Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyebutkan ada 12 provinsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stuntinghttps://news.okezone.com/read/2022/08/04/337/2641963/12-provinsi-ini-jadi-prioritas-pemerintah-untuk-tangani-masalah-stuntingidhttps://news.okezone.com/read/2022/08/04/337/2641963/12-provinsi-ini-jadi-prioritas-pemerintah-untuk-tangani-masalah-stuntinghttps://news.okezone.com/read/2022/08/04/337/2641963/12-provinsi-ini-jadi-prioritas-pemerintah-untuk-tangani-masalah-stuntingKamis 04 Agustus 2022 14:05 WIBCarlos Roy FajartaWakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)https://img.okezone.com/content/2022/08/04/337/2641963/12-provinsi-ini-jadi-prioritas-pemerintah-untuk-tangani-masalah-stunting-gb6AlBD90F.jpgJAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyebutkan ada 12 provinsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stunting (gizi buruk) demi menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/8/2022). Adapun 7 provinsi dengan prevalensi Stunting tertinggi disebutkan Wapres yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Sedangkan 5 provinsi dengan balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. BACA JUGA:Turunkan Stunting, Menko PMK: Perlu Ada Pendamping Khusus sejak Dini "Pemerintah menargetkan prevalensi Stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan Stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," ujar Ma'ruf Amin. Pada 5 Agustus 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan sebagai dasar hukum pelaksanaan program percepatan. BKKBN juga telah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting sebagai turunan Perpres. "Fokus percepatan penurunan stunting pada 7 provinsi dengan prevalensi Stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak sesuai dengan amanat bapak Presiden dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas," terang Ma'ruf Amin. Intervensi di 12 provinsi tersebut kata Wapres akan menyasar lebih dari 60 persen anak Balita yang ada di daerah tersebut. "Dalam rapat ini saya sebagai ketua pengarah tim percepatan penurunan stunting pusat mengundang 12 gubernur dari Provinsi tersebut untuk membahas sekaligus memberikan arahan terkait penurunan stunting," kata Ma'ruf Amin. JAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyebutkan ada 12 provinsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stunting (gizi buruk) demi menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/8/2022). Adapun 7 provinsi dengan prevalensi Stunting tertinggi disebutkan Wapres yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Sedangkan 5 provinsi dengan balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. BACA JUGA:Turunkan Stunting, Menko PMK: Perlu Ada Pendamping Khusus sejak Dini "Pemerintah menargetkan prevalensi Stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan Stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," ujar Ma'ruf Amin. Pada 5 Agustus 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan sebagai dasar hukum pelaksanaan program percepatan. BKKBN juga telah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting sebagai turunan Perpres. "Fokus percepatan penurunan stunting pada 7 provinsi dengan prevalensi Stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak sesuai dengan amanat bapak Presiden dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas," terang Ma'ruf Amin. Intervensi di 12 provinsi tersebut kata Wapres akan menyasar lebih dari 60 persen anak Balita yang ada di daerah tersebut. "Dalam rapat ini saya sebagai ketua pengarah tim percepatan penurunan stunting pusat mengundang 12 gubernur dari Provinsi tersebut untuk membahas sekaligus memberikan arahan terkait penurunan stunting," kata Ma'ruf Amin.