LPSK menyatakan setidaknya ada empat tantangan dan dinamika yang dihadapi selama menangani kasus kekerasan seksual.https://news.okezone.com/read/2022/09/09/337/2664382/ini-4-tantangan-lpsk-dalam-menangani-kasus-kekerasan-seksualidhttps://news.okezone.com/read/2022/09/09/337/2664382/ini-4-tantangan-lpsk-dalam-menangani-kasus-kekerasan-seksualhttps://news.okezone.com/read/2022/09/09/337/2664382/ini-4-tantangan-lpsk-dalam-menangani-kasus-kekerasan-seksualJum'at 09 September 2022 17:14 WIBNadilla SyabriyaIlustrasi. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/09/09/337/2664382/ini-4-tantangan-lpsk-dalam-menangani-kasus-kekerasan-seksual-iJOgyMLqEb.jpgJAKARTA – LPSK menyatakan setidaknya ada empat tantangan dan dinamika yang dihadapi selama menangani kasus kekerasan seksual. Berdasarkan laporan LPSK tahun 2021, berikut 4 tantangan tersebut.  BACA JUGA:LPSK: Kekerasan Seksual pada Anak Rentan Terjadi di Rumah Tempat Tinggal BACA JUGA:LPSK Nilai Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Brigadir J Janggal, Ini Sebabnya 1. Peristiwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelanggaran pidana, melainkan menjadi permasalahan sosial. Penanganan perkara TPKS tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, melainkan perlu pendekatan dan perhatian dari sisi sosial, khususnya dari pemerintah daerah. 2. Sebagian besar korban kekerasan seksual belum mendapat akses penghentian kehamilan sebagaimana diatur dalam PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ini berdampak panjang bagi korban karena harus membesarkan anak hasil tindak pidana. Diperlukan adanya dukungan berbagai pihak terhadap pemenuhan kebutuhan korban seperti bantuan medis, administrasi kependudukan, pendampingan psikologi, dan penguatan ekonomi. 3. Dalam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, masih ditemukan adanya intimidasi dari pihak lembaga pendidikan terhadap korban. Korban diintimidasi agar berdamai dengan pelaku dan tidak meneruskan perkara melalui proses hukum. Diperlukan adanya sistem dan dukungan terhadap hak korban sehingga pihak lembaga pendidikan dapat mendukung proses hukum secara maksimal untuk membantu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual. 4. Masih minimnya pelaksanaan putusan restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Banyak pelaku yang menyatakan tidak mampu membayar restitusi terhadap korban dan memilih menjalankan pidana pengganti. Begitu pula perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait hak restitusi korban pada APH.Adapun beberapa kasus yang telah ditangani LPSK yaitu sebagai berikut: 1. Perkara Pencabulan terhadap Anak di Manokwari APR adalah korban pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh FR, yang merupakan guru korban di pesantren. Peristiwa pencabulan terjadi secara berulang sejak 2019-2020. Pelaku mencabuli korban pada dini hari maupun siang ketika suasana sepi. Pelaku membangunkan korban kemudian dibawa keluar kamar dengan kondisi mata ditutup dengan kain. Pelaku mencabuli korban dengan cara memegang alat kelamin korban dan meminta korban melakukan oral kepada pelaku. LPSK berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenag Manokwari terkait kebutuhan psikososial korban berupa pendidikan, yaitu dapat mengikuti proses ujian tengah semester meskipun korban sudah tertinggal beberapa materi pelajaran. Hasil dari koordinasi tersebut, korban difasilitasi untuk mengikuti ujian dan dibantu untuk pengurusan kepindahan korban dari sekolah sebelumnya (tempat kekerasan seksual terjadi) ke sekolah yang lebih dekat dengan kediaman korban. Perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp.500.000.000,00 subsider enam bulan serta membayar restitusi sebesar Rp.38.500.000,00 Apabila melampaui 30 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka pengadilan memerintahkan kepada JPU untuk menyita barang-barang milik terdakwa untuk dilelang dan selanjutnya dipergunakan untuk membayar restitusi. Jika terdakwa tetap tidak mampu membayar, diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan. 2. Perkara perkosaan di Gunung Kidul M merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangganya hingga hamil. Peristiwa tersebut terjadi sejak 2017 - 2019. Korban hanya mengingat kejadian pertama pemerkosaan yang dialaminya pada malam hari, ketika ia pulang dari rumah tetangganya yang sedang hajatan. Pelaku menyetubuhi korban dengan disertai kekerasan secara fisik sehingga korban tidak berani melawan. Kekerasan seksual terungkap