Aplikasi bagi setiap pembeli Pertalite dan Solar dapat menimbulkan antrean panjang di SPBUhttps://news.okezone.com/read/2022/06/28/337/2619977/partai-perindo-beli-pertalite-pakai-aplikasi-berpotensi-kontraproduktifidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/28/337/2619977/partai-perindo-beli-pertalite-pakai-aplikasi-berpotensi-kontraproduktifhttps://news.okezone.com/read/2022/06/28/337/2619977/partai-perindo-beli-pertalite-pakai-aplikasi-berpotensi-kontraproduktifSelasa 28 Juni 2022 20:12 WIBNur KhabibiYerry Tawalujan/ Foto: Perindohttps://img.okezone.com/content/2022/06/28/337/2619977/partai-perindo-beli-pertalite-pakai-aplikasi-berpotensi-kontraproduktif-2g09BwFBwX.jpgJAKARTA - Rencana pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil dan berpotensi kontraproduktif.  BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat Lion Air Mahal, Begini Penjelasan Manajemen Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan, memandang, syarat menunjukkan aplikasi bagi setiap pembeli Pertalite dan Solar dapat menimbulkan antrean panjang di SPBU. Apalagi jika SPBU tersebut terletak di daerah pedalaman yang tidak terjangkau sinyal telepon selular HP. "Selain waktu antre menjadi lebih panjang, pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi umumnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Belum tentu semua memiliki handphone yang dapat mengakses aplikasi,” kata Yerry di Jakarta, Selasa (28/6/2022).  BACA JUGA:Simak Ya! Ini Daerah yang Beli BBM Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina memastikan ujicoba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina dimulai pada 1 Juli 2022. Partai Perindo, lanjut Yerry, mengusulkan solusi untuk pembatasan pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi yaitu dengan melakukan klasifikasi jenis kendaraan. Pertalite dan Solar bersubsidi dikhususkan untuk sepeda motor di bawah 125 CC, kendaraan angkutan penumpang, truk pengangkut bahan pangan, dan mobil pribadi di bawah 1.200 CC.  BACA JUGA:Beli Pertalite dan Solar Wajib Pakai Aplikasi, Bikin Ribet? “Di luar itu, dilarang membeli Pertalite dan Solar subsidi,” kata Yerry. Dia juga mengingatkan, pengaturan sesederhana apapun pasti membutuhkan implementasi yang baik dan penegakan hukum. Karena itu, kebijakan harus disosialisasikan secara massif dengan bahasa yang sederhana untuk memastikan tujuan akhir tercapai.JAKARTA - Rencana pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil dan berpotensi kontraproduktif.  BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat Lion Air Mahal, Begini Penjelasan Manajemen Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan, memandang, syarat menunjukkan aplikasi bagi setiap pembeli Pertalite dan Solar dapat menimbulkan antrean panjang di SPBU. Apalagi jika SPBU tersebut terletak di daerah pedalaman yang tidak terjangkau sinyal telepon selular HP. "Selain waktu antre menjadi lebih panjang, pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi umumnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Belum tentu semua memiliki handphone yang dapat mengakses aplikasi,” kata Yerry di Jakarta, Selasa (28/6/2022).  BACA JUGA:Simak Ya! Ini Daerah yang Beli BBM Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina memastikan ujicoba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina dimulai pada 1 Juli 2022. Partai Perindo, lanjut Yerry, mengusulkan solusi untuk pembatasan pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi yaitu dengan melakukan klasifikasi jenis kendaraan. Pertalite dan Solar bersubsidi dikhususkan untuk sepeda motor di bawah 125 CC, kendaraan angkutan penumpang, truk pengangkut bahan pangan, dan mobil pribadi di bawah 1.200 CC.  BACA JUGA:Beli Pertalite dan Solar Wajib Pakai Aplikasi, Bikin Ribet? “Di luar itu, dilarang membeli Pertalite dan Solar subsidi,” kata Yerry. Dia juga mengingatkan, pengaturan sesederhana apapun pasti membutuhkan implementasi yang baik dan penegakan hukum. Karena itu, kebijakan harus disosialisasikan secara massif dengan bahasa yang sederhana untuk memastikan tujuan akhir tercapai.