Aparat keamanan di Papua telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dengan mengedepankan pendekatan profesional dan proporsional.https://news.okezone.com/read/2022/07/21/337/2634027/pendekatan-humanis-ke-kkb-moeldoko-tahanan-politik-mereka-sudah-kita-bebaskanidhttps://news.okezone.com/read/2022/07/21/337/2634027/pendekatan-humanis-ke-kkb-moeldoko-tahanan-politik-mereka-sudah-kita-bebaskanhttps://news.okezone.com/read/2022/07/21/337/2634027/pendekatan-humanis-ke-kkb-moeldoko-tahanan-politik-mereka-sudah-kita-bebaskanKamis 21 Juli 2022 19:35 WIBMartin RonaldoKSP Moeldoko (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/07/21/337/2634027/pendekatan-humanis-ke-kkb-moeldoko-tahanan-politik-mereka-sudah-kita-bebaskan-yqYeJqijNB.jpgJAKARTA - Pemerintah membantah tidak adanya upaya jalan pendekatan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua untuk mengakhiri kasus penembakan dan pembunuhan. Terutama penyerangan  terhadap warga sipil dan karyawan swasta serta anggota TNI. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan TNI, Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui TNI-Polri selalu mengedepankan asas kepentingan bangsa untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Papua. "Langkah-langkah kesejahteraan sudah diberikan, langkah pembebasan waktu itu para yang katanya tahanan politik dibebaskan para tahanan itu," katanya kepada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022). BACA JUGA:Mahfud MD: Musuh Kita Bukan Orang Papua, tapi KKB!  Moeldoko menambahkan, aparat keamanan di Papua telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dengan mengedepankan pendekatan profesional dan proporsional. "Bagaimana langkah taktisnya tentu komandan lapangan yang lebih tahu, tapi setidaknya yang harus dipegang profesional dan proporsional," ujarnya. Pihaknya pun meminta agar TNI tidak terprovokasi atas kejadian yang terjadi saat ini yang nantinya dapat merugikan institusi TNI. "Jadi, tetap kerja sesuai SOP, tetapi karena ada kejadian yang perlu direspons sungguh-sungguh karena masyarakat jadi korban saya sangat prihatin," ujarnya.  Apalagi, ia menegaskan peran antara Polri dan TNI sudah dijabarkan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga para anggota yang berada di bawah harus menaati SOP yang berlaku. "Karena ini masih pada tahapan kriminal, maka kepolisian yang ada di depan, TNI bersifat backup kecuali pengamanan perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu sepenuhnya tugas TNI," ujarnya. Pemerintah menjelaskan, tidak akan menambah pasukan di Daerah Otonomi Baru. "Belum dipikirkan, DOB adalah langkah administrasi yang segera diselesaikan," katanya. JAKARTA - Pemerintah membantah tidak adanya upaya jalan pendekatan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua untuk mengakhiri kasus penembakan dan pembunuhan. Terutama penyerangan  terhadap warga sipil dan karyawan swasta serta anggota TNI. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan TNI, Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui TNI-Polri selalu mengedepankan asas kepentingan bangsa untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Papua. "Langkah-langkah kesejahteraan sudah diberikan, langkah pembebasan waktu itu para yang katanya tahanan politik dibebaskan para tahanan itu," katanya kepada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022). BACA JUGA:Mahfud MD: Musuh Kita Bukan Orang Papua, tapi KKB!  Moeldoko menambahkan, aparat keamanan di Papua telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dengan mengedepankan pendekatan profesional dan proporsional. "Bagaimana langkah taktisnya tentu komandan lapangan yang lebih tahu, tapi setidaknya yang harus dipegang profesional dan proporsional," ujarnya. Pihaknya pun meminta agar TNI tidak terprovokasi atas kejadian yang terjadi saat ini yang nantinya dapat merugikan institusi TNI. "Jadi, tetap kerja sesuai SOP, tetapi karena ada kejadian yang perlu direspons sungguh-sungguh karena masyarakat jadi korban saya sangat prihatin," ujarnya.  Apalagi, ia menegaskan peran antara Polri dan TNI sudah dijabarkan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga para anggota yang berada di bawah harus menaati SOP yang berlaku. "Karena ini masih pada tahapan kriminal, maka kepolisian yang ada di depan, TNI bersifat backup kecuali pengamanan perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu sepenuhnya tugas TNI," ujarnya. Pemerintah menjelaskan, tidak akan menambah pasukan di Daerah Otonomi Baru. "Belum dipikirkan, DOB adalah langkah administrasi yang segera diselesaikan," katanya.