setelah pihak keluarga mengetahui korban hamil. Terlindung mendapatkan program perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. LPSK berkoordinasi dengan Jaksa dan Majelis Hakim terkait tindak lanjut permohonan restitusi yang diajukan oleh korban. Dalam mendampingi korban selama proses hukum, LPSK bekerjasama dengan penerjemah. Pada saat sidang dengan agenda keterangan saksi korban, LPSK berkoordinasi dengan Jaksa dan Hakim, meminta agar terlindung diperkenankan untuk memberikan keterangan dengan memperagakan peristiwa yang dialaminya dengan dibantu oleh penerjemah dan alat peraga. Perkara mana pelaku tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap, di dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan membayar restitusi sebesar Rp.12.230.000,00. 3. Perkara Persetubuhan terhadap Anak di Bali NPS merupakan anak yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sejak kelas 4 SD hingga kelas 3 SMA. Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban hampir setiap hari, saat ibu korban (istri pelaku) sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan anak keempatnya. Pelaku mengancam dengan senjata tajam jika korban menolak untuk bersetubuh dengan pelaku. Terlindung mendapatkan program perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan rehabilitasi psikologis, dan psikososial berupa pendidikan. Penyidikan perkara dihentikan (SP3) karena pelaku meninggal dunia (bunuh diri) sebelum dilakukan penahanan. Korban dikucilkan dan ditekan pihak keluarga, khususnya keluarga ayah korban karena telah melaporkan ayah kandungnya ke pihak Kepolisian sehingga pelaku bunuh diri. 4. Upaya Pengambilan Kesepakatan Bersama pada Perkara Pencabulan terhadap Anak di Jakarta HR merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh ketiga temannya yang masih berusia 7 tahun dan 10 tahun. Para pelaku mencabuli korban pada saat mereka sedang bermain. Karena para pelaku masih berusia anak, maka ditempuh upaya pengambilan kesepakatan bersama dalam perkara tersebut. LPSK memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan rehabilitasi psikologis dan fasilitasi restitusi. Atas permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, LPSK berkoordinasi dengan keluarga para pelaku. Hasilnya, disepakati oleh para pihak bahwa para pelaku akan memberikan restitusi kepada korban dengan total Rp10.000.000,00 dari restitusi yang diajukan korban sebesar Rp.26.085.000,00. Kesepakatan lainnya, restitusi terhadap korban akan diberikan dengan cara dicicil, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua para pelaku.JAKARTA – LPSK menyatakan setidaknya ada empat tantangan dan dinamika yang dihadapi selama menangani kasus kekerasan seksual. Berdasarkan laporan LPSK tahun 2021, berikut 4 tantangan tersebut.  BACA JUGA:LPSK: Kekerasan Seksual pada Anak Rentan Terjadi di Rumah Tempat Tinggal BACA JUGA:LPSK Nilai Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Brigadir J Janggal, Ini Sebabnya 1. Peristiwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelanggaran pidana, melainkan menjadi permasalahan sosial. Penanganan perkara TPKS tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, melainkan perlu pendekatan dan perhatian dari sisi sosial, khususnya dari pemerintah daerah. 2. Sebagian besar korban kekerasan seksual belum mendapat akses penghentian kehamilan sebagaimana diatur dalam PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ini berdampak panjang bagi korban karena harus membesarkan anak hasil tindak pidana. Diperlukan adanya dukungan berbagai pihak terhadap pemenuhan kebutuhan korban seperti bantuan medis, administrasi kependudukan, pendampingan psikologi, dan penguatan ekonomi. 3. Dalam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, masih ditemukan adanya intimidasi dari pihak lembaga pendidikan terhadap korban. Korban diintimidasi agar berdamai dengan pelaku dan tidak meneruskan perkara melalui proses hukum. Diperlukan adanya sistem dan dukungan terhadap hak korban sehingga pihak lembaga pendidikan dapat mendukung proses hukum secara maksimal untuk membantu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual. 4. Masih minimnya pelaksanaan putusan restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Banyak pelaku yang menyatakan tidak mampu membayar restitusi terhadap korban dan memilih menjalankan pidana pengganti. Begitu pula perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait hak restitusi korban pada APH.Adapun beberapa kasus yang telah ditangani LPSK