Diketahui, tiga provinsi DOB di Papua telah disetujui yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan     https://news.okezone.com/read/2022/07/01/337/2621845/wapres-komitmen-pemimpin-dob-utamakan-orang-asli-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2022/07/01/337/2621845/wapres-komitmen-pemimpin-dob-utamakan-orang-asli-papuahttps://news.okezone.com/read/2022/07/01/337/2621845/wapres-komitmen-pemimpin-dob-utamakan-orang-asli-papuaJum'at 01 Juli 2022 15:09 WIBBinti MufaridaWakil Presiden Maruf Amin/ Foto: Setwapreshttps://img.okezone.com/content/2022/07/01/337/2621845/wapres-komitmen-pemimpin-dob-utamakan-orang-asli-papua-Mv16KStFf3.jpg JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen pimpinan Daerah Otonomi Baru (DOB) mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Diketahui, kini tiga provinsi DOB di Papua telah disetujui yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.  BACA JUGA:Tjahjo Kumolo Meninggal, Jusuf Kalla Melayat ke Rumah Duka “Kita komitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan itu memang kita utamakan adalah orang asli Papua,” tegas Wapres dikutip dari keterangan persnya, Jumat (1/7/2022). Wapres menegaskan dengan pemekaran di Papua ini semata-mata untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat Papua.  BACA JUGA:Miris, Pemuda Ini Nekat Pasang Cincin di Batang Kemaluannya hingga Berakhir Pilu “Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi dengan koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat. Ini tujuannya lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka mensejahterakan,” kata Wapres. “Kalau pelayanannya itu terlampau jauh seperti hanya satu provinsi, itu kurang terlayani dengan baik,” tambahnya. Wapres mengatakan pengesahan DOB Papua ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak bahkan tokoh-tokoh Papua.  BACA JUGA:Kematian 50 Migran di Truk Trailer Texas, Tersangka Sopir Truk Diduga Konsumsi Narkoba “Karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum, sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua bahkan sudah banyak, Gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya,” katanya. Meskipun, kata Wapres, masih ada satu atau dua pihak yang tidak setuju dengan adanya pemekaran di Papua ini. “Bahwa ya masih ada satu dua pihak, saya kira itu tidak mencerminkan mayoritas. Bahwa ada, iya.”  BACA JUGA:Menpan RB Tjahjo Kumolo Wafat, Dibawa dengan Peti Jenazah Berwarna Putih “Tapi menurut hasil penelitian, bahwa hasil berbagai penelitian di daerah (Papua) bahwa mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani lebih cepat, lebih baik. Upaya kita, pemerintah tentu akan melakukan sosialisasi, dialog bersama mereka dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” papar Wapres. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen pimpinan Daerah Otonomi Baru (DOB) mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Diketahui, kini tiga provinsi DOB di Papua telah disetujui yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.  BACA JUGA:Tjahjo Kumolo Meninggal, Jusuf Kalla Melayat ke Rumah Duka “Kita komitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan itu memang kita utamakan adalah orang asli Papua,” tegas Wapres dikutip dari keterangan persnya, Jumat (1/7/2022). Wapres menegaskan dengan pemekaran di Papua ini semata-mata untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat Papua.  BACA JUGA:Miris, Pemuda Ini Nekat Pasang Cincin di Batang Kemaluannya hingga Berakhir Pilu “Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi dengan koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat. Ini tujuannya lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka mensejahterakan,” kata Wapres. “Kalau pelayanannya itu terlampau jauh seperti hanya satu provinsi, itu kurang terlayani dengan baik,” tambahnya. Wapres mengatakan pengesahan DOB Papua ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak bahkan tokoh-tokoh Papua.  BACA JUGA:Kematian 50 Migran di Truk Trailer Texas, Tersangka Sopir Truk Diduga Konsumsi Narkoba “Karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum, sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua bahkan sudah banyak, Gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya,” katanya. Meskipun, kata Wapres, masih ada satu atau dua pihak yang tidak setuju dengan adanya pemekaran di Papua ini. “Bahwa ya masih ada satu dua pihak, saya kira itu tidak mencerminkan mayoritas. Bahwa ada, iya.”  BACA JUGA:Menpan RB Tjahjo Kumolo Wafat, Dibawa dengan Peti Jenazah Berwarna Putih “Tapi menurut hasil penelitian, bahwa hasil berbagai penelitian di daerah (Papua) bahwa mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani lebih cepat, lebih baik. Upaya kita, pemerintah tentu akan melakukan sosialisasi, dialog bersama mereka dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” papar Wapres.