA:Cegah Penularan PMK, Sapi Kurban Presiden Jokowi Dikarantina Tapi, kata Rochadi, bantuan diberikan melalui program Corporate social responsibility atau CSR. Sebab, peternak sapi perah memiliki karakteristik berbeda dengan peternak sapi potong. “Karena peternak sapi perah ini paling parah, selain produksinya turun, kalo usahanya mati ya gak berkelanjutan. Kalo di sapi potong kalo mati bisa diganti dan kemudian mengembangkan, kalo sapi perah kan belum tentu harus nunggu,” tegas dia. Lebih lanjut, Rochadi mengharapkan pemerintah terus pro aktif mencegah penyebaran virus PMK. Seperti halnya memproteksi wilayah yang masih bebas dari virus tersebut.“Kalo yang saya perhatikan sekerang ini adalah daerah bebas, itu harus diproteksi habis oleh pemerintah. Begitu dia terpapar PMK di lockdown gabisa keluar. Artinya akan terjadi masalah itu petani tidak bisa menjual ternaknya, nah ini jadi masalah disamping kematian,” urai dia. Sebelumnya diketahui, Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mengganti hewan ternak khususnya sapi milik peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimusnahkan karena terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers Kamis (23/6/2022). "Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM yaitu sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Airlangga.JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengganti rugi bagi para peternak atas sapi-sapi yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), sebesar Rp10 juta per satu ekor mendapatkan respon positif. Melihat hal tersebut, Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, kebijakan ganti rugi tersebut dianggap sangat membantu peternak yang hewan ternaknya harus dimusnahkan secara paksa akibat wabah itu. “Bagus. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan harga sapi sesungguhnya. Tapi kalau dilihat ada perhatian pemerintah dan negara hadir di tengah kesulitan peternak ya,” kata Rochadi kepada wartawan, Senin (27/6/2022). BACA JUGA:Kementan Anggarkan Rp2,8 Triliun untuk Penyediaan 43,66 Juta Dosis Vaksin PMK Namun dia sedikit memberikan saran agar bantuan kepada peternak sapi perah diberikan bantuan tidak dalam uang tunai demi kelanjutan usaha mereka. BACA JUGA:Cegah Penularan PMK, Sapi Kurban Presiden Jokowi Dikarantina Tapi, kata Rochadi, bantuan diberikan melalui program Corporate social responsibility atau CSR. Sebab, peternak sapi perah memiliki karakteristik berbeda dengan peternak sapi potong. “Karena peternak sapi perah ini paling parah, selain produksinya turun, kalo usahanya mati ya gak berkelanjutan. Kalo di sapi potong kalo mati bisa diganti dan kemudian mengembangkan, kalo sapi perah kan belum tentu harus nunggu,” tegas dia. Lebih lanjut, Rochadi mengharapkan pemerintah terus pro aktif mencegah penyebaran virus PMK. Seperti halnya memproteksi wilayah yang masih bebas dari virus tersebut.“Kalo yang saya perhatikan sekerang ini adalah daerah bebas, itu harus diproteksi habis oleh pemerintah. Begitu dia terpapar PMK di lockdown gabisa keluar. Artinya akan terjadi masalah itu petani tidak bisa menjual ternaknya, nah ini jadi masalah disamping kematian,” urai dia. Sebelumnya diketahui, Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mengganti hewan ternak khususnya sapi milik peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimusnahkan karena terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers Kamis (23/6/2022). "Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM yaitu sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Airlangga.