yaitu sebagai berikut: 1. Perkara Pencabulan terhadap Anak di Manokwari APR adalah korban pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh FR, yang merupakan guru korban di pesantren. Peristiwa pencabulan terjadi secara berulang sejak 2019-2020. Pelaku mencabuli korban pada dini hari maupun siang ketika suasana sepi. Pelaku membangunkan korban kemudian dibawa keluar kamar dengan kondisi mata ditutup dengan kain. Pelaku mencabuli korban dengan cara memegang alat kelamin korban dan meminta korban melakukan oral kepada pelaku. LPSK berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenag Manokwari terkait kebutuhan psikososial korban berupa pendidikan, yaitu dapat mengikuti proses ujian tengah semester meskipun korban sudah tertinggal beberapa materi pelajaran. Hasil dari koordinasi tersebut, korban difasilitasi untuk mengikuti ujian dan dibantu untuk pengurusan kepindahan korban dari sekolah sebelumnya (tempat kekerasan seksual terjadi) ke sekolah yang lebih dekat dengan kediaman korban. Perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp.500.000.000,00 subsider enam bulan serta membayar restitusi sebesar Rp.38.500.000,00 Apabila melampaui 30 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka pengadilan memerintahkan kepada JPU untuk menyita barang-barang milik terdakwa untuk dilelang dan selanjutnya dipergunakan untuk membayar restitusi. Jika terdakwa tetap tidak mampu membayar, diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan. 2. Perkara perkosaan di Gunung Kidul M merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangganya hingga hamil. Peristiwa tersebut terjadi sejak 2017 - 2019. Korban hanya mengingat kejadian pertama pemerkosaan yang dialaminya pada malam hari, ketika ia pulang dari rumah tetangganya yang sedang hajatan. Pelaku menyetubuhi korban dengan disertai kekerasan secara fisik sehingga korban tidak berani melawan. Kekerasan seksual terungkap setelah pihak keluarga mengetahui korban hamil. Terlindung mendapatkan program perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. LPSK berkoordinasi dengan Jaksa dan Majelis Hakim terkait tindak lanjut permohonan restitusi yang diajukan oleh korban. Dalam mendampingi korban selama proses hukum, LPSK bekerjasama dengan penerjemah. Pada saat sidang dengan agenda keterangan saksi korban, LPSK berkoordinasi dengan Jaksa dan Hakim, meminta agar terlindung diperkenankan untuk memberikan keterangan dengan memperagakan peristiwa yang dialaminya dengan dibantu oleh penerjemah dan alat peraga. Perkara mana pelaku tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap, di dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan membayar restitusi sebesar Rp.12.230.000,00. 3. Perkara Persetubuhan terhadap Anak di Bali NPS merupakan anak yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sejak kelas 4 SD hingga kelas 3 SMA. Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban hampir setiap hari, saat ibu korban (istri pelaku) sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan anak keempatnya. Pelaku mengancam dengan senjata tajam jika korban menolak untuk bersetubuh dengan pelaku. Terlindung mendapatkan program perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan rehabilitasi psikologis, dan psikososial berupa pendidikan. Penyidikan perkara dihentikan (SP3) karena pelaku meninggal dunia (bunuh diri) sebelum dilakukan penahanan. Korban dikucilkan dan ditekan pihak keluarga, khususnya keluarga ayah korban karena telah melaporkan ayah kandungnya ke pihak Kepolisian sehingga pelaku bunuh diri. 4. Upaya Pengambilan Kesepakatan Bersama pada Perkara Pencabulan terhadap Anak di Jakarta HR merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh ketiga temannya yang masih berusia 7 tahun dan 10 tahun. Para pelaku mencabuli korban pada saat mereka sedang bermain. Karena para pelaku masih berusia anak, maka ditempuh upaya pengambilan kesepakatan bersama dalam perkara tersebut. LPSK memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan rehabilitasi psikologis dan fasilitasi restitusi. Atas permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, LPSK berkoordinasi dengan keluarga para pelaku. Hasilnya, disepakati oleh para pihak bahwa para pelaku akan memberikan restitusi kepada korban dengan total Rp10.000.000,00 dari restitusi yang diajukan korban sebesar Rp.26.085.000,00. Kesepakatan lainnya, restitusi terhadap korban akan diberikan dengan cara dicicil, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua para pelaku.