Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menginginkan keadilan menggunakan prinsip fair trial bagi Bharada E.https://news.okezone.com/read/2022/08/06/337/2643112/komnas-ham-inginkan-keadilan-dengan-prinsip-fair-trial-untuk-bharada-e-apa-ituidhttps://news.okezone.com/read/2022/08/06/337/2643112/komnas-ham-inginkan-keadilan-dengan-prinsip-fair-trial-untuk-bharada-e-apa-ituhttps://news.okezone.com/read/2022/08/06/337/2643112/komnas-ham-inginkan-keadilan-dengan-prinsip-fair-trial-untuk-bharada-e-apa-ituSabtu 06 Agustus 2022 14:22 WIBWidya MichellaBharada E (Foto MPI)https://img.okezone.com/content/2022/08/06/337/2643112/komnas-ham-inginkan-keadilan-dengan-prinsip-fair-trial-untuk-bharada-e-apa-itu-mTWi0jrL16.jpgJAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menginginkan keadilan menggunakan prinsip fair trial bagi Bharada E. Hal ini dikarenakan bukti Bharada E sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J belum sepenuhnya terkonfirmasi. "(Bharada E) sudah tersangka. Dan itu hak penyidik untuk menetapkan dia sebagai tersangka, Komnas HAM menghormati langkah itu, itu sepenuhnya wewenang penyidik," kata Ahmad kepada wartawan, Sabtu,(06/08/2022). "Namun, kami ingin prinsip FAIR TRIAL berlangsung di dalam proses hukum termasuk kepada tersangka Bharada E,"ujar dia. BACA JUGA:Komnas HAM: Ada Upaya Agar Bharada E Tanggung Sendiri Kasus Tewasnya Brigadir J Dia bahkan meminta kepada pihak penyidik agar membuka semua barang bukti yang ada agar dapat memastikan apakah Bharada E menjadi tersangka kasus penembakan tersebut. "Untuk itu buka semua barang bukti yang ada, CCTV di lokasi TKP, alat komunikasi semua orang yang ada di situ sehingga bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh Bharada E itu melakukan tindak pidana pembunuhan atas Joshua," ujarnya. Menurutnya jika benar, Taufan mempertanyakan dugaan lainnya seperti apakah tidak dimungkinkan adanya pelaku lain baik yang setara dengan Bharada E. Bahkan ada pelaku lain yang di atas Bharada E dengan memberikan perintah. Dirinya menilai semua itu harus dapat dibuka dengan sejujur-jujurnya. Hal ini agar prinsip Fair Trial yang merupakan isu hak asasi manusia benar-benar terjadi dilakukan. "Itu salah satu concern Komnas HAM terhadap apa yang kami sebut sebagai issu hak asasi manusia yakni issu access to justice,"tuturnya. "Sebaliknya langkah ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya apa yang disebut sebagai peradilan yang sesat karena menghukum orang yang tidak bersalah atau menghukum orang bersalah tapi tidak sesuai dengan proporsi kesalahannya,"ujar dia. JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menginginkan keadilan menggunakan prinsip fair trial bagi Bharada E. Hal ini dikarenakan bukti Bharada E sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J belum sepenuhnya terkonfirmasi. "(Bharada E) sudah tersangka. Dan itu hak penyidik untuk menetapkan dia sebagai tersangka, Komnas HAM menghormati langkah itu, itu sepenuhnya wewenang penyidik," kata Ahmad kepada wartawan, Sabtu,(06/08/2022). "Namun, kami ingin prinsip FAIR TRIAL berlangsung di dalam proses hukum termasuk kepada tersangka Bharada E,"ujar dia. BACA JUGA:Komnas HAM: Ada Upaya Agar Bharada E Tanggung Sendiri Kasus Tewasnya Brigadir J Dia bahkan meminta kepada pihak penyidik agar membuka semua barang bukti yang ada agar dapat memastikan apakah Bharada E menjadi tersangka kasus penembakan tersebut. "Untuk itu buka semua barang bukti yang ada, CCTV di lokasi TKP, alat komunikasi semua orang yang ada di situ sehingga bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh Bharada E itu melakukan tindak pidana pembunuhan atas Joshua," ujarnya. Menurutnya jika benar, Taufan mempertanyakan dugaan lainnya seperti apakah tidak dimungkinkan adanya pelaku lain baik yang setara dengan Bharada E. Bahkan ada pelaku lain yang di atas Bharada E dengan memberikan perintah. Dirinya menilai semua itu harus dapat dibuka dengan sejujur-jujurnya. Hal ini agar prinsip Fair Trial yang merupakan isu hak asasi manusia benar-benar terjadi dilakukan. "Itu salah satu concern Komnas HAM terhadap apa yang kami sebut sebagai issu hak asasi manusia yakni issu access to justice,"tuturnya. "Sebaliknya langkah ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya apa yang disebut sebagai peradilan yang sesat karena menghukum orang yang tidak bersalah atau menghukum orang bersalah tapi tidak sesuai dengan proporsi kesalahannya,"ujar dia.