Dokumen itu disita dari tangan Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance, Yenie Rahardja.https://news.okezone.com/read/2022/07/20/337/2633021/usut-proyek-fiktif-kpk-sita-dokumen-keuangan-dari-pejabat-perusahaan-asuransiidhttps://news.okezone.com/read/2022/07/20/337/2633021/usut-proyek-fiktif-kpk-sita-dokumen-keuangan-dari-pejabat-perusahaan-asuransihttps://news.okezone.com/read/2022/07/20/337/2633021/usut-proyek-fiktif-kpk-sita-dokumen-keuangan-dari-pejabat-perusahaan-asuransiRabu 20 Juli 2022 14:14 WIBArie Dwi SatrioPlt Jubir KPK Ali Fikri (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2022/07/20/337/2633021/usut-proyek-fiktif-kpk-sita-dokumen-keuangan-dari-pejabat-perusahaan-asuransi-VraVlGNbWX.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen keuangan yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (AMKA). Dokumen itu disita dari tangan Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance, Yenie Rahardja. KPK menyita dokumen keuangan saat memeriksa Yenie Rahardja pada Selasa, 19 Juli 2022, kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga mengonfirmasi Yenie soal aliran uang korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya. Yenie diduga mengetahui aliran uang itu. "Yenie Rahardja (Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assirance), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pendalaman dugaan adanya aliran sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini. Selain itu, dilakukan penyitaan beberapa dokumen keuangan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (20/7/2022). BACA JUGA:Korupsi Dana Covid-19, Kadinkes Padangsidimpuan Ditahan  Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus baru yang berkaitan dengan proyek fiktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diduga, ada kerugian keuangan negara yang cukup besar terkait proyek fiktif di BUMN tersebut. Korupsi proyek fiktif tersebut diduga terjadi di PT Amarta Karya (AMKA) pada tahun 2018-2020. PT Amarta Karya (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," ujar Ali. BACA JUGA:Dipanggil KPK Terkait Korupsi Bupati Mamberamo Tengah, Brigita Manohara Absen  "Modus operandi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," imbuhnya. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka sejalan dengan proses penyidikan perkara ini. Kendati demikian, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka serta konstruksi utuh perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. Hal itu, sesuai dengan kebijakan baru pimpinan KPK.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen keuangan yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (AMKA). Dokumen itu disita dari tangan Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance, Yenie Rahardja. KPK menyita dokumen keuangan saat memeriksa Yenie Rahardja pada Selasa, 19 Juli 2022, kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga mengonfirmasi Yenie soal aliran uang korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya. Yenie diduga mengetahui aliran uang itu. "Yenie Rahardja (Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assirance), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pendalaman dugaan adanya aliran sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini. Selain itu, dilakukan penyitaan beberapa dokumen keuangan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (20/7/2022). BACA JUGA:Korupsi Dana Covid-19, Kadinkes Padangsidimpuan Ditahan  Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus baru yang berkaitan dengan proyek fiktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diduga, ada kerugian keuangan negara yang cukup besar terkait proyek fiktif di BUMN tersebut. Korupsi proyek fiktif tersebut diduga terjadi di PT Amarta Karya (AMKA) pada tahun 2018-2020. PT Amarta Karya (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," ujar Ali. BACA JUGA:Dipanggil KPK Terkait Korupsi Bupati Mamberamo Tengah, Brigita Manohara Absen  "Modus operandi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," imbuhnya. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka sejalan dengan proses penyidikan perkara ini. Kendati demikian, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka serta konstruksi utuh perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. Hal itu, sesuai dengan kebijakan baru pimpinan KPK.