Seharusnya, Ibnu Khajar diperiksa lagi untuk kelima kalinya berturut-turut pada hari inihttps://news.okezone.com/read/2022/07/14/337/2629531/tak-enak-badan-bareskrim-jadwal-ulang-pemeriksaan-presiden-act-ibnu-khajaridhttps://news.okezone.com/read/2022/07/14/337/2629531/tak-enak-badan-bareskrim-jadwal-ulang-pemeriksaan-presiden-act-ibnu-khajarhttps://news.okezone.com/read/2022/07/14/337/2629531/tak-enak-badan-bareskrim-jadwal-ulang-pemeriksaan-presiden-act-ibnu-khajarKamis 14 Juli 2022 14:40 WIBPuteranegara BatubaraIlustrasi/ Foto: MNC portalhttps://img.okezone.com/content/2022/07/14/337/2629531/tak-enak-badan-bareskrim-jadwal-ulang-pemeriksaan-presiden-act-ibnu-khajar-chdTiRk07c.jpg JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) menjadwal ulang pemeriksaan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar terkait kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana. Seharusnya, Ibnu Khajar diperiksa lagi untuk kelima kalinya berturut-turut pada hari ini.  BACA JUGA:Hebat, Napi Penghuni Lapas Terpadat di Indonesia Produksi 200 Roti Per hari "Reschedule (permintaan dari Ibnu Khajar)," kata Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022). Andri menyebut, kemungkinan Ibnu Khajar meminta dijadwal ulang lantaran kondisi tubuh yang kurang memungkinkan. Sehingga, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dilakukan pada esok hari.  BACA JUGA:Beraksi Lagi, Residivis Spesialis Curanmor Ini Kembali Dijebloskan ke Penjara "Mungkin tidak enak badan jadi minta reschedule besok," ujar Andri. Bareskrim mengusut dugaan penyalahgunaan dana bantuan kompensasi untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018. Pasalnya, Boeing menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial. Semula, dana diperuntukkan untuk membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban. Sebagai kompensasi tragedi kecelakaan, Boeing memberikan dua santunan, yakni uang tunai kepada para ahli waris masing-masing sebesar US$144.500 atau sebesar Rp2,06 miliar, dan bantuan non tunai dalam bentuk CSR.  BACA JUGA:Citayam Fashion Week, Simak Sisi Negatif dan Positif Bagi Jakarta Namun dana yang diberikan diduga dikelola dengan tidak transparan dan menyimpang. Beberapa di antaranya, kata polisi, digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi organisasi filantropi itu. Dalam mengusut kasus ini, polisi mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) menjadwal ulang pemeriksaan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar terkait kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana. Seharusnya, Ibnu Khajar diperiksa lagi untuk kelima kalinya berturut-turut pada hari ini.  BACA JUGA:Hebat, Napi Penghuni Lapas Terpadat di Indonesia Produksi 200 Roti Per hari "Reschedule (permintaan dari Ibnu Khajar)," kata Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022). Andri menyebut, kemungkinan Ibnu Khajar meminta dijadwal ulang lantaran kondisi tubuh yang kurang memungkinkan. Sehingga, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dilakukan pada esok hari.  BACA JUGA:Beraksi Lagi, Residivis Spesialis Curanmor Ini Kembali Dijebloskan ke Penjara "Mungkin tidak enak badan jadi minta reschedule besok," ujar Andri. Bareskrim mengusut dugaan penyalahgunaan dana bantuan kompensasi untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018. Pasalnya, Boeing menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial. Semula, dana diperuntukkan untuk membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban. Sebagai kompensasi tragedi kecelakaan, Boeing memberikan dua santunan, yakni uang tunai kepada para ahli waris masing-masing sebesar US$144.500 atau sebesar Rp2,06 miliar, dan bantuan non tunai dalam bentuk CSR.  BACA JUGA:Citayam Fashion Week, Simak Sisi Negatif dan Positif Bagi Jakarta Namun dana yang diberikan diduga dikelola dengan tidak transparan dan menyimpang. Beberapa di antaranya, kata polisi, digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi organisasi filantropi itu. Dalam mengusut kasus ini, polisi mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.