Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga marwah institusi Polri. https://news.okezone.com/read/2022/09/12/337/2666114/dpr-sebut-banyak-polisi-hebat-yang-karirnya-mandek-lantaran-tak-punya-bekinganidhttps://news.okezone.com/read/2022/09/12/337/2666114/dpr-sebut-banyak-polisi-hebat-yang-karirnya-mandek-lantaran-tak-punya-bekinganhttps://news.okezone.com/read/2022/09/12/337/2666114/dpr-sebut-banyak-polisi-hebat-yang-karirnya-mandek-lantaran-tak-punya-bekinganSenin 12 September 2022 21:44 WIBKiswondariIlustrasi/ Doc: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2022/09/12/337/2666114/dpr-sebut-banyak-polisi-hebat-yang-karirnya-mandek-lantaran-tak-punya-bekingan-sjaX0GjzG0.jpg JAKARTA - Komisi III DPR mendukung komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan langsung mencopot anggota Polri yang terbukti melanggar peraturan, agar tidak menjadi penyakit yang terulang di tubuh Polri. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga marwah institusi Polri.  BACA JUGA:Beri Perlindungan untuk Atlet Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama dengan KONI “Ini adalah komitmen yang sangat baik, karena ketegasan ini akan mewujudkan polisi yang berintegritas di lapangan. Jadi semua anggota Polri harus menjadikan komitmen tadi sebagai pedoman untuk terus melayani masyarakat seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (12/9/2022).  BACA JUGA:Jalan Penghubung Cianjur-KBB Terputus, Luapan Sungai Cisadea Tutup Jalan Provinsi Sahroni juga meminta agar Polri tidak hanya mengedepankan profesionalisme tidak hanya terhadap masyarakat umum, tapi juga terhadap jajaran di institusi Polri. Karena ia melihat, banyak polisi yang bekerja baik dan hebat, tapi karirnya terhambat karena tidak punya backing (penyokong). “Komitmen profesionalisme ini juga harus berlaku ke dalam, di mana sudah bukan zamannya polisi hebat karena adanya backing. Saat ini yang dilihat adalah profesionalisme dalam bekerja. Karena banyak polisi yang bagus dan hebat, tapi terhambat kariernya karena tidak punya backing,” ujarnya. Selain itu, politisi Partai Nasdem ini meminta perhatian khusus kepolisian atas dugaan kesewenang-wenangan penangkapan seorang anggota DPRD di Langkat, Sumatera Utara oleh Kapolres Langkat. “Contoh di depan mata adalah Kapolres Langkat di Sumatera Utara yang diduga menangkap dengan sewenang-wenang anggota DPRD yang sedang bekerja di dapilnya. Ini harus diusut dan diselesaikan demi membersihkan nama institusi Polri seperti komitmen Pak Kapolri tadi,” tandas Sahroni. JAKARTA - Komisi III DPR mendukung komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan langsung mencopot anggota Polri yang terbukti melanggar peraturan, agar tidak menjadi penyakit yang terulang di tubuh Polri. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga marwah institusi Polri.  BACA JUGA:Beri Perlindungan untuk Atlet Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama dengan KONI “Ini adalah komitmen yang sangat baik, karena ketegasan ini akan mewujudkan polisi yang berintegritas di lapangan. Jadi semua anggota Polri harus menjadikan komitmen tadi sebagai pedoman untuk terus melayani masyarakat seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (12/9/2022).  BACA JUGA:Jalan Penghubung Cianjur-KBB Terputus, Luapan Sungai Cisadea Tutup Jalan Provinsi Sahroni juga meminta agar Polri tidak hanya mengedepankan profesionalisme tidak hanya terhadap masyarakat umum, tapi juga terhadap jajaran di institusi Polri. Karena ia melihat, banyak polisi yang bekerja baik dan hebat, tapi karirnya terhambat karena tidak punya backing (penyokong). “Komitmen profesionalisme ini juga harus berlaku ke dalam, di mana sudah bukan zamannya polisi hebat karena adanya backing. Saat ini yang dilihat adalah profesionalisme dalam bekerja. Karena banyak polisi yang bagus dan hebat, tapi terhambat kariernya karena tidak punya backing,” ujarnya. Selain itu, politisi Partai Nasdem ini meminta perhatian khusus kepolisian atas dugaan kesewenang-wenangan penangkapan seorang anggota DPRD di Langkat, Sumatera Utara oleh Kapolres Langkat. “Contoh di depan mata adalah Kapolres Langkat di Sumatera Utara yang diduga menangkap dengan sewenang-wenang anggota DPRD yang sedang bekerja di dapilnya. Ini harus diusut dan diselesaikan demi membersihkan nama institusi Polri seperti komitmen Pak Kapolri tadi,” tandas Sahroni.