Ma’ruf Amin mengatakan saat ini baru 11% dari 508 Kabupaten Kota di Indonesia yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).https://news.okezone.com/read/2022/06/29/337/2619990/wapres-ma-ruf-amin-baru-11-kabupaten-kota-miliki-mal-pelayanan-publikidhttps://news.okezone.com/read/2022/06/29/337/2619990/wapres-ma-ruf-amin-baru-11-kabupaten-kota-miliki-mal-pelayanan-publikhttps://news.okezone.com/read/2022/06/29/337/2619990/wapres-ma-ruf-amin-baru-11-kabupaten-kota-miliki-mal-pelayanan-publikRabu 29 Juni 2022 00:05 WIBBinti MufaridaWakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)https://img.okezone.com/content/2022/06/28/337/2619990/wapres-ma-ruf-amin-baru-11-kabupaten-kota-miliki-mal-pelayanan-publik-9fRj9pN606.jpegJAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan saat ini baru 11% dari 508 Kabupaten Kota di Indonesia yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Padahal, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara, sejak kelahirannya sampai kematiannya. “Laporan yang saya terima, sampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11% dari 508 Kabupaten/Kota di Indonesia,” kata Wapres di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022). Selain itu, kata Wapres, penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP. “Sehingga daerah-daerah yang berada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP,” katanya. BACA JUGA:Wapres Maruf Amin: Banyak Hewan yang Terjangkit PMK Sudah Berhasil Sembuh “Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada tiap daerah,” tegas Wapres. Mal Pelayanan Publik, kata Wapres diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. “Oleh karena itu, MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.” Wapres mengatakan pada tahun 2024, pemerintah telah mencanangkan target 100% MPP sudah terbangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. “MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP Digital,” katanya. “Saya optimis kita dapat mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut apabila Kepala Daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, dan Pimpinan Kementerian Lembaga Pusat memberikan dukungannya,” paparnya.JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan saat ini baru 11% dari 508 Kabupaten Kota di Indonesia yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Padahal, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara, sejak kelahirannya sampai kematiannya. “Laporan yang saya terima, sampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11% dari 508 Kabupaten/Kota di Indonesia,” kata Wapres di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022). Selain itu, kata Wapres, penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP. “Sehingga daerah-daerah yang berada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP,” katanya. BACA JUGA:Wapres Maruf Amin: Banyak Hewan yang Terjangkit PMK Sudah Berhasil Sembuh “Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada tiap daerah,” tegas Wapres. Mal Pelayanan Publik, kata Wapres diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. “Oleh karena itu, MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.” Wapres mengatakan pada tahun 2024, pemerintah telah mencanangkan target 100% MPP sudah terbangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. “MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP Digital,” katanya. “Saya optimis kita dapat mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut apabila Kepala Daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, dan Pimpinan Kementerian Lembaga Pusat memberikan dukungannya,” paparnya.